MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menegaskan perubahan besar dalam arah perencanaan pembangunan. Ke depan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tidak lagi berbasis asumsi, melainkan harus didukung data terpilah, terintegrasi, dan inklusif.
Komitmen ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, saat membuka Lokakarya Penyediaan Data Pendukung Tematik Musrenbang Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (TEMBANG PUGIS) 2026, di Prime Park Hotel Mataram, Rabu (1/4/2026).
Kegiatan yang digelar Bappeda NTB bersama Program SKALA ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah hingga organisasi masyarakat yang fokus pada isu perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
Dalam arahannya, Ahsanul Khalik—yang akrab disapa AKA—menegaskan bahwa era perencanaan berbasis asumsi sudah berakhir. Menurutnya, data kini menjadi faktor kunci dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan asumsi. Kita harus tahu secara pasti siapa yang tertinggal, di mana ketimpangan terjadi, dan siapa yang belum terlayani,” tegas AKA.
AKA mengingatkan, tanpa data yang akurat dan inklusif, pembangunan berisiko meleset dari sasaran dan justru meninggalkan kelompok yang paling membutuhkan.
AKA menyoroti bahwa tantangan utama pembangunan saat ini bukan terletak pada kurangnya program, melainkan pada akurasi penargetan.
Tanpa dukungan data yang terpilah dan terintegrasi, kebijakan berpotensi bias dan tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Pemprov NTB sendiri telah memulai langkah melalui Portal NTB Satu Data dan DT-SEN. Namun, ia mengakui masih ada pekerjaan rumah, terutama dalam hal: Ketersediaan data terpilah, Integrasi antar sistem, Pemanfaatan data dalam proses Musrenbang.
“Data tidak boleh berhenti sebagai laporan. Data harus jadi instrumen perubahan dalam perencanaan pembangunan,” ujarnya.
Dalam pendekatan baru ini, seluruh perangkat daerah dituntut tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga produsen data yang bertanggung jawab terhadap kualitas dan keterpaduannya.
Data yang dikembangkan juga harus mampu merepresentasikan kondisi nyata: Perempuan, Penyandang disabilitas, Masyarakat miskin, Kelompok rentan lainnya.
Tujuannya jelas yakni untuk memastikan kebijakan yang lahir benar-benar inklusif dan tepat sasaran.
AKA menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk kolaborasi dengan mitra pembangunan seperti Program SKALA, agar pengelolaan data tidak berjalan parsial.
AKA juga mendorong transformasi Musrenbang dari sekadar agenda administratif tahunan menjadi forum berbasis data yang strategis.
“Musrenbang harus berubah. Dari forum formal menjadi forum berbasis data yang mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.
Melalui lokakarya ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman lintas sektor terkait pentingnya data inklusif, sekaligus menghasilkan langkah konkret dalam integrasi data untuk perencanaan TEMBANG PUGIS 2026.
Di akhir pernyataannya, AKA menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi dari sejauh mana keadilan bisa diwujudkan. “Yang terpenting adalah memastikan tidak ada satu pun yang tertinggal,” pungkasnya.(Sid)
