MKD DPR RI Sepakat Nilai Mardani Ali Sera Tak Etis Olok-olok Partai Gelora

- Jurnalis

Kamis, 13 Maret 2025 - 20:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Eneng Ika Haryati.

Eneng Ika Haryati.

JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI sepakat menyatakan, bahwa sikap Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera dinilai tak etis saat melontarkan olokan yang ditujukan kepada Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam acara ‘Silaturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina’, di Jakarta, pada Selasa (21/1/2025) lalu.

Karena itu, MKD DPR RI akan memanggil ahli bahasa pada sidang lanjutan kasus tersebut, untuk memberikan penilaian, apakah pernyataan Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera tersebut, sekadar candaan atau justru olokan dan hinaan kepada Partai Gelora.

“Pimpinan MKD sepakat bahwa pernyataan Ketua BKSAP Pak Mardani Ali Sera itu tidak etis. MKD akan memanggil ahli bahasa pada sidang lanjutan untuk menilai pernyataan tersebut, apakah sekadar candaan atau hinaan,” kata Eneng Ika Haryati usai pemeriksaan di MKD, Kamis (13/3/2025).

Sebelumnya, Eneng Ika Haryati yang merupakan simpatisan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia melaporkan Ketua BKSAP, Mardani Ali Sera secara resmi ke MKD pada Kamis (30/1/2025) lalu.

Mardani dinilai telah melanggar kode etik sebagai Anggota DPR RI dengan mengolok-olok Partai Gelora dalam acara resmi DPR RI. Apalagi Mardani diketahui tidak hanya kali ini saja mengolok-olok Partai Gelora, dia bahkan sering mengolok-olok Partai Gelora dengan sebutan ‘partai nol koma’.

Ika Haryati akhirnya mendapatkan panggilan permintaan keterangan pada Kamis (13/3/2025) di ruang MKD, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Surat panggilan ditandatangani Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurizal, pada Rabu (12/3/2025).

Baca Juga :  21 Anak Muda AHYPP Dapat Pengayaan Kompetensi Bangun Usaha Bengkel Otomotif

Dalam surat panggilan tersebut, ditegaskan bahwa MKD telah melaksanakan penyelidikan dan verifikasi pengaduan dari Eneng Ika Haryati terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Anggota DPR RI, Mardani Ali Sera.

Ika Haryati datang ke MKD DPR RI didampingi kuasa hukumnya, Ratno Timur dari LBH Gelora. Permintaan keterangan dilakukan secara tertutup dihadiri seluruh Pimpinan dan Anggota MKD. Ia mengaku diperiksa sekitar 15 menit, terkait cuplikan acara yang dijadikan dasar pelaporan, dan apakah dirinya masuk dalam struktur kepengurusan di Partai Gelora.

“Jadi, saya ditanyai soal cuplikan Pak Mardani yang mengatakan, bahwa Partai Gelora disebut partai nol koma, jangan didekat-dekatkan dengan PKS dalam acara BKSAP,” ungkapnya.

Dalam pemeriksaan itu, Ika Haryati sempat dicecar oleh Wakil Ketua MKD, Aboe Bakar Alhabsyi soal hubungannya dengan Partai Gelora. “Saya ditanya sama Pak Aboe Bakar, apakah saya berada di struktur partai atau tidak. Saya dicecar itu terus, saya katakan tidak, saya hanya simpatisan,” ujarnya.

Ika Haryati lantas mengatakan, bahwa pernyataan Ketua BKSAP, Mardani Ali Sera terebut, tidak etis menyatakan hal itu. Sebab, pernyataannya disampaikan dalam acara penggalangan dana untuk kemanusiaan yang dihadiri Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina, serta ditanyangkan secara terbuka di TVR Parlemen.

“Ketua dan Pimpinan MKD sepakat dengan saya, kecuali Pak Aboe Bakar, kalau pernyataan Pak Mardani itu memang tidak etis. Makanya akan dipanggilkan ahli bahasa pada sidang lanjutan untuk memberikan penilaian,” katanya.

