MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Pelayanan publik yang cepat, transparan, dan bebas ribet, kini menjadi prioritas utama Subdit Regident Ditlantas Polda NTB. Komitmen itu ditegaskan langsung oleh Kasubdit Regident Ditlantas Polda NTB, AKBP Ariakta Gagah Nugraha, S.IK., MH dalam upaya mempercepat proses penerbitan BPKB, STNK, hingga pelat nomor kendaraan.
Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin dinamis dan terbiasa dengan layanan serba cepat—AKBP Ariakta menegaskan bahwa birokrasi tak boleh lagi berjalan lambat dan berbelit.
“Yang paling penting itu pelayanan yang dekat dengan masyarakat. Dulu mungkin ada keluhan BPKB sampai tiga atau empat bulan. Sekarang kita kejar, Insya Allah tidak lebih dari satu sampai dua minggu harus sudah tuntas,” tegas AKBP Ariakta kepada Lomboktoday.id, di kantornya, Rabu (25/2/2026).
Saat awal-awal menjabat, AKBP Ariakta mengakui menerima berbagai laporan terkait keluhan terhadap lamanya proses penerbitan dokumen kendaraan. Keluhan datang bukan hanya dari masyarakat semata, tetapi juga dari pihak dealer.
Alih-alih menutup mata, evaluasi internal langsung dilakukan. Sistem kerja dibenahi, potensi hambatan dipetakan, dan prosedur dipercepat tanpa mengabaikan aturan. Namun, AKBP Ariakta juga menegaskan bahwa keterlambatan kerap terjadi akibat berkas yang belum lengkap dari pihak pengusul.
“Kalau berkas persyaratannya sudah lengkap otomatis pasti kita segera memprosesnya. Tapi kalau berkas persyaratannya belum lengkap, ya tentu kita tidak mungkin memproses,” ujarnya.
Disinggung mengenai mekanisme pengawasan terhadap indikasi praktik percaloan dan pungutan liar (pungli), AKBP Ariakta menegaskan, tidak ada ruang bagi praktik tersebut. “Dari Aceh sampai Papua tidak ada yang dibolehkan memelihara calo atau memungut biaya lebih. Semua harus sesuai SOP. Ini perintah langsung dari pimpinan,” tegasnya.
Pernyataan itu sekaligus menjadi pengingat bahwa pelayanan publik harus bersih dan akuntabel. Masyarakat berhak mendapatkan layanan sesuai prosedur resmi tanpa biaya tambahan di luar ketentuan.
Bagi AKBP Ariakta, inovasi bukan semata menghadirkan aplikasi baru atau sistem digital yang kompleks. Tapi yang lebih penting adalah perubahan mindset. “Masyarakat tidak butuh inovasi yang aneh-aneh. Mereka butuh kecepatan dan kepastian,” ucapnya.
Komitmen ini juga ditegaskan kepada seluruh Polres jajaran agar tidak terjadi penumpukan atau tunggakan penerbitan dokumen kendaraan (BPKB, STNK, dan pelat nomor kendaraan) yang berpotensi menjadi keluhan baru.
Di tengah ekspektasi publik yang semakin tinggi, langkah pembenahan ini tentu akan menjadi sinyal bahwa pelayanan administrasi kendaraan bermotor di NTB sedang bergerak menuju sistem yang lebih responsif, transparan, dan relevan dengan kebutuhan zaman.(Sid)
