MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Di tengah tantangan fiskal yang masih dihadapi daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mencatat dua capaian strategis pada tahun pertama kepemimpinan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur (Wagub), Indah Dhamayanti Putri.
Selain berhasil menuntaskan seluruh utang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pemprov NTB juga optimistis mampu menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melampaui target nasional.
Optimisme tersebut disampaikan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jumat (5/6/2026).
Menurut Gubernur Iqbal, hasil pemeriksaan BPK tahun ini memiliki makna penting karena menjadi audit pertama yang sepenuhnya merekam kinerja pemerintahannya bersama Wagub Indah Dhamayanti Putri selama tahun anggaran 2025.
“Ini adalah pemeriksaan pertama terhadap hasil kerja yang sepenuhnya kami laksanakan selama tahun 2025. Karena itu, hasil pemeriksaan ini menjadi cerminan dari kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang kami bangun selama satu tahun terakhir,” ujar Gubernur Iqbal.
Ia menegaskan seluruh rekomendasi yang diberikan BPK RI akan ditindaklanjuti secara serius sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
“Insya Allah akan kami tindak lanjuti. Kami optimistis capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi ini bisa berada di atas 85 persen,” tegasnya.
Target tersebut bukan tanpa dasar. Pemprov NTB dalam setahun terakhir telah melakukan berbagai pembenahan di sektor pengelolaan keuangan daerah, termasuk menyelesaikan kewajiban keuangan yang selama ini menjadi perhatian publik.
Salah satu capaian yang disorot adalah tuntasnya seluruh utang pemerintah daerah, baik utang langsung Pemprov NTB maupun kewajiban pada BLUD, terutama di Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB.
“Kita sudah menyelesaikan utang, baik utang langsung Pemprov maupun utang di BLUD. Khususnya di RSUP, alhamdulillah sesuai target, akhir bulan lalu sudah selesai 100 persen,” ungkapnya.
Bagi Gubernur Iqbal, penyelesaian utang BLUD dan RSUP NTB bukan sekadar pencapaian administratif. Langkah tersebut menjadi fondasi penting untuk menciptakan kondisi keuangan daerah yang lebih sehat, disiplin, dan berkelanjutan di masa mendatang.
Di sisi lain, Pemprov NTB juga terus memperkuat sistem pengawasan internal dengan meningkatkan dukungan anggaran bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong pengawasan yang lebih efektif sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.
Iqbal menilai hasil pemeriksaan BPK RI tidak hanya menjadi ukuran kepatuhan administrasi, tetapi juga berfungsi sebagai kompas untuk memastikan reformasi tata kelola pemerintahan berjalan sesuai arah yang ditetapkan.
Karena itu, setiap rekomendasi akan ditindaklanjuti, setiap kelemahan akan diperbaiki, dan setiap rupiah anggaran daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat NTB.
Dengan penyelesaian utang BLUD yang mencapai 100 persen serta komitmen menuntaskan rekomendasi BPK di atas target nasional, Pemprov NTB optimistis dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih sehat dan berkelanjutan.(arz)
