MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, mengingatkan seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) NTB agar memperkuat penerapan good governance atau tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur Iqbal saat meluncurkan Tim Reaksi Cepat Infrastruktur di Balai Pemeliharaan Jalan Dinas PUPRPKP NTB, pada Selasa (21/7/2026).
Momentum peluncuran tim itu sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh aparatur pemerintah agar menjadikan tata kelola yang bersih sebagai fondasi utama dalam menjalankan pelayanan publik.
“Ini pelajaran buat kita semua untuk menjaga tata kelola yang bersih,” tegas Gubernur Iqbal.
Gubernur Iqbal menekankan bahwa seluruh proses pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program di lingkungan PUPRPKP NTB harus dilakukan secara bertanggung jawab.
Menurutnya, pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan akan terus berjalan, termasuk melalui pemantauan langsung sebagai kepala daerah.
Ia mengingatkan agar setiap rupiah anggaran yang dikelola pemerintah benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Gunakan setiap rupiah anggaran sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat dan pelaksanaan tugas pelayanan publik,” pesannya.
Dalam arahannya, Gubernur Iqbal juga menegaskan dirinya memahami berbagai praktik lama atau “tradisi” yang selama ini dinilai tidak sehat dalam tata kelola pemerintahan.
Karena itu, ia meminta seluruh jajaran PUPRPKP NTB segera melakukan pembenahan dan membangun budaya kerja yang lebih profesional, bersih, serta berintegritas.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul perhatian publik terhadap operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Lombok Barat.
Menanggapi peristiwa itu, Gubernur Iqbal mengajak seluruh penyelenggara pemerintahan menjadikannya sebagai pelajaran berharga agar kasus serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari.
Ia juga mengimbau seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
“Peristiwa ini harus menjadi yang terakhir. Mari kita hormati proses hukum yang sedang berlangsung dan jadikan momentum ini untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih di NTB,” tutup Gubernur Iqbal.(arz)
