MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mulai menggerakkan reformasi besar di sektor pendidikan.
Fokusnya bukan sekadar memperbaiki sistem belajar di sekolah, tetapi juga membenahi persoalan mendasar yang selama ini menjadi tantangan, mulai dari kualitas SMK yang belum merata, sinkronisasi data anak putus sekolah, pendidikan inklusif, hingga kesiapan lulusan menghadapi dunia kerja.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Terbatas Bidang Pendidikan yang dipimpin langsung Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal bersama Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, di ruang kerja Gubernur NTB, Senin (18/5/2026).
Rapat turut dihadiri Sekretaris Daerah NTB, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Kepala Bappeda, Dinas Sosial dan P3A, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas PUPR dan PKP, serta jajaran terkait lainnya.
Gubernur Iqbal menegaskan bahwa persoalan pendidikan tidak lagi bisa diselesaikan dengan pendekatan parsial atau berjalan sendiri-sendiri.
Seluruh perangkat daerah diminta bergerak secara terintegrasi agar pembangunan pendidikan sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan program prioritas nasional.
Juru Bicara Pemprov NTB, H. Ahsanul Khalik atau yang akrab disapa AKA, menyebut Gubernur telah membuka komunikasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI serta sejumlah kementerian untuk memperluas akses NTB terhadap program strategis nasional.
“Ada pembicaraan khusus dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI serta sejumlah kementerian terkait yang membuka ruang besar bagi NTB untuk mengakses berbagai program strategis nasional di bidang pendidikan,” ujar AKA.
Salah satu terobosan yang mulai disiapkan adalah pemerataan kualitas SMK melalui skema Golden Ticket dan Silver Ticket.
Program ini dirancang agar kepala sekolah dengan rekam jejak baik dapat memimpin sekolah yang masih membutuhkan penguatan, terutama di wilayah pinggiran.
Kepala sekolah yang dinilai berhasil meningkatkan prestasi, membangun kemitraan industri, serta menghasilkan lulusan yang terserap dunia kerja atau mampu menciptakan usaha mandiri, akan diberi kesempatan memimpin sekolah lain yang masih tertinggal.
Mereka juga berpeluang membawa dua guru terbaik sebagai tim pendamping dengan dukungan insentif tambahan.
“Pak Gubernur ingin budaya kerja baik dan keberhasilan di satu sekolah dapat ditransfer ke sekolah lain sehingga kualitas SMK kita tumbuh lebih merata,” jelas AKA.
Program tersebut akan diuji coba di sejumlah SMK sebelum diterapkan lebih luas.
Dinas Dikpora NTB juga diminta segera menyiapkan petunjuk teknis dan regulasi pendukung melalui Peraturan Gubernur maupun Keputusan Gubernur.
Pemprov NTB juga mulai menyesuaikan arah pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan potensi ekonomi daerah.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB diminta memperkuat peningkatan keterampilan melalui berbagai program, seperti sertifikasi kompetensi lulusan SMK, penguatan Global Classes, program magang ke Jepang, hingga pengembangan SMA double track.
Targetnya, generasi muda NTB tidak hanya siap masuk pasar kerja nasional, tetapi juga memiliki daya saing global.
Pemerintah daerah bahkan menargetkan ratusan alumni SMK memperoleh pelatihan, sertifikasi kompetensi, penguatan kemampuan bahasa asing, hingga magang industri secara bertahap pada 2026–2027.
Gubernur Iqbal juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap jurusan SMK agar selaras dengan kebutuhan daerah.
“Daerah pertambangan misalnya harus memiliki jurusan yang relevan dengan kebutuhan industri pertambangan. Daerah lain juga harus menyesuaikan dengan potensi wilayahnya masing-masing,” tegasnya.
Selain kualitas pendidikan, rapat tersebut juga menyoroti persoalan tingginya angka anak putus sekolah di NTB yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan.
Pemprov menemukan adanya ketidaksinkronan data antara sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan sistem pendataan pesantren melalui EMIS milik Kementerian Agama.
Kondisi ini menyebabkan sebagian santri yang melanjutkan pendidikan di pondok pesantren tidak tercatat di sistem pendidikan umum dan berpotensi masuk dalam kategori anak putus sekolah.
“Pak Gubernur menegaskan bahwa yang harus diselesaikan bukan hanya soal angka statistik, tetapi memastikan seluruh anak NTB tetap mendapatkan akses pendidikan,” kata AKA.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov NTB akan membentuk tim kecil lintas sektor untuk memperkuat sinkronisasi data sekaligus memperbaiki pendataan anak rawan putus sekolah.
Program pendidikan alternatif seperti PKBM, SMA/SMK Terbuka, kelas jarak jauh, hingga program PEPSI juga akan diperkuat agar anak-anak yang benar-benar putus sekolah memiliki kesempatan kembali melanjutkan pendidikan.
Selain itu, pemerintah juga akan memperluas pendataan terhadap anak disabilitas, pekerja anak, serta kelompok rentan lainnya demi memastikan akses pendidikan yang lebih inklusif dan merata.
“Pak Gubernur ingin pendidikan di NTB tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi benar-benar terhubung dengan kebutuhan dunia kerja, kondisi sosial masyarakat, dan masa depan anak-anak NTB,” pungkas AKA.(arz)
