Desakan Transparansi Ekspor Emas Batangan: Presiden Aliansi PPS Minta Menkeu Turun Tangan

- Jurnalis

Senin, 8 Desember 2025 - 07:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Aliansi PPS, Muhammad Sahril Amin Dea Naga (di atas podium).

Presiden Aliansi PPS, Muhammad Sahril Amin Dea Naga (di atas podium).

JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Presiden Aliansi Provinsi Pulau Sumbawa (PPS), Muhammad Sahril Amin Dea Naga, mendesak Menteri Keuangan (Menkeu), Dr. Purbaya Yudhi Sadewa, M.Sc untuk melakukan penelusuran menyeluruh terhadap aktivitas ekspor emas batangan yang dilakukan PT Amman Mineral ke Swiss.

Desakan ini disampaikan sebagai respons atas pernyataan Menkeu Purbaya yang menyoroti maraknya isu terkait pungutan dan ketentuan cukai dalam ekspor komoditas strategis.

Sahril Amin menekankan, bahwa transparansi dan pengawasan ketat mutlak diperlukan untuk memastikan proses ekspor berjalan sesuai regulasi.

Baca Juga :  Pemerintah Perkuat Perlindungan WNI di Timur Tengah Pasca Eskalasi Situasi Keamanan

‘’Kami meminta Menteri Keuangan juga turun langsung memeriksa alur ekspor emas batangan PT Amman Mineral ke Swiss. Negara harus memastikan tidak ada celah yang merugikan penerimaan negara,’’ tegas Sahril Amin, di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Menurut Sahril Amin, pemerintah perlu melakukan audit menyeluruh untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan pengelolaan sumber daya mineral berlangsung dengan prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik.

‘’Transparansi dan pengawasan ketat sangat penting untuk mencegah potensi kebocoran penerimaan negara,’’ ucapnya.

Hingga saat ini, pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan PT Amman Mineral belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan tersebut. Namun, Sahril Amin berharap pemerintah dapat segera mengambil tindakan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor ekspor emas batangan.

Baca Juga :  Sambut Baik Penghapusan Presidential Threshold 20 Persen, Sultan: Pemilu Harus Tetap Dilaksanakan Efisien

Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam, serta kebutuhan akan pengawasan yang efektif untuk mencegah potensi penyalahgunaan.

Dengan demikian, diharapkan pemerintah dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan pengelolaan sumber daya mineral yang bertanggung jawab dan transparan.(Sid)

Berita Terkait

PMN-J Kembali Demo KPK dan DPP NasDem, Desak Dugaan Fee Proyek Irigasi Libatkan Anggota DPR RI Berinisial MH Diusut Tuntas
Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi Poin 7 Asta Cita Penerang Indonesia Sejahtera
Eksepsi ST Rogaya Ditolak PN Cikarang, Sidang Pidana Khusus Berlanjut ke Tahap Pembuktian
Temui Wapres Gibran, AJBI Perjuangkan Akses Beasiswa Lebih Luas bagi Generasi Muda Indonesia Timur
Fauzan Khalid Minta ASN Lombok Barat Tetap Layani Masyarakat Meski Bupati Lalu Ahmad Zaini Terjaring OTT KPK
Fauzan Khalid Minta KemenPAN-RB dan BKN Selamatkan Guru Honorer yang Mengabdi Puluhan Tahun
Sidang Kasus ST. Rogaya di PN Cikarang Simpang Siur, Pengadilan Sebut Tertutup, Kejari Akhirnya Klarifikasi Terbuka
STN dan LMND Bentuk Sekretariat Bersama untuk Percepat Program Strategis Nasional Prabowo–Gibran

Berita Terkait

Selasa, 28 Juli 2026 - 15:04 WIB

PMN-J Kembali Demo KPK dan DPP NasDem, Desak Dugaan Fee Proyek Irigasi Libatkan Anggota DPR RI Berinisial MH Diusut Tuntas

Kamis, 23 Juli 2026 - 12:44 WIB

Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi Poin 7 Asta Cita Penerang Indonesia Sejahtera

Rabu, 22 Juli 2026 - 19:07 WIB

Eksepsi ST Rogaya Ditolak PN Cikarang, Sidang Pidana Khusus Berlanjut ke Tahap Pembuktian

Rabu, 22 Juli 2026 - 16:01 WIB

Temui Wapres Gibran, AJBI Perjuangkan Akses Beasiswa Lebih Luas bagi Generasi Muda Indonesia Timur

Selasa, 21 Juli 2026 - 15:14 WIB

Fauzan Khalid Minta ASN Lombok Barat Tetap Layani Masyarakat Meski Bupati Lalu Ahmad Zaini Terjaring OTT KPK

Berita Terbaru