LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.ID – Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), masih berjalan jauh dari kata cepat. Dalam rentang hampir 11 tahun, angka kemiskinan yang sebelumnya berada di kisaran 20 persen pada 2015 tercatat hanya mengalami penurunan kurang dari 8 persen. Kondisi ini menjadi sorotan Wakil Bupati Lombok Timur, HM Edwin Hadiwijaya.
Wabup Edwin menilai, capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya menekan angka kemiskinan bukan pekerjaan sederhana.
Bahkan, penurunan satu persen saja membutuhkan waktu, strategi, serta kerja keras yang melibatkan berbagai sektor secara berkelanjutan.
Persoalan itu disampaikan Wabup Edwin saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan, di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Lombok Timur, Rabu (18/11/2026).
Dalam forum tersebut, Wabup Edwin menyoroti perjalanan penurunan angka kemiskinan yang dinilainya masih berlangsung sangat lambat jika dibandingkan dengan rentang waktu yang telah dilalui.
“Tadi Pak Kaban menyampaikan 20 persen itu tahun 2015, artinya hampir 11 tahun kita turun kurang dari 8 persen. Ya, memang turun 1 persen itu sulit banget ya, Bu Kepala BPS,” ungkap Wabup Edwin.
Pernyataan tersebut sekaligus menggambarkan besarnya tantangan yang masih dihadapi pemerintah daerah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, persoalan kemiskinan tidak bisa diselesaikan hanya melalui satu program atau intervensi sektoral, melainkan membutuhkan upaya terpadu yang dilakukan secara konsisten.
Wabup Edwin juga mempertanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan angka kemiskinan apabila kondisi dan tantangan yang dihadapi masih seperti saat ini.
“Kalau angka kemiskinan itu butuh berapa tahun gitu memang kondisinya seperti ini,” imbuhnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur mulai mempersiapkan langkah untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan melalui evaluasi dan penyusunan strategi yang lebih terarah.
Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur, Ahmad Dewanto Hadi, dalam laporannya menyampaikan proyeksi target penurunan angka kemiskinan pada 2027 berada pada kisaran 11,83 persen hingga 12,44 persen.
Target tersebut menjadi salah satu tahapan yang perlu dicapai sebelum pemerintah daerah melangkah menuju sasaran penurunan kemiskinan yang lebih ambisius.
Pemkab Lombok Timur berharap angka kemiskinan dapat terus ditekan hingga mencapai satu digit atau di bawah 10 persen pada 2030.
Sasaran tersebut sejalan dengan akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
Dengan demikian, periode menuju 2030 menjadi fase penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan berbagai program penanggulangan kemiskinan berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Lambatnya penurunan angka kemiskinan menjadi pengingat bahwa capaian pembangunan tidak cukup hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan.
Efektivitas intervensi dan ketepatan sasaran juga menjadi faktor penting dalam memastikan masyarakat benar-benar keluar dari kondisi kemiskinan.
Karena itu, evaluasi lintas sektor menjadi bagian penting untuk mengidentifikasi berbagai hambatan sekaligus menentukan langkah perbaikan ke depan.
Rapat koordinasi tersebut diharapkan menjadi ruang untuk menyelaraskan kebijakan, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, serta merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif.
Tantangan yang dihadapi Lombok Timur memang tidak ringan. Dengan target penurunan hingga satu digit pada 2030, pemerintah daerah dituntut tidak hanya mempertahankan tren penurunan, tetapi juga mempercepat laju pengentasan kemiskinan.
Sebab, di balik setiap persentase angka kemiskinan, terdapat persoalan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan penyelesaian secara nyata dan berkelanjutan.(Kml)
Penulis : Lalu M. Kamil
Editor : Abd. Rasyid Z.

















