MATARAM, LOMBOKTODAY.ID — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menegaskan bahwa tahun 2025 bukan sekadar angka dalam laporan statistik, melainkan fase krusial pemulihan ekonomi.
Di tengah dinamika yang memicu beragam persepsi publik, Pemprov NTB memastikan bahwa fondasi transformasi ekonomi dan sosial memang sedang dibangun—meski hasilnya belum sepenuhnya terasa di level rumah tangga.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah indikator makro yang merekam pergerakan mesin produksi daerah: industri, perdagangan, investasi, hingga konsumsi.
“Pertumbuhan ekonomi bukan ukuran langsung kenyamanan hidup harian. Wajar jika masyarakat masih merasakan tekanan biaya hidup, sementara indikator makro mulai membaik. Ini bukan kontradiksi, melainkan jeda waktu antara pemulihan dan dampaknya ke rumah tangga,” jelasnya.
NTB memasuki 2025 dari posisi yang tidak ideal. Pada awal tahun, ekonomi daerah sempat terkontraksi hingga minus 1,47 persen. Faktor utamanya adalah gangguan teknis operasional smelter yang berdampak langsung pada sektor pertambangan—salah satu kontributor terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB.
Namun, menurut AKA, demikian Kadis Kominfotik NTB ini biasa disapa, kontraksi tersebut bukan karena melemahnya daya beli masyarakat atau lesunya sektor riil. Pemerintah daerah justru bekerja dari titik terendah untuk menghentikan penurunan, menormalkan kembali mesin ekonomi, serta menjaga stabilitas konsumsi.
Hasilnya, hingga akhir 2025 pertumbuhan ekonomi NTB ditutup pada angka positif 3,22 persen secara kumulatif. Jika dihitung dari posisi minus 1,47 persen, terjadi lonjakan 4,69 poin dalam satu tahun—jauh melampaui target RPJMD 2025 yang hanya memproyeksikan kenaikan sekitar 0,70 poin. “Ini bukan sekadar menjaga agar ekonomi tidak jatuh lebih dalam, tetapi membalikkan kontraksi menjadi pemulihan,” tegasnya.
Narasi pemulihan NTB tidak hanya bertumpu pada tambang. Justru di tengah gangguan teknis sektor pertambangan, sektor non-tambang menunjukkan daya tahan yang solid.
Pertanian tumbuh positif berkat panen raya, perdagangan bergerak mengikuti meningkatnya aktivitas ekonomi, sektor jasa dan pariwisata mulai pulih, konsumsi rumah tangga meningkat, angka pengangguran menurun, serta proporsi pekerja formal bertambah.
Dalam sebuah podcast bersama ANTARA News NTB (9 Februari 2026), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, menyebutkan bahwa jika sektor tambang bijih logam dikeluarkan dari perhitungan, pertumbuhan ekonomi NTB bahkan mencapai lebih dari 8 persen secara kumulatif dan di atas 13 persen secara tahunan.
Data ini mengindikasikan bahwa ekonomi berbasis rakyat—pertanian, perdagangan, jasa, dan konsumsi—tetap menjadi penopang utama stabilitas daerah.
Istilah “fondasi transformasi ekonomi dan sosial” bukan klaim bahwa kesejahteraan telah merata. Pemerintah menyebutnya sebagai fase awal perubahan struktural: industri pengolahan mulai beroperasi, sektor non-tambang menguat, lapangan kerja kembali terbuka, dan daya beli relatif terjaga.
“Analogi sederhananya, fondasi rumah sudah dicor, tetapi bangunannya belum selesai. Tahun 2025 adalah tahun stabilisasi dan pemulihan, bukan tahun panen,” ujar AKA.
Ia juga mengingatkan bahwa tekanan biaya hidup yang dirasakan masyarakat banyak dipengaruhi inflasi pangan nasional—mulai dari harga beras, cabai, daging ayam, hingga tarif listrik—yang berada di luar kendali penuh pemerintah daerah.
Yang kerap luput dari sorotan, lanjut Khalik, adalah kerja-kerja pencegahan krisis. Dengan kontraksi besar di awal tahun, NTB berisiko menghadapi lonjakan pengangguran, penurunan daya beli, hingga kenaikan angka kemiskinan.
Namun indikator menunjukkan arah sebaliknya: konsumsi tumbuh, pengangguran menurun, lapangan kerja bertambah, dan ekonomi kembali ke zona positif. “Kerja pencegahan sering tak terlihat. Tapi jika gagal, dampaknya langsung terasa,” katanya.
Ke depan, Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Iqbal–Dinda menegaskan komitmennya menata ulang arah pertumbuhan agar lebih inklusif dan berbasis sektor padat karya.
Fokus diarahkan pada penguatan pertanian, UMKM, industri pengolahan, dan pariwisata—sektor yang memiliki efek berantai luas bagi masyarakat.
“Tahun 2025 adalah tahun penyelamatan dan pemulihan. Mesin ekonomi sudah dinyalakan kembali. Tugas kita berikutnya memastikan pertumbuhan itu konsisten dan benar-benar dirasakan masyarakat,” ucap AKA.(Sid)
