DOMPU, LOMBOKTODAY.ID – Penguatan kapasitas masyarakat adat dalam memahami dan menghadapi persoalan hukum menjadi perhatian Pengurus Harian Daerah (PHD) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Dompu.
Melalui pelatihan paralegal, masyarakat adat didorong tidak hanya memahami dasar-dasar hukum, tetapi juga mampu memberikan pendampingan awal serta mengawal hak dan wilayah adatnya.
Pelatihan paralegal tersebut digelar PD AMAN Kabupaten Dompu selama dua hari, 5-6 September 2026, di Hotel Tursina, Dompu.
Kegiatan menghadirkan Ketua Pengurus Harian Wilayah (PHW) AMAN Nusa Tenggara Barat (NTB) Junaedi, SH, serta Komisioner Bawaslu Kabupaten Dompu Syafruddin, SH, sebagai narasumber.
Pelatihan ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adat mengenai hukum, hak-hak masyarakat adat, mekanisme perlindungan hukum, sekaligus membentuk tim paralegal komunitas yang memiliki kapasitas untuk memberikan pendampingan hukum dasar.
Keberadaan paralegal dinilai penting karena berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat tidak selalu harus berujung pada proses hukum yang panjang.
Dengan pemahaman yang memadai, persoalan dapat terlebih dahulu diupayakan melalui mediasi atau mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, partisipatif, damai, dan tetap sesuai dengan ketentuan hukum.
Ketua PHW AMAN NTB Junaedi, SH, mengatakan pelatihan tersebut memiliki arti khusus baginya. Kegiatan di Dompu menjadi kunjungan kerja pertamanya setelah resmi mengemban amanah sebagai Ketua PHW AMAN NTB berdasarkan hasil Musyawarah Wilayah (Muswil) V AMAN NTB di Sumbawa pada 5-9 Agustus 2026.
Dalam sambutannya, Junaedi mengapresiasi inisiatif PD AMAN Kabupaten Dompu yang menggelar pelatihan tersebut.
Ia berharap kegiatan itu tidak berhenti pada pemberian materi, tetapi mampu melahirkan paralegal yang tangguh, memiliki pengetahuan hukum dasar, serta siap terlibat dalam persoalan yang dihadapi komunitas adat.
“Saya berharap setelah pelatihan ini melahirkan paralegal yang tangguh dan mendapat pengetahuan hukum,” ujar Junaedi.
Menurutnya, paralegal memiliki posisi penting di tengah komunitas masyarakat adat. Para peserta yang mengikuti pelatihan nantinya diharapkan memiliki sertifikat dan kartu paralegal sebagai bagian dari penguatan kapasitas mereka.
Namun, Junaedi mengingatkan bahwa menjadi paralegal juga berarti memiliki tanggung jawab untuk hadir ketika komunitas adat menghadapi persoalan, khususnya yang berkaitan dengan wilayah, identitas, serta hak-hak masyarakat adat.
Ia meminta peserta tidak sekadar mengikuti pelatihan sebagai kegiatan formal, tetapi benar-benar menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk membela dan menjaga wilayah adat masing-masing.
“Jangan sampai para tetua adat dizalimi dan identitas budaya dinodai oleh orang-orang yang akan menggusur adat budaya,” tegasnya.
Kehadiran jajaran PHW AMAN NTB di Dompu mendapat sambutan hangat dari PHD AMAN Dompu. Ketua PHD AMAN Dompu Wahyudin, SE, menyampaikan apresiasi atas kedatangan pimpinan wilayah di tengah komunitas masyarakat adat di Bumi Nggahi Rawi Pahu.
Menurut Wahyudin, kehadiran pimpinan wilayah memiliki arti penting bagi penguatan gerakan masyarakat adat di tingkat daerah, khususnya bagi komunitas yang berada di bawah PD AMAN Dompu.
“Kehadiran Ketua PHW AMAN NTB di tengah-tengah kita bukan sekadar kunjungan kerja biasa, melainkan bukti nyata komitmen pengurus wilayah dalam mendampingi dan mengawal perjuangan masyarakat adat di Kabupaten Dompu,” kata Wahyudin.
Pria yang akrab disapa Bang Jago itu juga mengapresiasi antusiasme peserta, tokoh adat, serta jajaran pengurus daerah yang mengikuti rangkaian kegiatan.
Menurutnya, keterlibatan peserta menunjukkan masih kuatnya semangat masyarakat adat Dompu dalam mempertahankan wilayah, budaya, serta hak-hak adat.
Wahyudin berharap pelatihan paralegal tersebut tidak berhenti sebagai agenda seremonial. Sebaliknya, kegiatan itu harus menghasilkan langkah strategis yang dapat memperkuat gerakan masyarakat adat dalam menjaga wilayah adat sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai hukum.
“Kami berharap momentum ini menjadi wadah konsolidasi yang kuat untuk memperkokoh kapasitas kelembagaan, merumuskan rencana aksi nyata dalam mendorong pengakuan serta perlindungan hak-hak masyarakat adat, sekaligus mempererat sinergi dari tingkat daerah hingga wilayah dan pusat,” tegasnya.
Ia optimistis penguatan kapasitas melalui pelatihan tersebut akan membuat koordinasi komunitas adat di Dompu semakin solid dalam menghadapi berbagai tantangan terhadap keberlanjutan wilayah adat.
Sementara itu, Damanda PD AMAN Kabupaten Dompu, Usman, BA, dalam sambutannya menyinggung identitas Dompu yang dikenal dengan semboyan Nggahi Rawi Pahu.
Menurutnya, semboyan tersebut memiliki makna “satunya kata dengan perbuatan” dan dapat menjadi nilai yang relevan dalam perjuangan masyarakat adat.
Usman berharap para peserta memperoleh bekal yang cukup untuk mempertahankan dan memperkuat komunitas adat masing-masing.
Ia juga menegaskan pentingnya keterlibatan Damanda dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PD AMAN Dompu. Menurutnya, proses organisasi harus berlangsung secara terbuka dan tidak ada hal yang perlu ditutup-tutupi.
“Tugas kami hanya mengontrol PD AMAN Dompu,” tegas Usman.
Setelah rangkaian sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Ketua PHW AMAN NTB Junaedi, SH.
Materi yang diberikan mencakup pemahaman konsep paralegal, tugas pokok dan fungsi, serta batasan-batasan yang harus dipahami seorang paralegal.
Peserta juga mendapatkan materi mengenai hak asasi manusia (HAM), sejarah HAM, serta instrumen perlindungan masyarakat adat.
Melalui pelatihan tersebut, PD AMAN Dompu diharapkan mampu membangun kapasitas kader di tingkat komunitas agar masyarakat adat memiliki pemahaman yang lebih kuat ketika berhadapan dengan persoalan hukum.
Penguatan paralegal sekaligus menjadi bagian dari upaya memperbesar kemampuan masyarakat adat untuk mengenali haknya, memahami jalur penyelesaian sengketa, serta mengambil langkah yang tepat dalam menjaga wilayah dan identitas budaya mereka.
Dengan demikian, paralegal tidak hanya diposisikan sebagai orang yang memahami dasar-dasar hukum, tetapi juga sebagai bagian dari kekuatan komunitas yang mampu membantu masyarakat adat menghadapi persoalan secara lebih terarah, damai, dan sesuai koridor hukum.(arz)
