MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) memperkuat langkah menjaga kerukunan antarumat beragama menjelang dua perayaan besar yang waktunya berdekatan pada 2026, yakni Hari Raya Nyepi umat Hindu dan Hari Raya Idul Fitri umat Islam.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal saat memimpin rapat koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) NTB, di Ruang Rapat Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Senin (16/3/2026).
Rapat ini digelar untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan keagamaan berjalan aman, tertib, serta mencerminkan kuatnya tradisi toleransi masyarakat NTB.
Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain; Wakapolda NTB, Kabinda NTB, perwakilan Korem 162/WB, Lanal Mataram, Lanud ZAM, Kapolresta Mataram, Ketua FKUB NTB, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia NTB, Asisten I Setda Kota Mataram, serta sejumlah perangkat daerah terkait.
Dalam arahannya, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa secara umum situasi keamanan dan kerukunan masyarakat di NTB dalam kondisi kondusif.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap perlu melakukan langkah antisipatif mengingat dinamika yang terjadi di daerah lain berpotensi memengaruhi psikologi masyarakat.
“NTB sejak lama dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi toleransi. Kita ingin memastikan bahwa perayaan dua hari besar keagamaan ini justru menjadi momentum untuk menunjukkan wajah kerukunan dan kebersamaan masyarakat NTB,” ujarnya Gubernur Iqbal.
Menurutnya, pengamanan dan pengelolaan kegiatan keagamaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan aparat keamanan, tetapi juga melibatkan tokoh agama serta partisipasi aktif masyarakat.
Dalam rapat tersebut juga disepakati sejumlah langkah konkret sebagai bentuk praktik toleransi antarumat beragama.
Salah satunya, musik atau sound system pada pawai ogoh-ogoh akan dihentikan sementara saat waktu azan tiba, sebagai bentuk penghormatan kepada umat Islam yang tengah melaksanakan ibadah.
Sebaliknya, ketika pawai takbiran melintasi kawasan umat Hindu yang sedang menjalankan Catur Brata Penyepian, peserta diimbau tidak menggunakan pengeras suara secara berlebihan.
“Kita ingin toleransi itu tidak hanya menjadi slogan, tetapi terlihat nyata dalam kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut juga dipaparkan timeline pelaksanaan rangkaian perayaan keagamaan, yaitu: 18 Maret 2026 pawai ogoh-ogoh menjelang Nyepi, 19 Maret 2026 Hari Raya Nyepi (Catur Brata Penyepian), 19 atau 20 Maret malam pawai takbiran menjelang Idul Fitri, 20 Maret 2026 Idul Fitri bagi warga Muhammadiyah, 21 Maret 2026 potensi Idul Fitri berdasarkan hasil sidang isbat Kementerian Agama.
Karena sebagian wilayah NTB, khususnya di beberapa kawasan Pulau Sumbawa, belum terbiasa dengan tradisi ogoh-ogoh, Gubernur meminta sosialisasi dan pengamanan diperkuat agar masyarakat memahami rangkaian kegiatan tersebut.
Dalam rapat tersebut, unsur Forkopimda juga menyoroti munculnya sejumlah narasi di media sosial yang berpotensi memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Kabinda NTB mengingatkan bahwa dinamika perayaan keagamaan di daerah lain seringkali menjadi bahan perbincangan di media sosial dan dapat memicu sentimen negatif jika tidak disikapi secara bijak.
Menanggapi hal itu, Gubernur Iqbal meminta seluruh pihak aktif membangun narasi positif tentang toleransi di NTB.
“Saya minta kita semua aktif membangun narasi positif bahwa NTB adalah daerah yang menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi kerukunan antarumat beragama,” ujarnya.
Beberapa poin kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat tersebut antara lain: Seluruh kegiatan keagamaan dilaksanakan secara disiplin sesuai waktu yang telah disepakati. Dilakukan sosialisasi luas kepada umat Hindu dan Muslim di seluruh wilayah NTB mengenai kesepahaman bersama.
Selanjutnya larangan konsumsi minuman keras di ruang publik selama kegiatan ogoh-ogoh. Penguatan pengawasan dan koordinasi keamanan, terutama di wilayah yang belum terbiasa dengan tradisi ogoh-ogoh.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta memastikan ketersediaan BBM dan pasokan listrik selama berlangsungnya rangkaian perayaan keagamaan.
FKUB NTB dalam rapat tersebut juga memaparkan Indeks Kerukunan Umat Beragama di Provinsi NTB yang mencapai 73,84, masuk kategori tinggi dan menuju sangat tinggi.
Rinciannya meliputi: Indeks toleransi 87,44 (sangat tinggi), Indeks kesetaraan 81,19 (tinggi), Indeks kebersamaan 52,88 (masih perlu diperkuat).
Data ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat NTB memiliki tingkat toleransi yang sangat baik, meskipun aspek kebersamaan sosial masih perlu terus diperkuat.
Gubernur Iqbal meminta seluruh kesepakatan rapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk surat edaran dan koordinasi di tingkat daerah.
Ia juga meminta Dinas Komunikasi dan Informatika memperkuat penyebaran pesan-pesan toleransi kepada masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi publik.
“NTB harus menjadi contoh bagaimana masyarakat yang berbeda agama dapat hidup rukun dan saling menghormati. Ini adalah warisan sosial yang harus terus kita jaga,” pungkasnya.(Sid)
