MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 yang dirangkaikan dengan Hari Kesadaran Nasional menjadi ruang refleksi bagi jajaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), terutama dalam menjawab tantangan baru di era transformasi digital.
Upacara yang berlangsung khidmat di halaman Kantor Gubernur NTB, Rabu (20/5/2026), membawa pesan penting bahwa makna perjuangan dan kedaulatan bangsa kini telah mengalami pergeseran seiring perkembangan zaman.
Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair membacakan amanat tertulis Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid.
Dalam sambutannya, Abul Chair mengajak seluruh peserta menengok kembali perjalanan sejarah tahun 1908, ketika organisasi Boedi Oetomo menjadi titik awal lahirnya kesadaran nasional melalui jalur pendidikan, intelektual, dan diplomasi.
Namun menurutnya, tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini jauh berbeda dengan masa lalu.
“Secara filosofis, kebangkitan nasional adalah proses dinamis yang terus berubah dan menyesuaikan diri dengan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Kebangkitan berarti keberanian melepaskan diri dari belenggu ketidaktahuan dan ketertinggalan,” kata Abul Chair saat membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital.
Ia menegaskan, pada tahun 2026 medan perjuangan bangsa tidak lagi hanya berkutat pada batas-batas fisik dan wilayah teritorial. Tantangan kini berkembang menuju kedaulatan informasi serta percepatan transformasi digital.
Mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa demi Kedaulatan Negara”, pemerintah juga menyoroti pentingnya menciptakan ruang digital yang aman bagi generasi muda.
Salah satu langkah yang disorot yakni implementasi penuh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas Bangsa.
Bahkan sejak 28 Maret 2026, pemerintah disebut telah mengambil langkah strategis dengan membatasi akses anak di bawah usia 16 tahun terhadap media sosial dan platform digital berisiko tinggi.
Kebijakan tersebut bertujuan menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat, aman, dan mendukung tumbuh kembang anak.
Di sisi lain, semangat kebangkitan nasional juga dikaitkan dengan visi pembangunan nasional melalui program prioritas Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah saat ini tengah memperkuat ekosistem kesejahteraan masyarakat melalui sejumlah program, mulai dari makan bergizi gratis di sekolah, pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda di wilayah afirmasi, hingga layanan pemeriksaan kesehatan gratis secara masif.
Tak hanya itu, penguatan ekonomi desa juga menjadi perhatian melalui optimalisasi Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang diproyeksikan memperluas akses masyarakat terhadap pupuk, permodalan, kebutuhan pokok, hingga layanan kesehatan.
Menutup sambutannya, Abul Chair memberikan penekanan khusus kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurutnya, momentum Harkitnas 2026 harus menjadi energi baru bagi ASN agar tidak sekadar menjalankan rutinitas administratif.
ASN masa kini dituntut mampu bertransformasi menjadi agen perubahan yang profesional, inovatif, adaptif, dan responsif dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.(arz)
