MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dinilai semakin strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.
Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga mitra pendamping yang membantu pemerintah daerah (Pemda) membangun tata kelola yang lebih baik.
Hal itu disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, saat mengukuhkan Kepala Perwakilan BPKP NTB yang baru, Adrian Puspawijaya, di Pendopo Gubernur NTB, Selasa (10/2/2026).
“Saya yakin teman-teman di provinsi maupun kabupaten/kota sudah lelah dengan praktik tata kelola yang tidak baik. Bukannya mendapat promosi atau penghargaan, justru banyak yang dihantui masalah hingga masa pensiun,” ujar Gubernur Iqbal dengan nada tegas.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alasan kuat bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk terus melakukan pembenahan sistem sejak awal masa kepemimpinannya. Reformasi tata kelola dianggap sebagai langkah mendesak agar roda pemerintahan berjalan lebih sehat dan profesional.
Gubernur Iqbal mengungkapkan, sejak setahun terakhir Pemprov NTB telah mengajukan permohonan pemeriksaan tujuan khusus terhadap sejumlah temuan dalam sistem pemerintahan daerah. Langkah itu, tegasnya, bukan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan demi perbaikan menyeluruh.
“Ini bukan soal menyalahkan siapa pun. Tujuannya jelas: memperbaiki sistem, memetakan persoalan, lalu menemukan solusi terbaik agar ke depan pemerintahan bisa berjalan lebih baik,” jelasnya.
Gubernur Iqbal juga mengakui bahwa berbagai langkah pembenahan yang dilakukan memang tidak selalu populer. Namun kebijakan tersebut tetap harus ditempuh demi kepentingan jangka panjang, termasuk pemeriksaan yang dilakukan pada sejumlah instansi seperti Bank NTB Syariah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapenda, serta beberapa rumah sakit daerah.
Lebih lanjut, Gubernur Iqbal berharap sinergi antara Pemprov NTB, pemerintah kabupaten/kota, dan BPKP dapat terus diperkuat. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui program-program pemerintah yang lebih terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Dengan tata kelola yang baik, pelayanan kepada masyarakat akan semakin optimal. Itulah tujuan utama dari seluruh proses pembenahan ini,” pungkasnya.
Acara pengukuhan turut dihadiri oleh para bupati, wakil bupati, wali kota, jajaran pejabat BPKP, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB.(Sid)
