MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Transformasi digital mulai menyasar aktivitas pelabuhan perikanan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dinas Perikanan Provinsi NTB bersama PT Bank NTB Syariah memperkuat sinergi untuk mendorong digitalisasi pembayaran jasa kepelabuhanan, termasuk layanan yang berkaitan dengan aktivitas bongkar muat ikan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pelabuhan perikanan yang lebih modern dan terintegrasi.
Tak sekadar mengubah pola pembayaran dari tunai menjadi digital, kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat transparansi, pencatatan transaksi, monitoring penerimaan, hingga akuntabilitas pengelolaan layanan.
Bagi sektor perikanan yang melibatkan banyak pelaku, mulai dari nelayan, pemilik kapal, pedagang ikan hingga pengelola pelabuhan, sistem pembayaran yang praktis dan terdokumentasi menjadi salah satu kebutuhan penting.
Kepala Dinas Perikanan Provinsi NTB, Muslim, ST., M.Si., mengatakan digitalisasi merupakan kebutuhan dalam meningkatkan kualitas tata kelola sekaligus pelayanan publik di sektor kelautan dan perikanan.
“Digitalisasi layanan pembayaran jasa pelabuhan perikanan merupakan bagian dari upaya kami untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, transparan dan akuntabel kepada masyarakat, khususnya para nelayan dan pelaku usaha perikanan. Kami berharap sinergi dengan Bank NTB Syariah ini dapat menjadi langkah awal untuk membangun ekosistem layanan pelabuhan perikanan yang semakin modern dan terintegrasi,” ujar Muslim.
Menurut dia, penerapan sistem pembayaran digital juga dapat memberikan kepastian dalam proses transaksi. Di sisi pemerintah, sistem tersebut memungkinkan setiap pembayaran tercatat secara lebih sistematis sehingga pengawasan terhadap penerimaan jasa pelabuhan dapat dilakukan dengan lebih mudah.
“Dengan sistem pembayaran yang terdigitalisasi, setiap transaksi dapat tercatat dengan lebih baik sehingga memudahkan monitoring dan evaluasi. Ke depan, kami ingin agar digitalisasi ini tidak berhenti pada pembayaran saja, tetapi dapat dikembangkan untuk mendukung berbagai kebutuhan layanan dalam ekosistem perikanan,” tambahnya.
Sinergi tersebut mendapat dukungan dari PT Bank NTB Syariah. Bank milik daerah itu menyatakan kesiapan untuk menghadirkan solusi pembayaran yang aman, praktis, dan menyesuaikan kebutuhan operasional sektor perikanan.
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank NTB Syariah, Ferry Ardiansyah, mengatakan digitalisasi layanan pemerintah daerah merupakan salah satu ruang yang terus didorong melalui pemanfaatan layanan perbankan.
“Bank NTB Syariah memiliki komitmen untuk terus mendukung digitalisasi layanan pemerintah daerah. Kami melihat sektor perikanan memiliki potensi ekonomi yang besar, sehingga diperlukan ekosistem transaksi yang efisien dan terintegrasi. Digitalisasi pembayaran jasa pelabuhan perikanan ini menjadi salah satu bentuk nyata bagaimana layanan perbankan dapat memberikan manfaat langsung kepada pemerintah maupun masyarakat,” ungkap Ferry.
Ferry menegaskan, digitalisasi tidak semata-mata diukur dari kecepatan transaksi. Aspek transparansi, akuntabilitas, monitoring, dan pengelolaan risiko juga menjadi bagian penting yang perlu dibangun sejak awal.
“Kami ingin memastikan bahwa digitalisasi memberikan nilai tambah, bukan hanya dari sisi kecepatan dan kemudahan pembayaran, tetapi juga dari aspek transparansi, akuntabilitas, monitoring dan pengelolaan risiko. Karena itu, Bank NTB Syariah siap bersinergi dengan Dinas Perikanan NTB untuk membangun sistem yang sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan,” jelasnya.
Digitalisasi pembayaran jasa pelabuhan perikanan berpotensi memberikan dampak lebih luas terhadap rantai aktivitas di kawasan pelabuhan.
Nelayan dan pemilik kapal dapat memperoleh proses pembayaran yang lebih praktis, sementara pengelola dan pemerintah daerah memiliki data transaksi yang lebih tertata.
Data tersebut selanjutnya dapat menjadi instrumen pendukung dalam monitoring dan evaluasi layanan. Dengan pencatatan digital, informasi transaksi tidak hanya berfungsi sebagai bukti pembayaran, tetapi juga dapat membantu pemerintah membaca aktivitas ekonomi di lingkungan pelabuhan.
Bagi pelaku usaha perikanan, pergeseran menuju transaksi non-tunai juga membuka ruang yang lebih besar untuk berinteraksi dengan layanan keuangan formal. Hal ini sejalan dengan upaya memperluas inklusi keuangan di sektor kelautan dan perikanan NTB.
Transformasi tersebut menjadi semakin relevan di tengah kebutuhan pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, efisien, transparan, dan berbasis data.
Karena itu, digitalisasi pembayaran jasa pelabuhan perikanan diharapkan tidak berhenti sebagai inovasi pada sisi transaksi.
Tahap berikutnya dapat diarahkan pada integrasi berbagai layanan yang bersentuhan langsung dengan aktivitas nelayan dan pelaku usaha di pelabuhan.
Jika dikembangkan secara konsisten, ekosistem digital tersebut dapat menjadi fondasi bagi pengelolaan pelabuhan perikanan yang lebih terukur.
Pemerintah dapat memperoleh data yang lebih baik untuk pengawasan dan pengambilan kebijakan, sementara masyarakat mendapatkan layanan yang semakin sederhana dan mudah diakses.
Kolaborasi Dinas Perikanan Provinsi NTB dan Bank NTB Syariah pun menjadi langkah awal menuju arah tersebut. Digitalisasi diharapkan mampu mempertemukan kebutuhan pemerintah akan tata kelola yang transparan dengan kebutuhan masyarakat perikanan terhadap layanan yang praktis.
Pada akhirnya, target yang ingin dicapai bukan sekadar pelabuhan tanpa uang tunai, tetapi terbentuknya ekosistem layanan perikanan NTB yang lebih terintegrasi, efisien, transparan, dan mampu mendukung produktivitas sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.(Sid)
