MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) terus memperkuat integrasi 921 data pembangunan yang berasal dari 43 perangkat daerah sebagai langkah strategis untuk menghadirkan kebijakan publik yang lebih akurat, efektif, dan tepat sasaran.
Upaya ini menjadi bagian penting dari transformasi tata kelola pemerintahan berbasis data melalui integrasi Portal NTB Satu Data dengan Portal PELITA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Komitmen tersebut mengemuka dalam Lokakarya Persiapan Teknis Integrasi Data Portal NTB Satu Data dengan Portal PELITA Kemendagri yang berlangsung di Mataram, Senin (2/6/2026).
Kegiatan ini melibatkan produsen data, operator data, pengelola statistik sektoral, serta tim teknis dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov NTB dengan dukungan Program SKALA.
Penguatan tata kelola data menjadi salah satu prioritas Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam mendorong pembangunan yang lebih terukur dan berbasis bukti.
Pemerintah daerah meyakini bahwa pembangunan yang efektif hanya dapat diwujudkan melalui data yang valid, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB, H. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa integrasi data merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh proses perencanaan pembangunan menggunakan referensi yang sama.
Menurut pria yang akrab disapa AKA tersebut, perbedaan data antarinstansi maupun antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat selama ini kerap menjadi tantangan yang berpotensi memengaruhi kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan.
“Pembangunan yang baik harus dibangun di atas data yang baik. Kita tidak ingin pembangunan berjalan berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan fakta dan kondisi riil masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, lokakarya yang berlangsung selama dua hari itu menjadi tahapan penting sebelum integrasi sistem dilakukan secara menyeluruh.
Berbagai aspek teknis masih perlu diselaraskan, mulai dari kode wilayah administrasi, standar data, metadata, hingga mekanisme interoperabilitas antarplatform.
“Integrasi data bukan sekadar menghubungkan dua portal atau dua aplikasi. Yang sedang dibangun adalah kesamaan referensi data pembangunan agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat berbicara dengan data yang sama,” tegasnya.
Pemprov NTB menilai integrasi data akan memberikan dampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Setidaknya ada tiga manfaat utama yang ingin dicapai.
Pertama, menghasilkan kebijakan yang lebih akurat karena seluruh proses perencanaan dan pengambilan keputusan menggunakan sumber data yang sama.
Kedua, meningkatkan efisiensi anggaran karena tidak lagi terjadi pengumpulan data berulang oleh masing-masing instansi. Ketiga, memastikan program pembangunan dan pelayanan publik berjalan lebih tepat sasaran sesuai kondisi riil masyarakat.
AKA menambahkan, integrasi ini juga menjadi solusi atas persoalan perbedaan angka yang selama ini kerap muncul dalam satu wilayah.
“Sering kali kita menghadapi kondisi satu daerah tetapi memiliki banyak angka. Integrasi ini penting agar tidak ada lagi perbedaan data antara daerah dan pusat, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar berbasis fakta,” katanya.
Sementara itu, Lalu Anja Kusuma selaku Lead Program SKALA NTB menegaskan bahwa integrasi data merupakan fondasi utama dalam mewujudkan perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy). Menurutnya, kualitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan.
Ia menilai keberhasilan implementasi Satu Data tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjaga kualitas, konsistensi, dan keberlanjutan data yang dihasilkan.
“Ketika seluruh perangkat daerah menggunakan data yang sama, valid, dan terstandar, maka kualitas perencanaan pembangunan akan semakin baik dan program yang dijalankan akan lebih efektif,” ujarnya.
Saat ini, proses integrasi mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari indikator RPJMD, data makro pembangunan daerah, kemiskinan, stunting, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga sektor pertanian, pariwisata, kelautan, dan perikanan.
Melalui integrasi Portal NTB Satu Data dengan Portal PELITA Kemendagri, Pemprov NTB menargetkan terwujudnya satu referensi data pembangunan yang dapat dimanfaatkan bersama oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, akademisi, dunia usaha, media, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Langkah ini diharapkan memperkuat berbagai kebijakan strategis daerah, mulai dari pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, pengendalian inflasi, penguatan ketahanan pangan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dengan satu data yang akurat dan terintegrasi, pembangunan NTB diarahkan menjadi lebih modern, transparan, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.(arz)
