LOTIM, LOMBOKTODAY.ID – Pembangunan gedung Koperasi Merah Putih (KMP) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih menghadapi sejumlah tantangan. Hingga pertengahan Juli 2026, baru 127 dari total 253 desa dan kelurahan atau sekitar 50,19 persen yang telah memulai pembangunan gedung KMP.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Komandan Kodim (Dandim) 1615/Lotim, Letkol Inf. Hadiyansyah, yang menegaskan komitmennya untuk turun langsung ke lapangan guna menelusuri penyebab masih banyaknya desa yang belum memulai pembangunan.
“Pembangunan yang sudah berjalan progresnya bervariasi. Ada yang sudah di atas 50 persen, bahkan beberapa desa sudah tuntas hingga 100 persen,” ujar Letkol Hadiyansyah saat ditemui Lomboktoday.id, di ruang kerjanya, Selasa (21/7/2026).
Perwira TNI yang baru lima hari menjabat sebagai Dandim 1615/Lotim itu mengungkapkan, berdasarkan laporan dari seluruh Koramil di wilayahnya, kendala utama yang dihadapi desa-desa yang belum memulai pembangunan adalah persoalan ketersediaan lahan.
Menurutnya, banyak desa, terutama desa hasil pemekaran, tidak memiliki aset berupa tanah milik negara maupun lahan milik pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan gedung Koperasi Merah Putih.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kodim 1615/Lotim akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur guna mencari solusi terbaik terkait penyediaan lahan.
Meski demikian, Letkol Hadiyansyah menegaskan tidak ingin hanya bergantung pada laporan. Mantan anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) untuk Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin itu memastikan akan melakukan pengecekan langsung ke desa-desa guna memastikan apakah terdapat kendala lain yang menghambat pembangunan.
“Saya ingin melihat langsung kondisi di lapangan agar diketahui secara pasti apa saja faktor yang menyebabkan pembangunan belum berjalan di sejumlah desa,” tegasnya.
Tak hanya desa yang belum memulai pembangunan, desa-desa yang progres pembangunannya masih lambat juga akan menjadi perhatian Kodim 1615/Lotim. Pengawasan akan terus dilakukan agar pembangunan gedung Koperasi Merah Putih dapat selesai sesuai target.
Hadiansyah menjelaskan, tugas Kodim adalah mengawal proses pembangunan fisik gedung hingga selesai dan siap digunakan. Sementara itu, pengelolaan serta operasional Koperasi Merah Putih nantinya menjadi kewenangan Kementerian Koperasi bersama Dinas Koperasi di daerah.
Ia berharap seluruh pemerintah desa, pemerintah daerah, serta masyarakat dapat memberikan dukungan penuh terhadap program tersebut.
Menurutnya, keberadaan Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan.(Kml)
