Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi Poin 7 Asta Cita Penerang Indonesia Sejahtera

- Jurnalis

Kamis, 23 Juli 2026 - 12:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Forum Kebangsaan, Samianto.

Presiden Forum Kebangsaan, Samianto.

Oleh: Samianto – Presiden Forum Kebangsaan |

MEDIA SOSIAL akhir-akhir ini dihebohkan dengan penangkapan para koruptor. Baik koruptor yang sudah ditangkap, ditetapkan status hukumnya, sampai koruptor yang kabur jadi buronan negara.

Indonesia sedang berbenah menata bangsa pada semua aspek kehidupan. Banyaknya penyumbatan pada aspek politik, hukum dan birokrasi menjadikan laju pertumbuhan ekonomi melambat.

Evaluasi personel aparatur, lembaga penegak hukum, pelayanan birokrasi, dan partai sedang dalam proses. Bahkan gaung kembali ke UUD 1945 juga berkumandang agar semua institusi ini mawas diri untuk perbaikan ke dalam diri masing-masing lembaga dan institusi menuju percepatan Indonesia adil makmur.

Negara ini ibarat rumah besar. Kalau fondasinya retak, seindah apapun cat dindingnya akan tetap mengelupas. Poin 7 Asta cita itu palunya.

Reformasi politik, adalah menata meja bundar tempat kita duduk bersama. Bukan lagi soal siapa paling keras suaranya, tapi siapa paling jujur mendengarnya. Politik yang sehat bukan panggung drama, tapi ruang musyawarah di mana desa dan kota dapat kursi yang sama.

Baca Juga :  Anggota DPR RI Fauzan Khalid Soroti Sertifikasi Tanah Pascabencana di Aceh hingga Sumut, Minta Progres Dipercepat

Reformasi hukum, adalah menimbang timbangan tanpa beban di sebelah mata. Hukum yang berdiri tegak, bukan bersandar pada kuasa. Ia harus jadi payung, bukan tongkat. Melindungi yang kecil, menertibkan yang besar, dan membuat kata “adil” bukan lagi puisi, tapi alamat.

Reformasi birokrasi, adalah memotong rantai kertas yang membelenggu waktu rakyat. Mengubah antrean panjang jadi senyuman singkat. Mengubah “nanti” jadi “sekarang”, “silakan lewat belakang” jadi “silakan, Pak/Bu”. Birokrasi yang melayani, bukan dilayani. Yang jalannya lurus, bukan berbelok di tiap amplop.

Dan di ujungnya ada dua kata kunci: Pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Karena korupsi adalah rayap yang menggerogoti tiang rumah. Karena narkoba adalah kabut yang membuat generasi kehilangan arah pulang.

Kalau poin 7 dari Asta Cita ini hidup, maka poin 1 sampai 8 Asta Cita lainnya akan punya jalan. Pangan sampai, sekolah sampai, harga sampai, keadilan sampai.

“Indonesia Hebat” bukan lahir dari pidato yang lantang. Ia lahir dari kantor yang lampunya masih nyala jam 5 sore untuk melayani, dari ruang sidang yang vonisnya tidak bisa dibeli, dari bilik suara yang dihitung tanpa rasa takut.

Baca Juga :  Momen Hari Raya Waisak, Senator Mirah Midadan Minta Pemerintah Perkuat Toleransi dan Akses Rumah Ibadah yang Inklusif

Poin 7 bukan sekadar agenda. Ia adalah cermin. Kalau cerminnya bersih, kita akan berani melihat wajah bangsa kita sendiri. Dan berani memperbaikinya. Ia adalah penerang menuju Indonesia sejahtera.

Tentu dalam menjalankan Asta Cita khususnya poin ke 7. Tidak mudah, akibat penyakit kronis korupsi yang sangat parah menghinggapi institusi kita pada semua lini. Itulah kemudian dukungan semua rakyat Indonesia terhadap sapu bersih model Presiden Prabowo sangat diharapkan beliau dan kabinet merah putih. Agar amanat kemerdekaan menuju Indonesia adil makmur segera wujud di Bumi Persada Nusantara kita.

Perlawanan Mafioso terus menebar propaganda agar rakyat terbelah atas gerakan sapu bersih model Prabowo yang tegak lurus menjalankan amanat Pancasila dan UUD 1945. Warga bangsa haruslah bersatu padu mendukung penuh program Asta Cita sebagai jalan penerang Indonesia Gemilang.(*)

Berita Terkait

Proyek Pipa Bawah Laut di Jeneponto Berlanjut, PLN EG Siapkan Kompensasi Petani Rumput Laut
Dari Pesantren ke Pemerintahan, Gubernur NTB Raih Penghargaan Santri of The Year 2026
Honda Bikers Day 2026 Himpun 32.214 Bikers, Ambarawa Jadi Panggung Persaudaraan Nasional
Gubernur NTB di Forum Dunia: Ekonomi Kreatif Harus Jadi Jalan Keluar dari Kemiskinan
Jangan Sepelekan Sakit Kepala, Kenali Tanda Bahaya yang Bisa Mengancam Nyawa
Lombok Timur Kembali Terbaik di TPAKD Award 2026, Program Kredit Tanpa Bunga Tembus Rp170 Miliar
Suara Daerah Harus Berpengaruh, Lalu Niqman Zahir Tawarkan Transformasi DPD RI Lewat Parlemen Teritorial Digital
Jangan Hanya Menuntut Negara, Saatnya Anak Bangsa Belajar Melihat Sisi Baik dan Berkontribusi untuk Indonesia

Berita Terkait

Selasa, 27 Oktober 2026 - 05:04 WIB

Proyek Pipa Bawah Laut di Jeneponto Berlanjut, PLN EG Siapkan Kompensasi Petani Rumput Laut

Minggu, 25 Oktober 2026 - 14:08 WIB

Dari Pesantren ke Pemerintahan, Gubernur NTB Raih Penghargaan Santri of The Year 2026

Minggu, 25 Oktober 2026 - 08:03 WIB

Honda Bikers Day 2026 Himpun 32.214 Bikers, Ambarawa Jadi Panggung Persaudaraan Nasional

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 07:02 WIB

Gubernur NTB di Forum Dunia: Ekonomi Kreatif Harus Jadi Jalan Keluar dari Kemiskinan

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 05:07 WIB

Jangan Sepelekan Sakit Kepala, Kenali Tanda Bahaya yang Bisa Mengancam Nyawa

Berita Terbaru