MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB mendorong keterlibatan aktif pelaku usaha, UMKM, asosiasi bisnis, hingga berbagai pemangku kepentingan untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026.
Langkah ini dinilai penting sebagai fondasi penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih terukur, tepat sasaran, dan berbasis data.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi dan Ngisi Bareng (Ngibar) Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB bersama BPS NTB di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur NTB, Senin (25/5).
Kegiatan ini menghadirkan Asisten II Setda NTB, HL. Moh. Faozal yang mewakili Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal; Kepala BPS NTB, H. Wahyudin, serta perwakilan Ketua KADIN NTB, Hasmudin.
Sekitar 60 peserta hadir dalam agenda tersebut. Mereka berasal dari perangkat daerah, asosiasi pengusaha, pelaku UMKM, media, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga PT Pos Indonesia sebagai bagian dari kolaborasi menyukseskan pendataan ekonomi nasional.
Kepala Diskominfotik NTB, Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa kualitas data statistik menjadi elemen penting dalam menyusun, mengevaluasi, sekaligus mengarahkan pembangunan daerah menuju visi NTB Makmur Mendunia.
Pria yang akrab disapa AKA itu menilai Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar agenda pendataan rutin.
Menurutnya, sensus menjadi instrumen strategis untuk membaca kekuatan ekonomi daerah, memetakan potensi usaha, hingga memastikan kebijakan pemerintah berjalan tepat sasaran.
“Melalui sensus ekonomi, NTB diharapkan memiliki data yang lebih akurat untuk membangun daerah dan memperkuat arah kebijakan ekonomi ke depan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten II Setda NTB HL Moh. Faozal memaparkan kondisi ekonomi NTB yang menunjukkan tren positif dalam beberapa triwulan terakhir.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi NTB pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai 13,64 persen, didukung sejumlah sektor utama seperti pertanian, pertambangan, perdagangan, peternakan, dan pariwisata.
Namun, menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang baik harus dibarengi dengan kualitas data yang akurat agar kebijakan pembangunan tidak meleset dari kebutuhan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi yang kuat harus didukung data yang benar agar arah kebijakan pembangunan tidak salah sasaran,” katanya.
Faozal juga mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang terbuka, jujur, dan sesuai kondisi sebenarnya saat proses pendataan berlangsung.
“Kalau petugas resmi BPS datang, mohon diterima dengan baik dan diberikan data yang sesuai kondisi riil. Karena kualitas data akan menentukan kualitas kebijakan pembangunan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS NTB, Wahyudin menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan diselenggarakan setiap 10 tahun sekali.
Menurutnya, sensus memiliki peran penting dalam memetakan struktur ekonomi nasional, karakteristik usaha, perkembangan UMKM, pertumbuhan ekonomi digital, hingga ekonomi lingkungan di seluruh wilayah Indonesia.
Wahyudin juga memastikan seluruh data responden dijamin kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk kebutuhan perpajakan maupun audit usaha.
“Data masyarakat dilindungi undang-undang dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik serta penyusunan kebijakan pembangunan,” tegasnya.
Dukungan dari dunia usaha turut disampaikan KADIN NTB melalui Hasmudin.
Ia menilai hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi instrumen penting untuk memetakan daya saing usaha, membuka peluang pasar baru, sekaligus memperkuat pengembangan UMKM di NTB.
“Kami ingin data ekonomi NTB benar-benar kuat karena itu akan menjadi dasar lahirnya kebijakan pro usaha dan mendorong UMKM NTB naik kelas,” katanya.
Usai sesi sosialisasi, kegiatan dilanjutkan dengan program Ngisi Bareng (Ngibar) Sensus Ekonomi 2026. Dalam sesi ini, peserta dipandu langsung tim BPS NTB untuk melakukan simulasi pengisian sensus secara daring maupun melalui skema pendataan lapangan.
Antusiasme peserta terlihat tinggi sepanjang kegiatan berlangsung.
Sejumlah pelaku usaha dan asosiasi bahkan menyatakan kesiapan mereka mendukung Sensus Ekonomi 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat basis data ekonomi NTB yang lebih akurat, terpercaya, dan berkelanjutan.
Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat tersebut diharapkan mampu menjadikan Sensus Ekonomi 2026 sebagai pijakan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi NTB yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada masa depan.(arz)
