MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) tancap gas mempercepat realisasi program prioritas daerah tahun 2026.
Langkah ini ditegaskan dalam rapat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpin Asisten II Setda NTB Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Lalu Moh. Faozal, di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB, Selasa (28/4/2026).
Rapat tersebut menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, terutama di tengah kondisi fiskal yang terbatas.
Faozal menegaskan, sinkronisasi program bukan sekadar formalitas, melainkan strategi kunci agar investasi pusat yang masuk ke NTB benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat.
“Fokus kita adalah memastikan program pusat dan daerah berjalan selaras. Dengan keterbatasan fiskal, kita harus cermat agar investasi besar dari pusat tepat sasaran,” ujarnya.
Pemprov NTB menggarisbawahi tiga agenda utama yang menjadi prioritas pembangunan, yakni: Pengentasan kemiskinan, Ketahanan pangan, Pariwisata berkualitas.
Ketiganya disebut sebagai “triple agenda” yang akan menjadi fondasi kebijakan daerah ke depan.
Salah satu isu krusial yang dibahas adalah konektivitas transportasi, baik udara maupun laut. Tingginya biaya perjalanan masih menjadi hambatan utama mobilitas orang dan distribusi barang.
Faozal menekankan perlunya koordinasi lintas sektor untuk menekan biaya tinggi tersebut agar NTB semakin kompetitif sebagai destinasi investasi dan wisata.
Kawasan wisata Senggigi kembali masuk radar prioritas. Pemprov NTB berencana melakukan revitalisasi menyeluruh, termasuk optimalisasi fasilitas penunjang.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah pengalihfungsian Pasar Seni menjadi fasilitas pendukung dermaga. Tujuannya jelas: meningkatkan tingkat hunian lebih dari 3.500 kamar hotel di kawasan tersebut.
Di sektor ekonomi, Pemprov mendorong hilirisasi industri sekaligus memperkuat rantai pasok untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Produk peternak lokal seperti telur dan daging ayam diharapkan bisa terserap dalam program nasional tersebut. Peran koperasi juga diperkuat sebagai penghubung distribusi agar produk lokal mampu bersaing dengan pasokan dari luar daerah.
Isu lingkungan tak luput dari perhatian. Pengelolaan sampah, khususnya di jalur utama dari bandara menuju Kota Mataram, menjadi sorotan penting.
Keberlanjutan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok juga ditekankan sebagai bagian dari komitmen menjaga citra NTB yang bersih dan hijau.
Di sektor infrastruktur, integrasi program perumahan dengan pekerjaan umum terus diperkuat, termasuk dukungan terhadap program nasional pembangunan tiga juta rumah.
Selain itu, perbaikan jaringan irigasi juga menjadi prioritas untuk mendukung ketahanan pangan daerah.
Sementara di sektor energi dan sumber daya mineral, percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) didorong untuk menekan praktik tambang ilegal yang merusak lingkungan.
Faozal menekankan bahwa gubernur memiliki posisi strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.
Peran ini dinilai krusial untuk memastikan tidak terjadi kesenjangan antara kebijakan nasional dan implementasi di lapangan.
Ke depan, koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat. Bappeda, Biro Ekonomi, dan OPD teknis diminta segera memetakan potensi serta kebutuhan daerah.
Tujuannya satu yakni memastikan seluruh program strategis berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat NTB.(arz)
