LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.ID – Wagub NTB, Hj Indah Dhamayanti Putri menekankan pentingnya manajemen koperasi yang profesional dan transparan. Sebab, menurut Ummi Dinda, demikian Wagub NTB ini biasa disapa, koperasi yang sehat dan dikelola dengan baik, mampu memberikan manfaat lebih besar bagi anggotanya dan masyarakat luas.
”Kami ingin melihat koperasi di NTB tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Pemerintah siap mendukung, baik dalam hal regulasi, pendampingan, maupun akses pembiayaan,” kata Ummi Dinda saat pertemuan dengan para pengurus Pusat Koperasi Serba Usaha Karya Terpadu Madani Nusa Tenggara Barat (PKSU KTM-NTB), Sabtu (22/3/2025).
Ummi Dinda menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pembangunan daerah. Karenanya, Ummi Dinda mengimbau koperasi untuk lebih terbuka dalam menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan, instansi pemerintah, serta komunitas ekonomi kreatif, agar ekosistem usaha semakin kuat dan produktif.
”Sekali lagi kita bisa melihat titik-titik di mana yang diutamakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan sentuhan langsung. Dipastikan masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah dari berbagai segi kehidupan,” jelasnya.
Pertemuan tersebut mendapat sambutan positif dari para pelaku koperasi. Adanya dukungan lebih lanjut dari pemerintah, termasuk pelatihan manajemen koperasi, akses permodalan, dan pemasaran produk dibutuhkan.
Dengan adanya dorongan dari pemerintah, koperasi di NTB diharapkan dapat semakin berkembang dan berkontribusi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi penopang pembangunan ekonomi daerah.
Untuk itu, Ummi Dinda mendorong koperasi di NTB untuk lebih produktif dan bersinergi dengan berbagai lembaga sejenis, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ”Koperasi-koperasi yang sudah sehat dan berdiri mandiri dapat menjadi contoh. Bisa mengajarkan koperasi-koperasi lain untuk tumbuh dan berkembang. Apalagi ini salah satu program dari presiden kita, Bapak Prabowo yang ingin menghidupkan kembali berbagai program skala desa, sehingga tidak hanya dari sisi ketahanan pangan, tapi juga untuk penguatan ekonomi dan pengelolaan BUMDes secara baik yang diharapkan menyebar di sejumlah desa yang ada di Indonesia,” ungkapnya.(eef/smr)
