BPK Apresiasi Transformasi Tata Kelola Keuangan Pemprov NTB, WTP ke-15 Jadi Bukti Arah Perubahan

- Jurnalis

Jumat, 5 Juni 2026 - 10:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pose bersama di sela-sela penyerahan LHP atas LKPD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025, oleh Kepala BPK RI, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jumat (5/6/2026).

Pose bersama di sela-sela penyerahan LHP atas LKPD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025, oleh Kepala BPK RI, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jumat (5/6/2026).

MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan apresiasi terhadap transformasi tata kelola keuangan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) pada tahun pertama kepemimpinan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal bersama Wakil Gubernur (Wagub) Indah Dhamayanti Putri.

BPK menilai berbagai langkah pembenahan yang dilakukan Pemprov NTB tidak hanya menunjukkan arah perubahan yang semakin jelas, tetapi juga mulai menghasilkan dampak nyata dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih sehat dan akuntabel.

Apresiasi tersebut disampaikan Ketua BPK RI, Isma Yatun, saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD NTB dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jumat (5/6/2026).

“Kehadiran saya hari ini secara khusus merupakan bentuk apresiasi atas transformasi tata kelola di tahun pertama kepemimpinan Bapak Gubernur Lalu Muhamad Iqbal. Komitmen akuntabilitas yang ditunjukkan Pemprov NTB membuktikan bahwa daerah ini tidak hanya siap membangun, tetapi juga siap mendunia,” ujar Isma Yatun.

Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan pemerintah daerah berhasil menjawab sejumlah persoalan mendasar yang sebelumnya menjadi perhatian BPK dalam proses pemeriksaan.

Hal itu menunjukkan adanya komitmen kuat untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, disiplin, dan bertanggung jawab.

Baca Juga :  Pemprov NTB Dukung Penerapan Meritokrasi dalam Reformasi Birokrasi di Daerah

Dalam laporan pemeriksaannya, BPK mencatat sejumlah capaian penting yang berhasil diraih Pemprov NTB sepanjang 2025.

Salah satunya adalah penyelesaian berbagai persoalan strategis yang sebelumnya menjadi catatan pada pemeriksaan tahun 2024, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan.

Pada sektor kesehatan, permasalahan pengendalian terkait utang belanja rumah sakit daerah yang sempat menjadi perhatian serius kini tidak lagi ditemukan. BPK menilai pengelolaan keuangan yang lebih tertib dan disiplin telah mendorong perbaikan signifikan.

Tak hanya itu, seluruh utang belanja maupun utang bank pada rumah sakit milik Pemerintah Provinsi NTB juga berhasil dilunasi sepanjang tahun 2025.

Sementara di sektor pendidikan, BPK memberikan perhatian positif terhadap kebijakan penghapusan pungutan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) bagi siswa SMA dan SMK negeri sejak Semester II Tahun 2025.

Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah progresif yang tidak hanya memperkuat tata kelola, tetapi juga memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

Atas hasil pemeriksaan terhadap LKPD Tahun Anggaran 2025, BPK kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi NTB. Capaian ini menjadi opini WTP ke-15 yang berhasil diraih secara berturut-turut.

Baca Juga :  DPD Kasta Lombok Tengah Kecam Keterlibatan Oknum Anggota DPRD dalam Proyek MBG

BPK menyebut masih terdapat beberapa catatan terkait aspek pengendalian dan kepatuhan. Namun, temuan tersebut tidak berdampak material maupun signifikan terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Meski demikian, Ketua BPK RI mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

“Percepatan tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan harus terus dilakukan agar kualitas akuntabilitas dan pelayanan publik semakin meningkat,” tegasnya.

Selain mengapresiasi kinerja Pemprov NTB, BPK juga menyoroti kuatnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD NTB dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Menurut Isma Yatun, kolaborasi yang solid antara unsur eksekutif dan legislatif menjadi fondasi penting untuk memastikan setiap rupiah yang bersumber dari APBD benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Menutup sambutannya, Ketua BPK RI menyampaikan penghargaan kepada Pemprov NTB dan DPRD NTB atas komitmen yang terus ditunjukkan dalam mendukung pelaksanaan tugas konstitusional BPK.

Ia berharap keberhasilan mempertahankan opini WTP ke-15 dapat menjadi pijakan untuk memperkuat integritas fiskal daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus mempercepat terwujudnya visi besar NTB Mendunia.(arz)

Berita Terkait

TRC Infrastruktur NTB Bergerak Cepat, Jalan Kediri-Kuripan yang Lama Rusak Mulai Diperbaiki dengan Anggaran Rp700 Juta
Pemkab Lotim Percepat Penyempurnaan DTSEN, Pastikan Bansos Tepat Sasaran untuk Warga Miskin
Ratusan Investasi di NTB Tertahan, Gubernur Iqbal Percepat Revisi RTRW Berbasis Mitigasi Bencana
Gubernur Iqbal Tekankan Good Governance di PUPRPKP NTB, Minta Setiap Rupiah APBD Digunakan untuk Kepentingan Rakyat
Gubernur Iqbal Luncurkan TRC Infrastruktur, Jalan Provinsi Rusak Siap Ditangani Lebih Cepat
Pemprov NTB Perketat Pengawasan MBG, SPPG Tak Patuh Terancam Dievaluasi hingga Dihentikan
IPM NTB 2025 Naik Signifikan, Kolaborasi Menjadi Kunci Akselerasi
Gubernur NTB Ajak Warga Nobar Final Piala Dunia 2026 Argentina vs Spanyol, Berbaur Tanpa Sekat di Bumi Gora

Berita Terkait

Minggu, 26 Juli 2026 - 16:05 WIB

TRC Infrastruktur NTB Bergerak Cepat, Jalan Kediri-Kuripan yang Lama Rusak Mulai Diperbaiki dengan Anggaran Rp700 Juta

Jumat, 24 Juli 2026 - 14:09 WIB

Pemkab Lotim Percepat Penyempurnaan DTSEN, Pastikan Bansos Tepat Sasaran untuk Warga Miskin

Jumat, 24 Juli 2026 - 13:01 WIB

Ratusan Investasi di NTB Tertahan, Gubernur Iqbal Percepat Revisi RTRW Berbasis Mitigasi Bencana

Selasa, 21 Juli 2026 - 12:00 WIB

Gubernur Iqbal Tekankan Good Governance di PUPRPKP NTB, Minta Setiap Rupiah APBD Digunakan untuk Kepentingan Rakyat

Selasa, 21 Juli 2026 - 10:30 WIB

Gubernur Iqbal Luncurkan TRC Infrastruktur, Jalan Provinsi Rusak Siap Ditangani Lebih Cepat

Berita Terbaru