LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.ID – Angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lombok Timur masih menjadi pekerjaan besar pemerintah daerah.
Sebanyak 15.834 kepala keluarga (KK) tercatat masuk dalam kelompok miskin ekstrem, sehingga membutuhkan penanganan yang tidak sekadar mengandalkan bantuan sosial.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur kini mendorong penguatan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) sebagai salah satu upaya untuk mendorong keluarga miskin ekstrem keluar dari kondisi rentan secara bertahap dan berkelanjutan.
Penguatan program tersebut menjadi pembahasan utama dalam Workshop Penguatan PPSE yang digelar Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur bersama BRAC International, di Rupatama 1 Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (1/10/2026).
Workshop tersebut juga menjadi ruang untuk membangun kesepahaman antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, dan Pemkab Lombok Timur dalam memperkuat pelaksanaan PPSE di daerah.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, mengatakan persoalan kemiskinan ekstrem membutuhkan pendekatan berbeda dibandingkan penanganan kemiskinan secara umum.
Menurutnya, intervensi tidak cukup hanya diberikan dalam bentuk bantuan konsumsi. Keluarga penerima manfaat perlu didorong agar memiliki kemampuan dan aset yang dapat membantu mereka membangun kemandirian ekonomi.
“Angka kemiskinan ekstrem di Lombok Timur tercatat sekitar 15.834 KK. Ini tentu menjadi prioritas yang menuntut pendekatan berbeda dari penanganan kemiskinan pada umumnya,” ujar Bupati Iron, demikian Bupati Lombok Timur ini biasa disapa.
Salah satu pendekatan yang didorong melalui PPSE adalah graduasi, yakni proses membantu keluarga miskin agar secara bertahap mampu meningkatkan kondisi sosial dan ekonominya hingga tidak lagi bergantung pada bantuan.
Pendekatan tersebut dilakukan melalui sejumlah intervensi yang saling berkaitan. Mulai dari dukungan konsumsi untuk kebutuhan jangka pendek, pemberian aset produktif, pelatihan keterampilan, literasi keuangan, pendampingan secara berkala, hingga membuka akses terhadap layanan dasar dan keuangan inklusif.
Pemkab Lombok Timur melihat pendekatan tersebut relevan untuk menjawab persoalan kemiskinan ekstrem yang membutuhkan penanganan secara lebih terarah.
Kerangka pemberdayaan yang dikembangkan dan diuji oleh BRAC International, sebuah organisasi nonpemerintah (NGO), sejak awal 2000-an juga menjadi salah satu rujukan dalam penguatan PPSE.
Pendekatan tersebut telah diterapkan di berbagai negara dengan tujuan mendorong keluarga miskin menuju kemandirian.
“Atas nama Pemkab Lombok Timur, saya berterima kasih kepada Dinas Sosial dan BRAC atas tujuan mulia mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lombok Timur,” kata Bupati Iron.
Selain desain program, pemerintah daerah menilai akurasi data penerima manfaat menjadi faktor penting dalam memastikan intervensi kemiskinan tidak salah sasaran.
Bupati Iron menyinggung pendataan perlindungan sosial (Perlinsos) yang telah dilakukan sebelumnya. Menurut dia, pendataan tersebut memberikan gambaran lebih nyata mengenai kondisi masyarakat berdasarkan kelompok kesejahteraan atau desil.
Data tersebut dinilai dapat membantu pemerintah menentukan bentuk bantuan yang sesuai dengan kondisi masing-masing keluarga.
“Perlinsos menjadi langkah yang sangat baik, transparan, dan nyata dalam melihat desil secara riil,” ujarnya.
Jika terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan desil, masyarakat juga memiliki ruang untuk mengajukan sanggah sehingga data dapat diperbaiki.
Bagi Pemkab Lombok Timur, mekanisme tersebut penting karena penanganan kemiskinan membutuhkan data yang akurat sejak tahap identifikasi hingga penyaluran intervensi.
Dengan demikian, bantuan tidak diberikan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing keluarga.
“Apa yang menjadi harapan dan niat baik kita untuk membantu masyarakat sesuai klaster-klasternya, dengan adanya data yang akurat, sehingga kita bisa memberikan bantuan secara tepat,” tegas Bupati Iron.
Melalui penguatan PPSE, Pemkab Lombok Timur berharap program tersebut dapat benar-benar menyentuh keluarga yang berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem.
Salah satu skema yang direncanakan adalah pemberian bantuan senilai Rp5 juta per KK. Bantuan tersebut akan diberikan secara bertahap dengan target sekitar 10.000 KK setiap tahun.
Skema tersebut diharapkan tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi menjadi bagian dari rangkaian intervensi untuk meningkatkan kapasitas keluarga penerima manfaat.
Dengan dukungan aset produktif, keterampilan, literasi keuangan, pendampingan, serta akses terhadap layanan dasar dan keuangan, keluarga miskin ekstrem diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan dan memperkuat ketahanan ekonominya.
Bagi Lombok Timur, tantangannya bukan hanya menurunkan angka kemiskinan ekstrem di atas kertas, tetapi memastikan keluarga yang menjadi sasaran benar-benar mampu keluar dari kondisi tersebut.
Karena itu, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, Pemprov NTB, Pemkab Lombok Timur, Dinas Sosial, serta mitra pelaksana seperti BRAC menjadi bagian penting dalam memastikan PPSE berjalan sesuai sasaran.
Program tersebut kini diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen pemberdayaan yang mampu menjembatani keluarga miskin ekstrem menuju kondisi sosial ekonomi yang lebih mandiri.(Kml)
