MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bukan sekadar program sosial semata. Tapi, inisiatif nasional ini terbukti membawa efek domino yang kuat bagi perekonomian daerah, salah satunya melalui penyerapan 31.509 tenaga kerja lokal hanya dalam kurun waktu sekitar 10 bulan.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan Satgas Percepatan, di Ruang Rapat Hajar Aswad Kantor Bank NTB Syariah, Jalan Udayana Kota Mataram, Rabu (4/2/2026).
Di hadapan para pemangku kepentingan, Gubernur Iqbal memaparkan, bahwa hingga saat ini Program MBG di NTB telah menjangkau 1.793.423 penerima manfaat.
Keberhasilan tersebut didukung oleh jaringan 670 Sentra Pengolahan Pangan Bergizi (SPPG) yang aktif beroperasi serta 2.719 mitra pemasok (supplier) yang terlibat langsung.
Menurut Gubernur Iqbal, angka penyerapan tenaga kerja sebesar itu merupakan capaian luar biasa. Biasanya, realisasi sebesar itu baru bisa tercapai dalam dua hingga tiga tahun. Namun di NTB, target tersebut berhasil ditembus dalam waktu kurang dari setahun.
“Untuk menyerap tenaga kerja sebanyak ini umumnya butuh waktu 2–3 tahun. Tapi di NTB, hanya sekitar 10 bulan sudah tercapai. Ini bahkan belum termasuk dampak tenaga kerja tidak langsung, seperti petani yang kini lebih mudah menjual hasil panennya dengan harga yang lebih baik,” ujarnya.
Gubernur Iqbal juga menegaskan bahwa program yang sempat diragukan efektivitasnya di awal, kini justru menjelma menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan publik mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat.
Meski demikian, tantangan ke depan tetap ada. Salah satunya adalah menjaga stabilitas pasokan pangan agar lonjakan permintaan tidak berujung pada inflasi.
“Tantangan terbesar kami ada di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), mengingat NTB memiliki lebih dari 200 pulau berpenghuni. Karena itu, kami melakukan intervensi langsung untuk memastikan ketersediaan pasokan agar tingginya permintaan tidak memicu kenaikan harga,” jelasnya.
Mengakhiri arahannya, Gubernur Iqbal menekankan pentingnya soliditas dan koordinasi lintas sektor dalam menyukseskan program ini. Ia meminta seluruh jajaran Forkopimda serta Satgas Percepatan di tingkat kabupaten/kota untuk terus bekerja bersama dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Kita berada dalam satu struktur yang sama dengan kabupaten/kota. Jadi harus kompak. Setiap masukan, kendala, maupun solusi perlu dikomunikasikan dengan baik agar program ini semakin optimal,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen (Purn) Dadang Hendrayudha; Pelaksana Harian (Plh) Sekda NTB, HL Moh Faozal; Ketua Satgas Percepatan se-Provinsi NTB, serta jajaran pimpinan perangkat daerah terkait.(Sid)
