MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) terus mengakselerasi penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai tulang punggung ekonomi desa.
Tak lagi sekadar mengejar kuantitas, fokus kini bergeser ke kualitas: koperasi yang aktif, produktif, dan terkoneksi secara digital.
Berdasarkan pembaruan data pekan keempat Maret 2026, progres pembinaan menunjukkan tren positif.
Sebanyak 1.166 KDKMP telah mengantongi legalitas usaha, menjadi fondasi penting dalam membangun kelembagaan koperasi yang kredibel di seluruh kabupaten/kota di NTB. Namun, cerita tidak berhenti di legalitas.
Dari sisi tata kelola, 196 koperasi telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), sementara 121 koperasi sudah beroperasi aktif—indikasi awal bahwa koperasi mulai bertransformasi menjadi entitas ekonomi yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Wirawan Ahmad, menegaskan bahwa fase saat ini adalah momentum krusial untuk mendorong koperasi “naik kelas”.
“Legalitas sudah kita capai secara luas. Sekarang saatnya koperasi benar-benar hidup—berusaha, tumbuh, dan memberi dampak nyata bagi ekonomi desa,” tegasnya.
Pemerintah melihat tantangan utama saat ini bukan lagi pembentukan koperasi, melainkan transformasi dari administratif ke operasional yang produktif. Artinya, koperasi didorong tidak hanya “ada di atas kertas”, tetapi aktif menjalankan usaha yang berkelanjutan.
Dalam aspek penguatan sarana, 373 koperasi tengah membangun gerai usaha, dengan 12 koperasi telah rampung 100%.
Meski demikian, masih ada 137 koperasi yang belum memulai pembangunan, menjadi fokus percepatan berikutnya.
Di tengah era transformasi digital, pemerintah NTB juga mendorong integrasi koperasi ke dalam sistem berbasis data melalui platform Agrinas.
Hingga kini, 510 koperasi telah terdaftar, sementara 656 lainnya masih dalam proses integrasi.
Langkah ini dinilai krusial untuk menciptakan ekosistem koperasi yang transparan, terukur, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, khususnya masyarakat yang lekat dengan teknologi.
Peta Perkembangan yang Dinamis Perkembangan KDKMP di NTB menunjukkan variasi antarwilayah. Daerah seperti Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Sumbawa mencatat progres pembangunan gerai yang cukup pesat.
Sementara itu, wilayah lain masih membutuhkan dorongan, terutama dalam aspek operasional dan digitalisasi.
Ke depan, pemerintah merumuskan tiga prioritas utama, yakni meningkatkan jumlah koperasi aktif, mempercepat pembangunan gerai usaha, dan mendorong integrasi penuh ke sistem digital.
“Kita ingin koperasi tidak hanya banyak secara jumlah, tetapi juga kuat, produktif, dan terhubung dengan sistem. Di situlah kunci keberlanjutan,” tegas Wirawan.
Program KDKMP diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat desa—bukan hanya sebagai wadah usaha, tetapi sebagai ekosistem ekonomi modern yang terintegrasi, adaptif, dan berdaya tahan.
Dengan kombinasi penguatan kelembagaan, operasional yang aktif, serta digitalisasi, koperasi di NTB diarahkan untuk menjadi wajah baru ekonomi desa: lokal dalam akar, global dalam daya saing.(Sid)
