Oleh: Muh Bukhari |
MENGHADAPI perubahan iklim bukan lagi sekadar pilihan bagi sektor pertanian Indonesia, melainkan sebuah keharusan demi mempertahankan resiliensi pangan. Ketika pola cuaca yang tidak menentu merusak kalender tanam tradisional dan anomali iklim menjadi norma baru, fondasi ketahanan pangan nasional berada pada fase yang kritis.
Di tengah ketidakpastian lingkungan dan sosial ini, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) berpotensi mengambil peran lebih besar, tidak sekadar sebagai instrumen intervensi kesehatan publik, melainkan sebagai katalisator yang mengubah cara kita memproduksi pangan hulu secara fundamental.
Hubungan erat antara besarnya skala konsumsi dan kepastian hasil produksi dalam program MBG menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang mendorong efisiensi di tingkat hulu. Standar ketat untuk menyediakan jutaan porsi logistik pangan harian menuntut ketepatan tinggi yang selama ini jarang ditemukan dalam praktik pertanian subsisten.
Demi memastikan konsistensi standar nutrisi dan kebersihan pangan, para petani didorong secara sistematis untuk meninggalkan corak produksi tradisional yang hanya mengandalkan intuisi. Mereka diarahkan untuk masuk ke dalam ekosistem pertanian berbasis data melalui pemanfaatan teknologi Internet of Things (IoT) dan sensor tanah guna memitigasi risiko iklim.
Namun, narasi modernisasi pertanian ini membawa risiko kesenjangan yang besar jika tidak diantisipasi secara menyeluruh. Meskipun program MBG menawarkan jaminan pasar, terdapat sejumlah tantangan nyata di lapangan yang membatasi penerapan teknologi tersebut.
Pertama, Masalah Skala Ekonomi dan Hambatan Lahan: Ada ketidakselarasan antara tuntutan volume besar dengan kondisi di lapangan. Dominasi petani gurem di Indonesia yang memiliki lahan di bawah 0,5 hektar menyulitkan pengumpulan pasokan logistik yang sesuai dengan kebutuhan MBG yang sangat masif.
Kedua, Hambatan Teknologi dan Modal Awal: Alat pertanian cerdas iklim membutuhkan modal yang sangat besar. Tanpa adanya bantuan pembiayaan hijau (green financing), petani kecil rentan tersingkir oleh korporasi besar yang memiliki ketahanan finansial lebih kuat.
Ketiga, Literasi Digital dan Faktor Usia: Mengacu pada teori Robert D. Putnam mengenai modal sosial, keberhasilan penyebaran inovasi teknologi sangat bergantung pada hubungan dan adaptasi komunitas. Di Indonesia, hal ini terhambat oleh kurangnya kemampuan digital dan tren penuaan usia petani (aging farmers).
Terakhir, Stabilitas Harga Ekonomi: Kebijakan keuangan negara dituntut untuk menjaga keseimbangan. Pemerintah harus tetap efisien dalam mengelola anggaran belanja, namun di sisi lain harus memastikan harga beli di tingkat petani tetap menguntungkan di tengah naiknya biaya produksi akibat cuaca yang tidak menentu.
Tuntutan terhadap stabilitas pasokan harian secara langsung berpotensi memperluas praktik monokultur (menanam satu jenis tanaman) demi menyederhanakan manajemen rantai pasok.
Logika operasional program makan massal memang cenderung menyukai standardisasi produk: penyeragaman varietas tanaman, kesamaan jenis komoditas, dan ukuran hasil panen yang seragam.
Namun, di balik kemudahan administratif tersebut, tersimpan risiko kerusakan lingkungan akut yang telah dibuktikan oleh sejarah pertanian global.
Kasus paling nyata adalah hancurnya industri ekspor pisang varietas Gros Michel pada tahun 1950-an akibat wabah jamur Fusarium oxysporum (penyakit Panama), yang memaksa dunia beralih total ke varietas Cavendish. Ironisnya, kegagalan sistem monokultur ini kembali berulang.
Varietas Cavendish yang saat ini menguasai 99% pasar global justru sedang menghadapi ancaman kepunahan serupa dari varian penyakit baru bernama Tropical Race 4 (TR4).
Jauh sebelum itu, minimnya keragaman genetik tanaman juga menjadi faktor utama yang memperparah tragedi Kelaparan Besar Irlandia (Great Famine) pada tahun 1840-an. Ketika lingkungan berubah dan penyakit menyerang, komoditas kentang tunggal yang menjadi tumpuan hidup jutaan orang langsung musnah tanpa sisa.
Relevansi kedua peristiwa ini bagi Indonesia bukan sekadar analogi historis. IPCC dalam Sixth Assessment Report (AR6) Working Group II, Chapter 5, menyatakan bahwa perubahan iklim akan mengubah distribusi dan tingkat reproduksi hama, patogen, dan vektor penyakit, sekaligus meningkatkan tekanan biotik pada tanaman pangan dan mempertinggi risiko hilangnya keanekaragaman hayati.
Dengan kata lain, pemanasan global tidak hanya mengancam produktivitas secara langsung melalui kekeringan dan banjir, melainkan juga secara tidak langsung dengan menciptakan kondisi ekologis yang mempercepat mutasi dan penyebaran patogen tanaman. Sistem pangan yang bergantung pada sedikit varietas dominan akan menjadi target yang jauh lebih mudah bagi ancaman semacam ini.
Dalam konteks Indonesia, ketergantungan berlebihan pada komoditas tunggal bukan hal baru. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa 98,35% rumah tangga Indonesia masih menjadikan beras sebagai sumber utama karbohidrat, sebuah ketergantungan yang mendorong praktik monokultur padi yang mengancam kekayaan sumber daya genetik lokal dan keanekaragaman hayati.
Apabila program MBG, dengan skala konsumsinya yang masif, justru semakin mengonsolidasikan ketergantungan ini tanpa kebijakan diversifikasi yang tegas, maka program tersebut secara tidak sengaja sedang membangun fondasi kerentanan jangka panjang di atas tuntutan ketahanan pangan jangka pendek.
Oleh karena itu, desain pengadaan pangan dalam MBG perlu secara eksplisit memasukkan klausul diversifikasi varietas sebagai syarat kemitraan, bukan sekadar imbauan.
Petani mitra seharusnya didorong untuk menanam minimal dua hingga tiga varietas secara rotasi, sementara menu program harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi variasi hasil panen lokal. Tanpa mekanisme ini, modernisasi pertanian yang diimpikan justru bisa berubah menjadi penyeragaman yang rapuh.(*)
Penulis adalah Akademisi.
