MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah tujuan akhir dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, keberhasilan administrasi harus diikuti dengan kinerja yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Pesan itu disampaikan Gubernur Iqbal saat memberikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur NTB, Senin (22/6/2026).
Dalam forum tersebut, Gubernur Iqbal mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mengubah paradigma kerja birokrasi, dari yang selama ini terlalu berorientasi pada administrasi menuju pemerintahan yang fokus pada substansi, hasil, dan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Administrasi seharusnya menjadi alat untuk melayani substansi, bukan sebaliknya. Jangan sampai tujuan pembangunan kalah hanya karena persoalan administratif,” tegas Gubernur Iqbal.
Gubernur Iqbal menilai tantangan pembangunan saat ini berubah sangat cepat sehingga pola kerja birokrasi yang kaku tidak lagi relevan. Karena itu, ia mendorong lahirnya pemerintahan yang lebih agile, adaptif, dan responsif terhadap perubahan.
Menurut Gubernur Iqbal, pemerintah daerah perlu menerapkan konsep coherent government, yakni tata kelola yang terintegrasi dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Siapa yang kita layani? Jawabannya rakyat. Karena itu seluruh kerja pemerintah harus diarahkan untuk memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengakui bahwa budaya birokrasi di lingkungan Pemprov NTB masih perlu banyak pembenahan karena selama ini lebih banyak dibentuk oleh rutinitas administrasi dibandingkan orientasi pada pencapaian tujuan pembangunan.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Iqbal menegaskan pentingnya refocusing program dan anggaran agar pembangunan berjalan lebih efektif.
Pemprov NTB bersama DPRD akan mengarahkan seluruh perencanaan dan penganggaran pada tiga agenda utama pembangunan daerah, yaitu: Penanganan kemiskinan, Ketahanan pangan, Pariwisata.
Menurutnya, ketiga sektor tersebut akan menjadi motor utama pembangunan NTB dalam beberapa tahun ke depan. Sementara sektor lainnya diarahkan sebagai pendukung untuk memperkuat keberhasilan tiga prioritas tersebut.
“Kita ingin seluruh anggaran mengerucut pada tiga pilar utama ini sehingga masyarakat dapat melihat dengan jelas arah pembangunan yang sedang dijalankan,” kata Gubernur Iqbal.
Dalam kesempatan itu, Iqbal juga menyinggung capaian opini WTP yang kembali diraih Pemprov NTB.
Meski mengapresiasi capaian tersebut, ia mengingatkan agar penghargaan itu tidak membuat pemerintah terlena. Sebab, WTP pada dasarnya hanya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah sesuai standar administrasi dan akuntansi.
“Pertanyaan berikutnya adalah apakah kinerja kita sudah benar-benar berdampak bagi masyarakat. Itu tidak sepenuhnya dijawab oleh WTP,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah daerah ingin memastikan tata kelola keuangan tidak hanya baik di atas kertas, tetapi juga mampu menghadirkan perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda, menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh lagi dinilai hanya dari tingkat serapan anggaran atau banyaknya laporan administratif yang diselesaikan pemerintah.
Menurutnya, ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah sejauh mana kebijakan dan anggaran mampu memperbaiki kehidupan masyarakat.
“APBD bukan sekadar kumpulan angka. Di dalamnya ada harapan petani, nelayan, guru, tenaga kesehatan, hingga generasi muda NTB yang menunggu masa depan yang lebih baik,” ujar Baiq Isvie.
DPRD juga mendorong perubahan pola pikir birokrasi melalui pendekatan Entrepreneurial Mindset Excellence Mainstreaming, yakni budaya kerja yang lebih inovatif, cepat membaca perubahan, berani mengambil keputusan, dan berorientasi pada solusi.
“Birokrasi masa depan tidak cukup hanya bekerja berdasarkan SOP. Aparatur harus adaptif, agile, inovatif, dan memiliki ownership mindset yang kuat terhadap persoalan publik,” tegasnya.
Baik Pemprov maupun DPRD sepakat bahwa reformasi birokrasi dan percepatan pembangunan hanya dapat berjalan efektif jika eksekutif dan legislatif bergerak dalam satu arah.
Iqbal menegaskan bahwa pemerintahan daerah tidak dijalankan oleh satu pihak saja, melainkan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD.
“Kami sedang berbenah. Dengan dukungan DPRD, saya optimistis tiga prioritas pembangunan NTB dapat diwujudkan,” katanya.
Menutup pandangannya, Baiq Isvie mengingatkan bahwa NTB memiliki potensi besar untuk tumbuh lebih cepat. Yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian untuk berpikir besar, bekerja cerdas, bergerak cepat, dan mengeksekusi program pembangunan secara unggul.
“Jika keberanian itu dimiliki bersama, maka NTB tidak hanya akan tumbuh, tetapi melompat,” pungkasnya.(arz)
