MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) tengah menyiapkan satu instrumen penting untuk mengubah cara pemerintah membaca persoalan daerah: Dashboard Eksekutif berbasis data.
Bukan sekadar tampilan grafik dan angka, dashboard ini dirancang menjadi “panel kendali” bagi pimpinan daerah untuk memantau kinerja, mengawal anggaran, mengevaluasi program, hingga menentukan kebijakan secara lebih cepat dan tepat sasaran.
Finalisasi rancangan Dashboard Eksekutif Provinsi NTB dibahas dalam Lokakarya Perumusan Rancangan Akhir Dashboard Eksekutif di Hotel Lombok Raya, Mataram, pada Rabu (19/8/2026).
Forum tersebut menjadi tahap penting sebelum rancangan dashboard dipresentasikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah NTB.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB, Ahsanul Halik, menegaskan bahwa transformasi digital pemerintahan tidak boleh berhenti pada pembangunan aplikasi.
Menurutnya, perubahan yang lebih penting justru terletak pada cara pemerintah bekerja dan mengambil keputusan.
“Transformasi digital pada akhirnya bukan sekadar membangun aplikasi, tetapi bagaimana kita melakukan perubahan dalam cara kerja pemerintah. Bagaimana pemerintah bertumpu pada intuisi menuju pemerintahan yang bertumpu pada bukti, fakta, dan data”.
Pernyataan tersebut menjadi fondasi pengembangan Dashboard Eksekutif NTB. Pemerintah ingin memastikan setiap kebijakan memiliki pijakan informasi yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, kualitas pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya program yang dijalankan. Lebih dari itu, pemerintah dituntut mampu memastikan setiap program benar-benar menjawab persoalan masyarakat dan menghasilkan dampak yang dapat diukur.
Dalam kerangka tersebut, data ditempatkan sebagai aset strategis pemerintah. Data tidak hanya menjadi bahan laporan administratif, tetapi menjadi dasar untuk menyusun kebijakan, mengendalikan pembangunan, mengalokasikan sumber daya, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pengembangan Dashboard Eksekutif tidak berdiri sendiri. Sistem tersebut akan bertumpu pada penguatan NTB Satu Data, sebagai implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah.
Platform NTB Satu Data diarahkan menjadi sumber data resmi pemerintah daerah dengan mengacu pada prinsip standar data, metadata, kode referensi, interoperabilitas, serta satu sumber data resmi sebagai rujukan pengambilan kebijakan.
Penataan data sektoral pun terus dilakukan. Dari sebelumnya terdapat sekitar 1.961 dataset sektoral, proses validasi dan penyederhanaan menghasilkan sekitar 921 jenis data yang diproduksi oleh 43 perangkat daerah pada 2026.
Penyederhanaan tersebut bukan sekadar mengurangi jumlah dataset. Pemerintah ingin memastikan data yang tersedia benar-benar relevan, konsisten, tidak tumpang tindih, dan memiliki definisi yang sama.
“Data yang kita miliki harus benar-benar berkualitas, jangan sampai ada data yang judulnya berbeda tetapi isinya sama, atau judulnya sama tetapi isinya berbeda. Ini yang sedang kita padukan dan validasi,” jelas Ahsanul Khalik.
Integrasi juga menjadi perhatian. Pemprov NTB terus mendorong pertukaran data dengan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota. Penjajakan integrasi dengan sejumlah daerah, di antaranya Lombok Barat dan Lombok Timur, juga mulai dilakukan.
Pimpinan Program SKALA NTB, Anja Kusuma, mengatakan lokakarya tersebut merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya mengenai bentuk dashboard dan jenis informasi yang dibutuhkan pimpinan daerah.
Ia mengibaratkan dashboard tersebut seperti panel kendali pada kendaraan. “Dashboard ini kami analogikan seperti dashboard pada kendaraan. Data yang kompleks dan sebelumnya tersaji dalam laporan panjang perlu diubah menjadi informasi visual yang ringkas, sederhana, mudah dipahami, dan dapat dilihat dalam satu layar,” ujarnya.
Konsep tersebut membuat dashboard tidak hanya berfungsi sebagai tempat menampilkan data. Informasi yang masuk harus melalui rangkaian proses mulai dari produksi, validasi, verifikasi, pemutakhiran hingga integrasi sebelum menjadi informasi strategis bagi pimpinan.
Sejumlah indikator penting akan disajikan, mulai dari indikator kinerja utama kepala daerah dan perangkat daerah, target dan realisasi, tren kinerja, program dan penerima manfaat, program prioritas daerah, pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR!, pelaksanaan APBD, Program Strategis Nasional (PSN), hingga capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Dengan tampilan tersebut, pimpinan daerah diharapkan dapat melihat kondisi pemerintahan secara lebih cepat tanpa harus menunggu laporan yang panjang dan berlapis.
Salah satu kekuatan yang ingin dibangun melalui Dashboard Eksekutif adalah kemampuan menghubungkan data lintas sektor.
Data penyandang disabilitas, misalnya, dapat dikaitkan dengan data pendidikan untuk membantu pemerintah melihat kebutuhan fasilitas pendidikan secara lebih spesifik. Dengan cara ini, keputusan tidak lagi hanya berdasarkan informasi dari satu perangkat daerah.
“Keputusan pembangunan tidak cukup hanya berdasarkan data dari satu perangkat daerah. Kita perlu menggabungkan berbagai sumber data agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran,” kata Ahsanul Khalik.
Integrasi tersebut juga dapat membantu pemerintah mendeteksi potensi tumpang tindih program. Data sasaran, lokasi, jumlah penerima manfaat, bentuk intervensi, hingga perkembangan program dapat dibandingkan untuk memastikan anggaran dan program pemerintah benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.
Pada akhirnya, Dashboard Eksekutif NTB diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas sekaligus mengubah budaya kerja pemerintahan.
Perangkat daerah tidak lagi sekadar menyampaikan laporan, tetapi dituntut menghasilkan data yang aktual, terukur, dapat ditelusuri, dan diperbarui secara berkala.
Alurnya pun dirancang terintegrasi: perangkat daerah menjadi produsen data, kemudian data diproses melalui NTB Satu Data untuk menjalani validasi, verifikasi, integrasi, dan pemutakhiran sebelum disajikan melalui Dashboard Eksekutif.
Dari sana, informasi dapat digunakan untuk analisis, pengambilan keputusan, penentuan intervensi, pengawasan, hingga pengukuran dampak pembangunan.
Jika berjalan sesuai rancangan, Dashboard Eksekutif NTB bukan sekadar proyek digitalisasi pemerintahan. Ia menjadi bagian dari ekosistem baru tata kelola daerah—ketika data tidak lagi berhenti sebagai angka dalam laporan, tetapi menjadi kompas untuk menentukan ke mana pembangunan NTB harus bergerak.(arz)