Baca Juga :  392 Pejabat Pemprov NTB Dilantik, Babak Baru Birokrasi yang Lebih Lincah dan Adaptif

Diketahui, pernyataan kontroversial Ketua BKSAP, Mardani Ali Sera disampaikan saat ‘Silaturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina’ di Jakarta, Selasa (21/1/2025). Terjadi saat perwakilan dari Pusat Dokumentasi Islam Indonesia atau Pusdok Tamadun, Hadi Nur Rahmat memaparkan capaian organisasinya dalam membantu Palestina.

Ketika itu, Hadi menyebut kerja sama dengan berbagai partai, termasuk Gerindra, PDIP, PKS, dan Gelora, Mardani tiba-tiba menyela, “PKS jangan dekatin ke Gelora,” ungkapnya sambil tertawa terkekeh-kekeh.

Aksi tersebut terekam dalam siaran langsung di TV Parlemen dan memicu hujatan dari netizen di media sosial. Sejumlah perwakilan ormas dan lembaga yang hadir juga tampak terkejut dengan candaan bernada olok-olokan dari politisi PKS itu kepada Partai Gelora. Sehingga banyak yang menilai pernyataan itu, tidak hanya tidak pantas, tetapi juga berpotensi merusak persatuan umat yang sedang berjuang untuk Palestina.

Acara yang dihadiri oleh sekitar 103 ormas dan lembaga ini dibuka oleh Wakil Ketua MPR dari PKS, Hidayat Nur Wahid. Silaturahmi Nasional ini difasilitasi Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, Sufmi Dasco Ahmad, bertempat di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025). Acara ini juga menghadirkan sejumlah tokoh, seperti Wakil Ketua BKSAP, Ravindra Hartarto; Wakil Ketua Baznas RI, Mokhamad Mahdum; serta Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kemenlu RI, Andy Rachmianto.(arz)

Berita Terkait

Wakapolres hingga Kapolsek Berganti, Ini Pesan Tegas Kapolres Lombok Timur
Masa Reses, Fauzan Khalid Temui Warga Penerima BSPS di Lombok Barat, Haru Lihat Rumah Tak Layak Kini Berubah
Tanggapan Forum Kebangsaan Terhadap Kemunculan Kabinet Bayangan
Bupati Lombok Timur Tegaskan Rotasi Jabatan Dipicu Kinerja yang Terganggu, 36 Pejabat Resmi Dilantik
FDJ Dukung Komjen Pol Karyoto Jadi Kapolri Pengganti Listyo Sigit Prabowo
Pemimpin Merakyat: Hadir di Tengah Rakyat, Bukan Sekadar Pencitraan
Wabup Lombok Timur Ajukan Dua Raperda Strategis, Perangi Hoaks dan Siapkan Pilkades Serentak 2027
Fauzan Khalid Minta ASN Lombok Barat Tetap Layani Masyarakat Meski Bupati Lalu Ahmad Zaini Terjaring OTT KPK

Berita Terkait

Jumat, 21 Agustus 2026 - 06:08 WIB

Wakapolres hingga Kapolsek Berganti, Ini Pesan Tegas Kapolres Lombok Timur

Kamis, 6 Agustus 2026 - 18:04 WIB

Masa Reses, Fauzan Khalid Temui Warga Penerima BSPS di Lombok Barat, Haru Lihat Rumah Tak Layak Kini Berubah

Kamis, 6 Agustus 2026 - 08:01 WIB

Tanggapan Forum Kebangsaan Terhadap Kemunculan Kabinet Bayangan

Senin, 3 Agustus 2026 - 15:17 WIB

Bupati Lombok Timur Tegaskan Rotasi Jabatan Dipicu Kinerja yang Terganggu, 36 Pejabat Resmi Dilantik

Kamis, 30 Juli 2026 - 14:09 WIB

FDJ Dukung Komjen Pol Karyoto Jadi Kapolri Pengganti Listyo Sigit Prabowo

Berita Terbaru

Suasana pose bersama usai penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Kantor Utama Bank NTB Syariah, Jalan Udayana, Mataram, pada Rabu (19/8/2026).

Ekonomi & Bisnis

KUR PMI Bank NTB Syariah, Kado Kemerdekaan untuk Pahlawan Devisa

Kamis, 20 Agu 2026 - 10:15 WIB