MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Suasana makan siang di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Rabu (13/5/2026), terasa hangat dan penuh keakraban.
Di tengah sajian khas Lombok seperti sate Rembiga, ayam Taliwang, telur goreng, dan plecing kangkung, percakapan serius tentang masa depan gizi masyarakat Indonesia mengalir tanpa sekat formal.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Dadan Hindayana, duduk bersama Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, membahas perkembangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini terus diperluas hingga ke wilayah pinggiran.
Pertemuan yang dikemas dalam suasana silaturahmi itu turut dihadiri jajaran BGN dari Jakarta dan tim Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Lombok.
Sementara Gubernur NTB didampingi Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik serta Ketua Satgas MBG NTB Fathul Ghani.
Hadir juga Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD-GEMAS) Provinsi NTB, TGH Gunawan Ruslan, Lc.
Meski berlangsung santai, pembahasan yang muncul justru menyentuh isu mendasar tentang pelayanan publik dan tanggung jawab negara dalam memastikan masyarakat memperoleh akses pangan bergizi yang layak.
Saat mencicipi plecing kangkung khas Lombok, Dadan Hindayana spontan memuji cita rasa kangkung Lombok yang dinilainya berbeda dibanding daerah lain.
Gubernur Iqbal pun menyambut dengan gurauan ringan bahwa perjalanan ke Lombok terasa belum lengkap tanpa menikmati plecing kangkung.
Obrolan ringan itu kemudian berkembang menjadi diskusi serius mengenai perjalanan Program MBG yang diakui tidak mudah sejak awal diluncurkan.
Menurut Dadan, sebagai lembaga baru dengan program berskala nasional yang besar, BGN sempat menghadapi banyak keraguan pada tahap awal pelaksanaan.
Namun dorongan Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghadirkan layanan makan bergizi bagi masyarakat menjadi motivasi utama agar program bergerak cepat.
“Kalau pemerintah harus membangun dapur sendiri semuanya tentu akan berat dan membutuhkan waktu lama. Sementara Presiden meminta program ini segera berjalan. Dari situlah lahir pola kemitraan bersama masyarakat melalui yayasan,” ujar Dadan.
Ia juga mengakui pelaksanaan program sempat menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tingginya antusiasme masyarakat hingga persoalan teknis di lapangan yang menjadi perhatian publik.
Namun menurutnya, kritik merupakan bagian penting dalam membangun layanan publik berskala nasional.
“Kalau memulai kebaikan besar untuk masyarakat, kita memang harus siap menerima kritik dan sorotan. Yang terpenting adalah terus memperbaiki dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Iqbal mengatakan pemerintah daerah sejak awal terus melakukan konsolidasi bersama pemerintah kabupaten dan kota agar Program MBG dapat berjalan optimal di seluruh wilayah NTB.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional per 9 Mei 2026, NTB kini memiliki 820 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.
Program tersebut melibatkan 39.023 relawan dan telah menjangkau 1.832.808 penerima manfaat.
Lombok Timur tercatat menjadi daerah dengan jumlah SPPG terbanyak, yakni 258 unit. Disusul Lombok Tengah sebanyak 179 unit dan Lombok Barat 126 unit.
Capaian tersebut mendapat apresiasi langsung dari Kepala BGN RI yang menyebut NTB sebagai salah satu daerah dengan progres pelaksanaan MBG terbaik secara nasional, bahkan melampaui target awal pemerintah pusat.
Meski demikian, Gubernur Iqbal menegaskan masih ada sejumlah wilayah pinggiran yang belum sepenuhnya terlayani program tersebut.
Wilayah yang dimaksud bukan kategori daerah 3T, melainkan kawasan yang secara geografis cukup jauh dari pusat kota sehingga belum banyak menarik minat mitra penyelenggara.
“Di beberapa desa sebenarnya sudah ada sekolah dan pondok pesantren yang sangat memungkinkan untuk dilayani satu SPPG. Program ini sangat dibutuhkan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Dadan memastikan BGN akan segera menindaklanjuti laporan dari pemerintah daerah agar titik layanan baru dapat dipetakan dan dipercepat pelaksanaannya.
Pertemuan santai di Pendopo NTB itu memperlihatkan bahwa pelayanan publik tidak selalu lahir dari forum resmi dan suasana birokratis.
Kadang, gagasan besar justru tumbuh dari percakapan yang hangat, terbuka, dan penuh kesadaran bahwa negara memiliki tanggung jawab menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat.
Program Makan Bergizi Gratis pun menjadi salah satu penanda penting bagaimana negara mulai hadir lebih nyata melalui layanan pangan bergizi yang menjangkau masyarakat secara luas.(arz)
