LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.ID – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2027 mulai memasuki tahap penting. Sejumlah persoalan strategis, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), besarnya belanja pegawai, hingga pengawasan proyek infrastruktur tahun jamak, menjadi perhatian fraksi-fraksi DPRD.
Menanggapi berbagai catatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah, meningkatkan kualitas belanja, serta memastikan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Tanggapan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, HM Juaini Taofik, yang mewakili Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang I Rapat ke-3 DPRD Kabupaten Lombok Timur, Rabu (18/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Utama (Rupatama) DPRD Lombok Timur tersebut mengagendakan penyampaian tanggapan kepala daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2027.
Selain RAPBD 2027, pembahasan juga mencakup Raperda tentang Pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun Jamak Pekerjaan Infrastruktur Jalan dan Gedung Serbaguna.
Dalam penyampaiannya, pemerintah daerah memberikan respons terhadap sejumlah masukan fraksi, khususnya mengenai efektivitas pengelolaan anggaran, peningkatan pendapatan daerah, serta pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
Salah satu perhatian utama dalam pandangan fraksi adalah upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemerintah daerah memandang optimalisasi PAD sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Menanggapi masukan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Pemkab Lombok Timur menyatakan bahwa peningkatan PAD akan dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan secara terukur.
Optimalisasi tersebut juga diarahkan melalui digitalisasi pengelolaan PAD. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sistem pemungutan, meningkatkan transparansi, serta mengoptimalkan potensi penerimaan daerah.
Sementara itu, merespons pandangan Fraksi Partai Perindo, pemerintah daerah sepakat bahwa peningkatan pendapatan harus tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Upaya memperbesar PAD tidak boleh justru menambah beban pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dengan demikian, strategi peningkatan pendapatan daerah perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga aktivitas ekonomi masyarakat dan keberlangsungan usaha kecil.
Persoalan lain yang mendapat perhatian adalah besarnya porsi belanja pegawai dalam struktur APBD.
Menanggapi catatan Fraksi PAN, pemerintah daerah menilai alokasi belanja pegawai perlu dilihat dalam kaitannya dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Meski demikian, Pemkab Lombok Timur menegaskan bahwa besarnya alokasi tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN).
Disiplin pegawai dan evaluasi kinerja secara berkala menjadi bagian penting untuk memastikan belanja pegawai sejalan dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan.
Artinya, pengelolaan anggaran tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan belanja rutin, tetapi juga harus mendorong produktivitas aparatur dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Di sisi belanja pembangunan, pemerintah daerah menegaskan bahwa belanja modal akan diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
Menanggapi pandangan Fraksi Perindo, prioritas tersebut mencakup pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, irigasi, serta sektor pelayanan dasar, terutama kesehatan dan pendidikan.
Pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi menjadi bagian penting dalam mendukung konektivitas wilayah serta menunjang aktivitas masyarakat.
Sementara itu, penguatan sektor kesehatan dan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Lombok Timur.
Pemerintah juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial. Pengawasan diperlukan agar penyaluran anggaran berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Di samping itu, pekerjaan fisik yang dilaksanakan melalui skema tahun jamak menjadi perhatian khusus.
Pemerintah daerah menegaskan perlunya pengawasan ketat untuk mencegah penyimpangan hukum sekaligus memastikan kualitas hasil pembangunan.
Salah satu poin penting lainnya berkaitan dengan sisa anggaran proyek tahun jamak yang mencapai Rp37 miliar.
Menanggapi masukan Fraksi Perindo, Pemkab Lombok Timur menjelaskan bahwa sisa anggaran tersebut telah ditampung dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Penjelasan ini menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap pertanyaan fraksi mengenai pengelolaan pembiayaan proyek infrastruktur yang pelaksanaannya menggunakan skema tahun jamak.
Pengelolaan proyek semacam ini membutuhkan perencanaan anggaran yang cermat, terutama untuk memastikan kesinambungan pembiayaan, ketepatan pelaksanaan, serta kualitas pekerjaan sesuai ketentuan.
Selain memastikan ketersediaan anggaran, pengawasan terhadap pekerjaan fisik juga menjadi aspek penting agar pembangunan tidak hanya selesai secara administratif, tetapi memberikan hasil yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.
Melalui penyampaian tanggapan tersebut, Pemkab Lombok Timur memberikan penegasan atas sejumlah isu yang menjadi perhatian DPRD dalam pembahasan RAPBD 2027.
Pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD selanjutnya menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan anggaran daerah disusun secara transparan, terukur, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Dengan berbagai masukan yang telah disampaikan fraksi-fraksi, APBD 2027 diharapkan tidak sekadar menjadi instrumen pembiayaan pemerintahan, tetapi juga mampu mendorong pembangunan infrastruktur, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lombok Timur.(Kml)
Penulis : Lalu M. Kamil
Editor : Abd. Rasyid Z.

















