JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Presiden RI Prabowo Subianto kembali menegaskan arah kebijakan pendidikan pemerintah: biaya pendidikan di sekolah negeri hingga perguruan tinggi negeri (PTN) harus dapat diakses tanpa menjadi beban masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri Puncak Peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN), di Plenary Hall Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, pada Jumat (18/9/2026).
Presiden Prabowo mengatakan dirinya akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas langkah konkret menuju pendidikan negeri gratis.
“Saya sangat setuju. Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” kata Presiden Prabowo.
Pernyataan tersebut memperluas komitmen yang sebelumnya disampaikan pemerintah terkait perluasan akses pendidikan.
Dalam pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI pada 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh pendidikan yang layak.
Pemerintah saat ini menjalankan revitalisasi satuan pendidikan dan memperluas pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran.
Bagi Presiden Prabowo, persoalan pendidikan tidak berhenti pada keberadaan sekolah. Akses terhadap pendidikan juga harus diperluas agar anak-anak dari berbagai latar belakang memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan.
Pemerintah sendiri masih menghadapi persoalan anak tidak sekolah. Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyebut masih terdapat sekitar 2,9 juta anak usia 7–18 tahun yang tidak bersekolah. Kelompok terbesar berada pada usia 16–18 tahun, ketika anak semestinya menempuh pendidikan menengah.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan biaya dan keterbatasan ekonomi masih menjadi salah satu tantangan dalam memperluas akses pendidikan, meski penyebab anak tidak sekolah tidak hanya berasal dari faktor ekonomi.
Karena itu, wacana pendidikan gratis dari SD hingga universitas negeri menjadi bagian dari agenda yang kini menunggu pembahasan lebih lanjut di tingkat pemerintah.
“Dari Mana Uangnya?”. Salah satu pertanyaan yang muncul ketika pendidikan negeri digratiskan adalah mengenai sumber pembiayaannya.
Presiden Prabowo menjawab persoalan tersebut dengan menyinggung upaya pemerintah mengembalikan uang negara yang berasal dari tindak pidana korupsi.
“Nanti akan ada yang bertanya, dari mana uangnya?. Uangnya yang dikorupsi, yang nyolong, yang dicuri,” ujar Presiden Prabowo.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari penekanannya terhadap pemberantasan kebocoran anggaran dan korupsi.
Namun, hingga kini mekanisme pembiayaan pendidikan gratis yang dimaksud, termasuk cakupan biaya dan skema penerapannya, masih dalam tahap pembahasan pemerintah.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto sebelumnya menyatakan kementeriannya akan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo. Pemerintah juga telah melakukan kajian mengenai kemungkinan pendidikan gratis di PTN, termasuk opsi skema pembiayaannya.
Artinya, pernyataan Presiden Prabowo mengenai pendidikan gratis belum dapat dipahami sebagai kebijakan yang langsung menghapus seluruh biaya pendidikan di semua jenjang.
Implementasi akhirnya masih bergantung pada keputusan pemerintah dan skema pendanaan yang ditetapkan.
Presiden Prabowo juga menyoroti persoalan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
Menurutnya, anak-anak tidak bisa menunggu terlalu lama sementara sebagian sekolah masih menghadapi kondisi bangunan yang membutuhkan perbaikan.
“Anak-anak tidak bisa menunggu. Jembatan di desa-desa harus dibangun. Sekolah-sekolah harus segera diperbaiki. Atap runtuh. Sekolah-sekolah enggak ada WC yang bagus. Harus kita perbaiki,” tegasnya.
Pemerintah memang tengah menjalankan program revitalisasi satuan pendidikan dalam skala besar. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat target revitalisasi sekolah terus diperluas, termasuk sekolah dasar, SMP, SMA, SMK, hingga pesantren.
Dengan demikian, agenda pendidikan yang disampaikan pemerintah tidak hanya berkaitan dengan biaya. Ada tiga persoalan yang berjalan beriringan: akses, kelayakan fasilitas, dan kualitas pembelajaran.
Selain renovasi sekolah, pemerintah juga mendorong digitalisasi pembelajaran melalui pemasangan papan interaktif digital atau Interactive Flat Panel (IFP).
Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan target agar setiap sekolah memiliki sejumlah ruang kelas yang dilengkapi layar interaktif.
Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu guru dan membuka akses siswa terhadap materi pembelajaran yang lebih luas.
Pemerintah juga telah memperluas distribusi IFP ke sekolah dan pesantren. Pada Agustus 2026, Prabowo menyatakan ruang kelas sekolah dan pesantren NU juga akan menerima layar interaktif seperti sekolah negeri.
Dengan kombinasi tersebut, arah kebijakan pendidikan pemerintah mulai bergerak pada dua sisi sekaligus: memperluas akses dan memperbaiki kualitas fasilitas belajar.
Forum Kebangsaan Sambut Komitmen Pendidikan Gratis
Presiden Forum Kebangsaan, Samianto, turut menyatakan dukungan terhadap gagasan pemerataan pendidikan tersebut.
Menurut Samianto, pendidikan berkualitas tidak seharusnya menjadi sesuatu yang hanya dapat dinikmati anak-anak dari keluarga mampu atau mereka yang tinggal di kota besar.
“Pendidikan berkualitas tidak boleh menjadi kemewahan. Tidak boleh hanya milik mereka yang lahir di kota besar atau keluarga mampu. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pendidikan di semua tingkatan pada seluruh wilayah tanah air,” ujarnya.
Ia menyebut pendidikan sebagai salah satu agenda prioritas dalam pemerintahan Prabowo dan bagian dari upaya memperluas kesempatan bagi seluruh anak Indonesia.
Pada akhirnya, tantangan terbesar dari gagasan pendidikan gratis bukan sekadar menyampaikan komitmen, tetapi memastikan kebijakan tersebut memiliki skema pembiayaan yang jelas, cakupan yang terukur, serta mampu diterapkan secara merata.
Untuk saat ini, pemerintah masih berada pada tahap menyiapkan pembahasan dan skema kebijakan. Rapat terbatas yang dijanjikan Prabowo serta kajian pembiayaan pendidikan menjadi tahapan penting sebelum gagasan pendidikan negeri gratis diterapkan secara nasional.
Sebab, pendidikan gratis bukan hanya soal menghapus angka pada lembar pembayaran. Di baliknya ada ruang kelas yang harus layak, guru yang harus didukung, fasilitas yang harus tersedia, serta jutaan anak yang membutuhkan kesempatan untuk tetap bersekolah.
Ujian berikutnya adalah bagaimana komitmen tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang benar-benar dapat dirasakan anak-anak Indonesia.(ltn)
