SUMBAWA, LOMBOKTODAY.ID – Gelombang aksi besar dipastikan akan mengguncang Pulau Sumbawa. Presidium Aliansi PPS (Provinsi Pulau Sumbawa) resmi mengumumkan rencana demo akbar serentak pada 26 Mei 2026 di lima titik strategis yang menjadi pusat mobilitas dan ekonomi wilayah.
Keputusan ini disampaikan langsung oleh Presiden Presidium Aliansi PPS, Muhammad Sahril Amin Dea Naga, usai rapat internal melalui teleconference, pada Minggu malam (26/4/2026).
“Ini adalah eskalasi serius dari perjuangan panjang PPS yang kini memasuki fase penentuan di tahun 2026,” ujarnya.
Aliansi PPS menargetkan lima lokasi vital yang dinilai memiliki dampak besar terhadap arus logistik dan transportasi, di antaranya: Gate PT Amman Mineral Nusa Tenggara, Pelabuhan Poto Tano, Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa, Simpang Bandara Sultan Salahuddin Bima, Pelabuhan Sape.
Selain itu, pergerakan massa juga dipetakan dalam empat zona strategis dari barat hingga timur Pulau Sumbawa, mencakup wilayah Benete, Tano, Nanga Tumpu, hingga Sape.
Menurut Sahril, aksi ini bukan hanya simbolik. Strategi yang disusun bertujuan memberikan tekanan nyata, terutama pada jalur transportasi laut, udara, dan distribusi logistik.
“Konfigurasi ini menunjukkan bahwa aksi kami dirancang untuk berdampak langsung,” tegasnya.
Presidium bahkan telah mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk mengantisipasi potensi gangguan perjalanan selama aksi berlangsung.
Langkah turun ke jalan dalam skala besar ini juga menjadi sinyal kuat bahwa jalur formal dinilai belum memberikan kepastian.
Jika dialog publik yang difasilitasi pemerintah pusat—khususnya Kementerian Dalam Negeri—kembali tertunda, PPS menegaskan telah menyiapkan langkah lanjutan.
“Artinya, aksi ini bagian dari skenario tekanan politik yang lebih luas,” tambahnya.
Aksi ini merupakan lanjutan dari rangkaian gerakan sejak 2025, mulai dari demonstrasi di Poto Tano, konsolidasi lintas daerah, hingga lobi politik di Jakarta bersama pemerintah pusat dan DPR RI.
Masuknya pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pembentukan PPS dalam agenda resmi pemerintah pusat awal 2026, penguatan jalur legislasi melalui hak inisiatif DPR RI. Namun, bagi Aliansi PPS, capaian tersebut belum cukup tanpa kepastian konkret.
Aksi besar ini kini diposisikan sebagai momentum krusial—bahkan disebut sebagai “titik penentuan” bagi masa depan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
Dengan mobilisasi massa dari seluruh kabupaten/kota di Pulau Sumbawa, tekanan politik diprediksi akan jauh lebih besar dibanding aksi sebelumnya.
Publik kini menanti apakah aksi ini akan mempercepat lahirnya Provinsi Pulau Sumbawa (PPS), atau justru memicu babak baru eskalasi gerakan di daerah?.(hwd)
