MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) didorong tidak berhenti pada pemenuhan administrasi setelah pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Hasil pemeriksaan harus menjadi pijakan untuk membenahi tata kelola pendidikan, ketahanan energi, hingga ketahanan pangan agar program pembangunan benar-benar berbasis data dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, saat menghadiri Exit Meeting BPK RI Perwakilan NTB terkait Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja atas Pengelolaan Dana Pendidikan, Kinerja Ketahanan Energi Provinsi, dan Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2024 hingga Semester I 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur NTB, Selasa (29/9/2026).
Abul Chair mengapresiasi pelaksanaan pemeriksaan oleh tim BPK RI Perwakilan NTB yang dilakukan pada tahun berjalan.
Menurutnya, pemeriksaan kinerja tidak semestinya dipandang hanya sebagai proses evaluasi, tetapi juga sebagai momentum untuk menemukan ruang perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Pemeriksaan kinerja ini memberikan ruang bagi kita untuk melakukan perbaikan. Karena itu, hasil pemeriksaan harus kita manfaatkan sebagai early warning sekaligus bahan evaluasi untuk memperkuat manajemen pemerintahan,” ujar Abul Chair.
Ia meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov NTB menjadikan hasil pemeriksaan sebagai bahan pembelajaran bersama.
Setiap rekomendasi, kata dia, perlu ditindaklanjuti secara menyeluruh dengan mengedepankan keterbukaan, kolaborasi, dan tanggung jawab masing-masing perangkat daerah.
Menurut Abul Chair, ada sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian dalam pembenahan tata kelola. Di antaranya kualitas dan validitas data, konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program, pengendalian internal, ketepatan sasaran, serta efektivitas monitoring dan evaluasi.
Pada sektor pendidikan, penguatan tata kelola dana pendidikan menjadi salah satu perhatian utama. Sekda NTB menekankan bahwa perencanaan program harus disusun berdasarkan kebutuhan yang benar-benar terjadi di lapangan dan didukung data pendidikan yang berkualitas.
Tidak hanya pada tahap perencanaan, pengelolaan anggaran, pelaksanaan belanja, penatausahaan aset, hingga pertanggungjawaban keuangan juga harus berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel.
“Perencanaan harus berbasis kebutuhan. Sistem pengelolaan harus berjalan dengan baik, fungsi pengawasan harus diperkuat, dan setiap transaksi harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya,” tegasnya.
Penguatan tersebut dinilai penting agar anggaran pendidikan tidak sekadar terserap, tetapi dapat diukur efektivitasnya dan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan.
Ketahanan energi tak cukup diukur dari angka
Pada sektor ketahanan energi, Abul Chair meminta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB memperkuat pengelolaan data, mekanisme verifikasi, serta monitoring dan evaluasi program.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan energi tidak cukup dilihat dari pencapaian indikator secara kuantitatif. Pemerintah juga perlu mengukur manfaat program yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Salah satu contohnya adalah rasio elektrifikasi. Capaian indikator tersebut perlu dilengkapi dengan informasi mengenai akses masyarakat terhadap energi, ketepatan penerima bantuan, serta keberlanjutan manfaat yang diterima.
Dengan pendekatan tersebut, evaluasi program diharapkan tidak berhenti pada pertanyaan apakah target telah tercapai, tetapi juga menjawab sejauh mana program tersebut menyelesaikan persoalan masyarakat.
Sementara di sektor ketahanan pangan, penguatan data produksi, produktivitas, dan stok komoditas strategis menjadi perhatian lain.
Abul Chair secara khusus menyoroti komoditas tebu dan sapi. Untuk tebu, data mengenai luas tanam, produktivitas, rendemen, hingga stok perlu dikelola secara akurat agar dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan produksi.
Sementara pada sektor peternakan sapi, pendataan populasi dan produksi perlu diperkuat bersama dengan aspek pembibitan, penyediaan pakan, rantai pasok, dan pengembangan sistem peternakan yang berkelanjutan.
Menurutnya, ketahanan pangan harus dilihat secara utuh. Bukan hanya soal ada atau tidaknya komoditas, tetapi juga menyangkut kemampuan masyarakat memperoleh pangan tersebut.
“Ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan barang. Kita juga harus memastikan distribusinya berjalan baik dan masyarakat mampu menjangkaunya. Karena itu, kebijakan harus didukung data yang akurat dan evaluasi yang menyeluruh,” jelasnya.
Agar rekomendasi hasil pemeriksaan tidak berhenti sebagai dokumen, Sekda NTB meminta Inspektorat Provinsi NTB mengonsolidasikan seluruh hasil pemeriksaan ke dalam satu matriks tindak lanjut.
Matriks tersebut akan menjadi instrumen pemantauan berkala yang memuat langkah perbaikan, perangkat daerah penanggung jawab, serta perkembangan penyelesaian setiap rekomendasi.
Kepala OPD diminta bertanggung jawab atas tindak lanjut sesuai bidang masing-masing. Sementara Inspektorat bertugas mengawal proses tersebut agar berjalan konsisten dan berkelanjutan.
“Yang kita harapkan bukan sekadar penyelesaian administrasi atau perbaikan dokumen, tetapi juga pembenahan proses bisnis dan akar persoalan. Dengan begitu, perbaikan yang dilakukan dapat memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan secara menyeluruh,” ujarnya.
Penguatan tata kelola pendidikan, energi, dan ketahanan pangan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov NTB mendukung agenda strategis pembangunan daerah.
Karena itu, koordinasi lintas OPD, penggunaan data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta evaluasi yang berorientasi pada hasil menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan program pemerintah.
Melalui tindak lanjut pemeriksaan BPK, Pemprov NTB menegaskan komitmennya menjadikan evaluasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari proses perbaikan berkelanjutan.
Dengan tata kelola yang lebih tertib, data yang lebih akurat, dan pengawasan yang lebih kuat, pelaksanaan program pembangunan diharapkan semakin efektif, tepat sasaran, serta mampu memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat NTB.(arz)
