MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Awal 2026 menjadi ujian serius bagi infrastruktur di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Curah hujan tinggi sepanjang Januari hingga Februari memicu banjir di sejumlah wilayah, terutama di Pulau Sumbawa seperti Bima, Dompu, dan Kabupaten Sumbawa. Dampaknya, akses jalan di berbagai titik mengalami kerusakan cukup parah.
Merespons kondisi ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) langsung bergerak cepat. Fokus utama yakni memastikan jalan tetap bisa digunakan masyarakat meski dalam situasi darurat.
Sekretaris Dinas PUPR NTB, Ilham Ardiansyah, menegaskan bahwa penanganan awal dilakukan menggunakan skema Belanja Tidak Terduga (BTT). Skema ini memungkinkan perbaikan dilakukan lebih cepat tanpa harus menunggu proses panjang.
“Karena ini bencana banjir, penanganan cepatnya menggunakan BTT. Tujuannya agar infrastruktur segera berfungsi kembali,” tegas Ilham, di kantornya, Rabu (1/4/2026).
Meski jadi solusi cepat, Ilham mengingatkan bahwa perbaikan melalui dana BTT bersifat sementara, bukan permanen.
Untuk perbaikan jangka panjang, pemerintah tetap harus melalui mekanisme pengadaan reguler yang membutuhkan waktu lebih lama.
Di sisi lain, kondisi fiskal daerah juga menjadi tantangan. Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat membuat ruang gerak pembangunan semakin terbatas.
“Ini bukan sekadar angka. Dampaknya langsung ke berapa kilometer jalan yang bisa kita tangani tahun ini,” jelasnya.
Akibatnya, strategi pembangunan pun berubah. Jika sebelumnya menggunakan pendekatan pemerataan, kini Pemprov NTB beralih ke skala super prioritas—hanya jalan dengan kerusakan paling parah dan dampak ekonomi besar yang akan didahulukan.
Selain mengandalkan BTT, Pemprov NTB juga menginisiasi pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC). Tim ini fokus menangani kerusakan ringan seperti jalan berlubang yang berpotensi membesar jika dibiarkan. “Kerusakan kecil langsung ditangani supaya tidak jadi besar dan lebih mahal,” kata Ilham.
Menariknya, sistem kerja TRC akan berbasis partisipasi masyarakat. Laporan warga menjadi kunci agar tim bisa bergerak cepat ke lokasi.
Untuk mendukung operasional, Dinas PUPR NTB mengoptimalkan dua Balai Pemeliharaan Jalan yang berada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa sebagai pusat kendali respons lapangan.
Namun, Ilham menegaskan satu hal penting: semua upaya ini tetap bergantung pada ketersediaan anggaran. “Ada laporan, ada tim, tapi kalau anggaran terbatas, tentu gerak kami juga terbatas,” tegasnya.
Melalui kombinasi skema BTT untuk kondisi darurat dan TRC untuk perawatan cepat, Pemprov NTB berharap konektivitas antarwilayah tetap terjaga, terutama di tengah ancaman cuaca ekstrem yang masih berpotensi terjadi.
Langkah ini menjadi krusial, bukan hanya untuk mobilitas masyarakat, tetapi juga untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan di daerah terdampak.(Sid)
