MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mematangkan konsep ‘’NTB Connected’’ sebagai strategi utama pembangunan daerah. Konsep ini tidak hanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga berfungsi mengarahkan struktur kewilayahan agar lebih berimbang, khususnya akses baru di wilayah selatan Pulau Lombok.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kadis Kominfotik) NTB, H Yusron Hadi, S.T., M.UM., dalam acara Bincang Kamisan edisi ke-19, menjelaskan alasan strategis di balik pengembangan infrastruktur jalan ke arah selatan. Menurut Yusron, bahwa koridor tengah (Lembar–Kayangan) saat ini sudah sangat padat dan jenuh.
‘’Fungsi infrastruktur itu, satu mendorong pertumbuhan, kedua mengarahkan pertumbuhan. Kenapa 2026 kita mengembangkan bypass port–to–port yang larinya dari selatan? Karena koridor tengah dari Lembar ke Kayangan itu sudah padat sekali, bahkan pemukimannya tidak ada batas lagi antara Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur,’’ jelas Yusron, di UPT Layanan Digital Dinas Kominfotik NTB, Kamis (27/11/2025).
Selain infrastruktur fisik, Yusron menegaskan pentingnya konektivitas digital. Ia memastikan daerah potensial pariwisata, perdagangan dan pertanian, tidak boleh memiliki blankspot internet.
Lebih jauh, Yusron menyampaikan bahwa Pemprov NTB saat ini tengah menyiapkan portal layanan terintegrasi yang akan diluncurkan menjelang HUT NTB dengan target merampungkan integrasi 48 layanan provinsi dan layanan prioritas kabupaten/kota pada tahun 2026.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTB, Sadimin, S.T., M.T., memaparkan rencana teknis percepatan infrastruktur dalam kerangka kerja sama ‘’Koridor 5’’ (Bali–NTB–NTT) yang ditargetkan tercapai pada 2025.
Sadimin menjelaskan, perubahan rencana dari jalan tol menjadi jalan bypass port–to–port segmen Sengkol–Pringgabaya. ‘’Kalau tol butuh anggaran Rp22 triliun dan rasio lalu lintas (VCR) harus di atas 0,76, sementara kita masih 0,4. Kalau menunggu itu terlalu lama,’’ jelasnya.
Sebagai solusi, Dinas PUPR NTB merencanakan shortcut (jalan potong) dari Sengkol ke Ganti sepanjang 13-14 km dan jalan baru Labuan Haji–Korleko sepanjang 11-12 km. Dengan total kebutuhan anggaran estimasi Rp2 triliun hingga Rp2,5 triliun dengan harapan waktu tempuh Lembar–Kayangan di bawah dua jam.
‘’Tahun ini (2025) Feasibility Study (FS). Tahun depan (2026) DED dan pembebasan lahan. Harapannya lahan yang sudah bebas tahun 2027 sudah mulai konstruksi,’’ kata Sadimin.
Melengkapi aspek fisik, Plt Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., menekankan, bahwa pembangunan jalan harus dibarengi dengan penataan permukiman agar tidak menimbulkan kawasan kumuh baru. Hal ini sesuai dengan misi ke-6 RPJMD 2025–2029.
‘’Untuk tahun 2025 ini, Pemprov NTB mengintervensi perbaikan 174 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) jalan lingkungan di sekitar 1.300 titik se-NTB,’’ kata Baiq Nelly.
Baiq Nelly menambahkan, bahwa tantangan utama adalah memastikan estetika kawasan terjaga seiring terbukanya akses. ‘’Jangan sampai sirkuitnya cantik, tapi menuju ke sananya ketemu kawasan kumuh, itu tidak elok,’’ ucapnya.(ltn)
