LOTIM, LOMBOKTODAY.ID – Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin mengingatkan para petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026 agar bekerja secara profesional dengan mengedepankan akurasi data.
Ia menegaskan, petugas sensus tidak boleh hanya mengandalkan informasi dari pihak ketiga, tetapi harus turun langsung menemui masyarakat untuk memperoleh data yang valid.
Pesan tersebut disampaikan Bupati Iron, demikian Bupati Lotim, H. Haerul Warisin ini biasa disapa saat membuka Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 yang digelar di Selong, Jumat (29/5/2026).
Menurutnya, petugas sensus memegang peran strategis sebagai ujung tombak penyedia data yang akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan di masa mendatang.
“Para pendata ini adalah ujung tombak yang akan membenarkan cara-cara pemerintah ke depan melakukan pembangunan. Karena itu, data yang disajikan harus benar-benar valid dengan mendatangi langsung warga. Jangan mendata dari jauh dengan mendengar cerita pihak ketiga,” tegas Bupati Iron.
Ia menekankan bahwa kualitas data sangat menentukan ketepatan arah pembangunan daerah maupun nasional. Karena itu, selain mencatat, para petugas juga dituntut bekerja secara teliti, cermat, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.
Bupati Iron berharap seluruh petugas mampu menjaga integritas selama proses pendataan berlangsung sehingga hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi rujukan yang akurat bagi pemerintah dalam mengambil keputusan.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Wahyudin, menegaskan bahwa data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran penting dalam mendukung perencanaan pembangunan jangka panjang.
Menurut Wahyudin, data ekonomi yang akurat akan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Karena itu, ia meminta seluruh petugas sensus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab agar data yang terkumpul benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Sensus Ekonomi 2026 sendiri merupakan agenda nasional yang bertujuan memotret kondisi dan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat.
Hasil pendataan tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan, penguatan sektor usaha, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.(Kml)
