MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) memperkuat kolaborasi untuk menghadirkan wajah baru sektor kelautan dan perikanan nasional.
Kawasan Kuliner dan Pasar Ikan Modern atau Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Bintaro dipersiapkan menjadi percontohan nasional pasar ikan modern berbasis zero waste, yang tidak hanya bersih dan higienis, tetapi juga mampu meningkatkan nilai tambah hasil perikanan melalui hilirisasi industri.
Komitmen tersebut ditegaskan saat Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, melakukan kunjungan kerja ke Lombok, Provinsi NTB, pada Jumat (17/7/2026).
Dalam agenda itu, Menteri Trenggono didampingi Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Indah Dhamayanti Putri meninjau pembangunan KNMP Bintaro Tahap II yang telah rampung 100 persen sebelum melanjutkan kunjungan ke Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok.
Usai peninjauan lapangan, Menteri Trenggono bersama Gubernur Iqbal memimpin rapat koordinasi dengan sejumlah kepala perangkat daerah.
Pertemuan tersebut membahas strategi pengembangan kawasan, mulai dari penguatan hilirisasi hasil perikanan, pembentukan koperasi sebagai penggerak ekonomi nelayan, hingga sistem pengelolaan limbah yang mampu menciptakan pasar ikan yang bersih, sehat, dan memiliki nilai ekonomi tinggi.
Menteri Trenggono menegaskan bahwa paradigma pengelolaan pasar ikan harus berubah. Menurutnya, pasar ikan modern tidak lagi boleh identik dengan kawasan kumuh, becek, dan berbau, melainkan menjadi ruang perdagangan yang nyaman dengan sistem pengelolaan limbah yang terintegrasi.
“Pokoknya tidak boleh bau. Mengelola limbah sampah ikan harus bagus, zero waste. Air limbah masuk ke IPAL, kemudian diolah dan dikeringkan,” tegas Menteri Trenggono.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap gagasan Gubernur NTB yang akan memanfaatkan teknologi mesin dryer untuk mengolah limbah ikan menjadi produk bernilai ekonomi.
Inovasi tersebut dinilai selaras dengan arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mendorong hilirisasi industri sekaligus pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.
Sementara itu, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa pembangunan KNMP Bintaro bukan sekadar menghadirkan pasar ikan modern, tetapi membangun ekosistem ekonomi perikanan yang mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat pesisir.
Menurutnya, seluruh hasil tangkapan nelayan, termasuk limbah ikan, harus dapat dimanfaatkan sehingga tidak menjadi sumber pencemaran, melainkan berubah menjadi produk yang memiliki nilai tambah.
Sebagai langkah awal, Pemprov NTB akan mengoperasikan mesin dryer untuk mengolah limbah ikan menjadi tepung ikan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan ternak.
“Peternak pasti akan berebut tepung ikan ini ketika sudah diproduksi. Selain menjadi langkah awal menuju zero waste, ini juga menjadi solusi yang saling menguntungkan bagi nelayan dan peternak kita,” ujar Gubernur Iqbal.
Ia menambahkan, pengolahan limbah ikan menjadi tepung ikan merupakan implementasi nyata konsep ekonomi sirkular, di mana setiap bagian hasil perikanan memiliki nilai ekonomi.
Selain mengurangi pencemaran dan bau di kawasan pasar, inovasi tersebut juga membuka peluang usaha baru, memperkuat keterkaitan sektor perikanan dan peternakan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan rampungnya pembangunan KNMP Bintaro Tahap II dan dukungan penuh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kawasan ini dipersiapkan menjadi model nasional pengembangan pasar ikan modern yang memadukan hilirisasi industri, pengelolaan lingkungan berbasis zero waste, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sinergi antara pemerintah pusat dan Pemprov NTB diharapkan menjadi fondasi lahirnya ekosistem perikanan yang lebih maju, berdaya saing, berkelanjutan, sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir melalui pemanfaatan sumber daya perikanan secara optimal.(arz)
