MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Masa depan aparatur sipil negara (ASN) tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat birokrasi mengadopsi teknologi, tetapi juga oleh kemampuan aparatur untuk terus belajar, beradaptasi, dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam pelayanan publik.
Gagasan tersebut akan menjadi salah satu sorotan utama dalam orasi ilmiah Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal pada puncak Jambore Nasional (Jamnas) Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia (APWI) ke-4 Tahun 2026, di Hotel Lombok Garden Mataram, Senin (21/9/2026).
Orasi ilmiah Gubernur Iqbal menjadi salah satu agenda utama sebelum rangkaian Jamnas APWI IV ditutup.
Sejumlah pejabat pusat juga dijadwalkan hadir, di antaranya Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh.
Dalam orasi tersebut, Gubernur Iqbal direncanakan mengangkat gagasan tentang masa depan ASN dan birokrasi di tengah perubahan teknologi, dinamika global, serta tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.
Salah satu perhatian utama diarahkan pada posisi strategis widyaiswara dalam mempersiapkan ASN menghadapi perubahan.
Widyaiswara tidak lagi hanya ditempatkan sebagai pengajar yang menyampaikan materi pelatihan. Perannya dipandang lebih luas sebagai “arsitek pembelajaran” yang ikut membentuk kualitas aparatur sekaligus menentukan arah pembelajaran birokrasi di masa depan.
Perspektif tersebut membawa pembelajaran ASN pada level yang lebih substantif. Pendidikan dan pelatihan tidak cukup berhenti pada proses transfer pengetahuan, tetapi harus mampu mendorong perubahan keterampilan, perilaku, kinerja, hingga menghasilkan dampak nyata bagi organisasi dan masyarakat.
Dengan pendekatan itu, pembelajaran diharapkan menjadi bagian dari transformasi organisasi, bukan sekadar kegiatan rutin untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kompetensi aparatur.
Gubernur Iqbal juga direncanakan menyoroti bahwa transformasi birokrasi tidak cukup dilakukan hanya melalui perubahan struktur, regulasi maupun pemanfaatan teknologi.
Perubahan tersebut harus berjalan beriringan dengan perubahan cara berpikir dan cara kerja aparatur.
ASN dituntut untuk terus belajar, mampu beradaptasi terhadap perubahan, serta menerjemahkan pengetahuan yang diperoleh ke dalam perbaikan kinerja organisasi.
Dalam konteks transformasi digital, kemampuan menggunakan teknologi secara cerdas, etis, aman dan produktif menjadi bagian penting dari kompetensi ASN.
Teknologi tidak hanya dipandang sebagai instrumen untuk mempercepat pekerjaan administratif. Lebih dari itu, pemanfaatan teknologi harus tetap memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam birokrasi.
Salah satu gagasan kunci yang disiapkan dalam naskah orasi tersebut adalah bahwa teknologi harus memperkuat kemanusiaan dalam birokrasi, bukan menggantikan nilai-nilai kemanusiaan.
Karena itu, kompetensi digital perlu berjalan bersama kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, kepemimpinan, integritas serta orientasi pada kepentingan publik.
Pendekatan tersebut menempatkan perkembangan teknologi bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat untuk menciptakan birokrasi yang lebih adaptif sekaligus tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Gubernur Iqbal juga direncanakan mengaitkan kualitas ASN dengan ukuran keberhasilan pembelajaran yang lebih substantif.
Keberhasilan pendidikan dan pelatihan aparatur tidak semata-mata diukur dari jumlah pelatihan yang digelar atau banyaknya peserta yang mengikuti program pengembangan kompetensi.
Ukuran yang lebih penting adalah apakah pembelajaran tersebut mampu menghasilkan perubahan perilaku, meningkatkan kinerja, memperbaiki kualitas organisasi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam perspektif ini, widyaiswara memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara pengetahuan akademik, kebutuhan organisasi, pengalaman praktis birokrasi dan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
Pengalaman yang diperoleh dari lapangan dapat dipertemukan dengan pendekatan ilmiah serta metodologi pembelajaran yang tepat.
Dari proses tersebut, praktik-praktik baik di daerah dapat dikembangkan menjadi sumber pengetahuan yang dapat direplikasi dan diterapkan di tempat lain.
Dengan demikian, widyaiswara tidak hanya berperan menyampaikan pengetahuan, tetapi juga membantu memastikan pengetahuan tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi perubahan dalam praktik birokrasi.
Jamnas APWI IV sendiri telah berlangsung sejak Sabtu (19/9/2026) di Hotel Lombok Garden Mataram.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua Umum DPP APWI, Sugihardjo. Pembukaan diawali dengan Tari Tembolak Beak sebagai bagian dari penyambutan peserta yang datang dari berbagai daerah.
Rangkaian kegiatan kemudian berlanjut dengan sejumlah agenda Jamnas. Pada malam harinya, Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri menghadiri Gala Dinner Jamnas.
Dalam pembukaan, Ketua Umum DPP APWI menekankan peran widyaiswara sebagai penggerak inovasi sekaligus peningkatan kinerja ASN.
Jamnas APWI IV diikuti 114 peserta dengan 170 karya inovasi dan kreativitas. Selain itu, forum ilmiah yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menerima 101 artikel atau naskah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 98 naskah dinyatakan lolos seleksi.
Rangkaian Jamnas APWI IV di NTB selanjutnya akan mencapai puncaknya melalui orasi ilmiah Gubernur NTB sebelum agenda penutupan.
Gagasan yang disiapkan dalam orasi tersebut menempatkan pembelajaran, inovasi, integritas dan kemampuan beradaptasi sebagai bagian penting dalam mempersiapkan ASN menghadapi perubahan.
Pada akhirnya, Jamnas APWI IV di NTB tidak hanya menjadi ruang pertemuan bagi profesi widyaiswara. Forum tersebut juga menjadi ruang untuk mempertemukan pengetahuan, pengalaman dan gagasan mengenai bagaimana ASN serta birokrasi Indonesia dipersiapkan menghadapi perubahan.
Muara dari seluruh proses tersebut adalah bagaimana pembelajaran aparatur dapat benar-benar diterjemahkan menjadi peningkatan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(arz)
