MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil langkah strategis untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat hingga tingkat desa.
Bersama Kongres Advokat Indonesia (KAI/ADVOKAI), Pemerintah Provinsi NTB menggelar pelatihan paralegal yang diikuti 200 peserta dari berbagai daerah di NTB, Kamis (4/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB itu menjadi titik awal pelaksanaan Gerakan 1.000 Paralegal, sebuah inisiatif nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperkuat penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dan pendekatan nonlitigasi.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menyambut positif program tersebut karena dinilai mampu menjawab tantangan masyarakat dalam mengakses layanan hukum formal yang selama ini masih terkendala biaya, jarak, maupun kompleksitas proses peradilan.
“Keadilan melalui jalur formal sering kali membutuhkan biaya yang tidak kecil. Bagi sebagian masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil, akses terhadap proses hukum masih menjadi tantangan. Karena itu, kehadiran paralegal menjadi sangat penting untuk mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat,” kata Gubernur Iqbal saat membuka pelatihan.
Menurutnya, tidak semua persoalan hukum harus berujung di ruang sidang. Dalam banyak kasus, pendekatan mediasi justru mampu menghadirkan solusi yang lebih damai, adil, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.
“Kalau sebuah persoalan dapat diselesaikan melalui mediasi, hasilnya sering kali lebih baik karena menghadirkan solusi bersama. Tidak ada pihak yang merasa kalah dan hubungan sosial di masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.
Gubernur Iqbal menilai sejumlah konflik sosial yang terjadi di daerah kerap berawal dari persoalan keluarga atau sengketa sederhana yang tidak mendapatkan ruang dialog yang memadai.
Akibatnya, masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan secara musyawarah berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
Karena itu, kehadiran paralegal dinilai penting tidak hanya sebagai pihak yang memahami dasar-dasar hukum, tetapi juga sebagai mediator yang mampu menjembatani komunikasi dan membantu masyarakat menemukan solusi terbaik.
“Paralegal bukan sekadar memahami aturan hukum, tetapi juga menjadi penghubung yang membantu masyarakat menemukan jalan keluar melalui musyawarah dan dialog,” tegasnya.
Gubernur Iqbal juga memberikan apresiasi kepada para peserta yang mengikuti pelatihan secara sukarela.
Menurutnya, semangat pengabdian seperti ini menjadi modal penting dalam membangun masyarakat yang lebih sadar hukum dan harmonis.
“Mereka hadir bukan untuk mencari keuntungan pribadi, tetapi karena memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan ingin membantu masyarakat menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Semangat seperti inilah yang harus kita dukung,” katanya.
Sementara itu, Presidium DPP Kongres Advokat Indonesia, Dr. H. KP. Heru S. Notonegoro, mengatakan NTB dipilih sebagai daerah pertama pelaksanaan Gerakan 1.000 Paralegal yang nantinya diharapkan dapat direplikasi di berbagai wilayah Indonesia.
“Genderang Gerakan 1.000 Paralegal kami mulai dari NTB. Harapannya, gerakan ini dapat mendorong tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperluas akses terhadap keadilan,” ujar Heru.
Ia menegaskan, pelatihan paralegal merupakan bentuk pengabdian nyata organisasi profesi advokat kepada masyarakat.
KAI ingin memastikan bahwa pengetahuan hukum tidak hanya berkembang di lingkungan profesi, tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
“Kami ingin meninggalkan jejak yang nyata. Pengetahuan hukum harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, terutama mereka yang membutuhkan pendampingan dan pemahaman hukum dasar,” katanya.
Pelatihan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber nasional, antara lain pakar hukum tata negara Prof. Denny Indrayana, akademisi Universitas Mataram (Unram), Dr. Joko Jumadi, serta sejumlah advokat dan praktisi hukum dari Kongres Advokat Indonesia.
Melalui Gerakan 1.000 Paralegal, NTB diharapkan menjadi daerah pelopor dalam membangun masyarakat yang semakin sadar hukum, sekaligus memperkuat penyelesaian berbagai persoalan sosial melalui pendekatan yang lebih partisipatif, damai, dan berkeadilan.(arz)
