MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) kembali menegaskan arah pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) NTB 2026. Agenda ini menjadi langkah awal dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.
Fokus utama pembangunan tahun mendatang masih bertumpu pada upaya percepatan penurunan kemiskinan. Meski menunjukkan tren menurun, angka kemiskinan di NTB masih berada di atas 11,38 persen—angka yang dinilai perlu ditangani dengan strategi yang lebih terintegrasi dan tepat sasaran.
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menegaskan bahwa kemiskinan bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan masalah multidimensi yang membutuhkan pendekatan lintas sektor.
“Penanganan kemiskinan harus dilakukan secara terintegrasi. Tidak cukup dengan program sektoral saja, tapi perlu kolaborasi semua pihak agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Baiq Nelly, dalam Musrenbang, di Hotel Lombok Raya Mataram, Kamis (16/4/2026).
Pemprov NTB menetapkan tiga sektor strategis sebagai motor utama penurunan kemiskinan, yakni ketahanan pangan, pariwisata berkelanjutan, dan penguatan desa melalui program Desa Berdaya.
Program Desa Berdaya menjadi salah satu andalan dengan pendekatan berbasis potensi lokal dan transformasi langsung di tingkat desa.
Targetnya, sebanyak 3.250 kepala keluarga miskin ekstrem bisa dijangkau program intervensi pada 2026, dengan harapan kemiskinan ekstrem tuntas pada 2027.
Di sektor pendidikan, tantangan masih cukup besar. Sekitar 71.000 anak di NTB tercatat belum mengenyam pendidikan formal.
Pemerintah pun memperkuat peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), program kejar paket, hingga kolaborasi dengan lembaga pendidikan non-formal.
“Tidak boleh ada anak NTB yang tertinggal dari akses pendidikan,” ucap Nelly.
Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi perhatian, khususnya dalam penanganan stunting serta peningkatan kesehatan ibu dan anak. Pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat menjadi kunci dalam perencanaan program.
Pemerataan pembangunan antarwilayah juga masuk agenda prioritas. Pemprov NTB berupaya mengurangi kesenjangan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa melalui perencanaan inklusif dan alokasi anggaran yang lebih berimbang.
Dalam pelaksanaan pembangunan, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, hingga mitra pembangunan terus diperkuat. Tercatat, sebanyak 157 mitra pembangunan turut berkontribusi dalam berbagai program strategis di NTB.
“Pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri. Kolaborasi adalah kunci percepatan,” ujarnya.
Pemprov NTB juga menempatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi utama. Program unggulan seperti NTB Sehat dan Cerdas serta NTB Terampil dan Tangkas terus diperkuat.
Selain itu, digitalisasi informasi dan program beasiswa luar negeri menjadi langkah strategis, termasuk rencana pemberian sekitar 2.000 beasiswa ke Jepang bagi masyarakat desa.
“Ini investasi jangka panjang agar SDM desa lebih kompetitif dan mampu menciptakan peluang ekonomi baru,” jelasnya.
Dengan semangat “Bangkit Bersama”, Pemprov NTB mengajak seluruh elemen masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan untuk ikut terlibat aktif dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Harapannya, melalui perencanaan yang terarah dan kolaborasi yang kuat, kemiskinan ekstrem di NTB dapat segera dituntaskan dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara menyeluruh.(Sid)
