MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menegaskan bahwa penetapan direksi PT Gerbang NTB Emas (GNE) hingga saat ini belum bersifat final. Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan sejumlah informasi yang beredar di beberapa media online terkait penetapan jajaran direksi perusahaan daerah tersebut.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kadis Kominfotik) NTB yang juga Juru Bicara Pemprov NTB, H. Ahsanul Khalik, menjelaskan bahwa keputusan melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor: 500/147/GUB.17/2026 tertanggal 17 Maret 2026 merupakan penetapan calon direksi, bukan penetapan direksi definitif.
“Perlu kami luruskan bahwa yang ditetapkan oleh Gubernur adalah calon direksi untuk diusulkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jadi, itu belum merupakan penetapan akhir Direksi PT GNE,” jelas Ahsanul Khalik.
Ahsanul Khalik yang akrab disapa AKA ini menegaskan, dalam tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kewenangan untuk menetapkan direksi secara definitif berada pada forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
Karena itu, keputusan akhir terkait siapa yang akan menjabat sebagai Direksi PT Gerbang NTB Emas (GNE) sepenuhnya akan ditentukan dalam RUPS yang dijadwalkan berlangsung setelah Idul Fitri 1447 Hijriah.
“Prosesnya masih berjalan. Gubernur menetapkan calon untuk kemudian diajukan ke RUPS. Nantinya, RUPS yang akan menetapkan direksi secara definitif sesuai mekanisme yang berlaku,” tegas AKA.
Pemprov NTB juga memastikan bahwa seluruh tahapan seleksi calon direksi PT GNE telah dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel) secara terbuka, profesional, dan berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Menurut AKA, perhatian publik, termasuk dari media dan masyarakat, merupakan bagian penting dalam mendorong penguatan tata kelola BUMD yang semakin transparan, akuntabel, dan kredibel.
Pemprov NTB pun mengapresiasi berbagai masukan yang muncul selama proses berlangsung. Di saat yang sama, publik diimbau untuk memahami setiap tahapan secara utuh agar informasi yang berkembang tetap proporsional dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.
“Yang perlu dipahami, saat ini masih dalam tahap penetapan calon direksi. Keputusan final tetap menunggu hasil RUPS,” ucapnya.(Sid)
