MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan program dan anggaran. Di balik setiap kebijakan yang menyentuh kehidupan masyarakat, ada satu fondasi yang menentukan apakah keputusan pemerintah benar-benar tepat sasaran: data yang berkualitas.
Kesadaran itulah yang terus didorong Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola data.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Produsen Data bertema “Data Berkualitas untuk Perencanaan Pembangunan yang Lebih Tepat dan Berdampak”, di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Kamis (1/10/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan penyelenggaraan NTB Satu Data, sekaligus mendorong perubahan budaya kerja pemerintahan agar semakin mengandalkan data dan bukti dalam merancang, menjalankan, hingga mengevaluasi kebijakan.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB, Ahsanul Khalik atau yang akrab disapa AKA, menegaskan bahwa peningkatan kualitas data bukan sekadar agenda seremonial.
Menurutnya, kualitas data merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah karena data yang dihasilkan pada akhirnya akan menjadi salah satu dasar bagi pimpinan daerah dalam menentukan arah pembangunan.
“Kegiatan ini bukanlah sekadar pekerjaan yang bersifat seremonial ataupun sekadar wacana. Ini adalah kerja bersama seluruh perangkat daerah, di bawah arahan dan bimbingan Bapak Gubernur,” ujar AKA.
Bagi AKA, data tidak berhenti pada angka yang tersimpan dalam sistem. Data harus mampu menggambarkan kondisi daerah, membantu pemerintah memahami persoalan masyarakat, menentukan prioritas, sekaligus mengukur apakah program yang dijalankan benar-benar memberikan hasil.
Rantai pengambilan keputusan itu, kata dia, dimulai dari kualitas data. Data yang baik menghasilkan informasi yang baik. Informasi yang baik membantu pemerintah mengambil keputusan yang lebih tepat.
Pada akhirnya, keputusan tersebut diharapkan menghasilkan pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Karena itu, pembangunan portal dan sistem informasi saja tidak cukup.
AKA menekankan bahwa teknologi hanyalah bagian dari ekosistem data. Di belakang sebuah portal terdapat proses pengumpulan, standar, definisi, tata kelola, hingga SDM yang bertanggung jawab memastikan data tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Portal boleh dibangun dengan teknologi terbaik, tetapi kualitas data tetap ditentukan oleh kualitas manusia yang menghasilkan data tersebut,” tegasnya.
Para produsen dan pengelola data, lanjutnya, harus memiliki kompetensi, memahami tugas dan fungsi, menjaga integritas, serta memiliki komitmen terhadap kualitas data.
Sebab, setiap angka yang dihasilkan dapat memiliki konsekuensi terhadap kebijakan pemerintah.
Data yang berkualitas setidaknya harus memenuhi unsur kebenaran, akurasi, kelengkapan, konsistensi, memiliki definisi yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal tersebut menjadi semakin penting karena persoalan pembangunan daerah tidak hanya berkaitan dengan ekonomi.
Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, hingga kebutuhan kelompok masyarakat tertentu juga membutuhkan data yang mampu menggambarkan kondisi secara utuh.
AKA mencontohkan pemanfaatan data penyandang disabilitas dalam menentukan lokasi fasilitas pendidikan khusus.
Penentuan lokasi sekolah luar biasa (SLB), misalnya, tidak cukup hanya berdasarkan ketersediaan lahan. Pemerintah perlu mengetahui persebaran masyarakat penyandang disabilitas agar fasilitas yang dibangun benar-benar berada dekat dengan masyarakat yang membutuhkan.
“Kita harus membangun berdasarkan data dan melihat karakteristik masyarakatnya. Jangan sampai fasilitas dibangun di suatu lokasi, tetapi masyarakat yang membutuhkan justru berada di lokasi lain,” katanya.
Dalam penguatan NTB Satu Data, Dinas Kominfotik NTB sebagai wali data juga tidak dapat bekerja sendiri.
Kolaborasi antara produsen data, wali data, pembina data, dan seluruh perangkat daerah menjadi bagian penting untuk membangun ekosistem data yang terintegrasi.
AKA turut menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB atas pembinaan, pendampingan, dan kontribusinya dalam penguatan statistik sektoral di NTB.
Apresiasi juga diberikan kepada seluruh perangkat daerah, khususnya para pengelola data, serta mitra pembangunan SKALA yang turut mendukung penguatan tata kelola NTB Satu Data.
“Apa yang kita miliki hari ini bukanlah hasil kerja satu institusi. Ini adalah hasil dari kerja bersama,” ujarnya.
Dari sisi capaian, sekitar 830 data telah terkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
Sementara itu, Indeks Satu Data Indonesia NTB disebut telah berada di kisaran 81 poin, meningkat dibandingkan capaian sebelumnya yang berada di kisaran 75 poin.
Capaian tersebut menjadi modal untuk terus memperkuat kualitas data melalui peningkatan kapasitas SDM, pembenahan tata kelola, koordinasi, dan integrasi antarsektor.
Kepala Bidang Statistik Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Anugerah Fajar Fahrurazie, mengatakan data yang akurat, berkualitas, terintegrasi, dan dapat dimanfaatkan merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Menurutnya, keberhasilan NTB Satu Data tidak hanya ditentukan oleh tersedianya data dan sistem digital, tetapi juga kemampuan SDM dalam menghasilkan, mengelola, menganalisis, dan menyediakan data.
Karena itu, Bimtek tersebut dirancang untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep dan teknik visualisasi data, memperkuat literasi data dan statistik, mendorong budaya kerja berbasis data dan bukti, serta memperkuat sinergi antara pengelola dan produsen data di masing-masing perangkat daerah.
“Data yang tersedia perlu diolah dan disajikan menjadi informasi yang mudah dipahami serta mampu mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Oleh karena itu, kemampuan statistik, literasi data, dan visualisasi data menjadi semakin penting,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, BPS Provinsi NTB bersama tim teknis bidang statistik hadir sebagai narasumber dan fasilitator.
Materi yang diberikan mencakup teknik dasar statistika dalam visualisasi data, konsep dasar statistika dalam penyusunan infografis, hingga lokakarya penyusunan infografis berbasis data sektoral.
Melalui grafik, diagram, peta, dan infografis, data diharapkan tidak berhenti sebagai kumpulan angka, tetapi dapat diterjemahkan menjadi informasi yang lebih sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami.
Pada akhirnya, kemampuan tersebut diharapkan membantu perangkat daerah memanfaatkan data dalam seluruh siklus pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.
Bagi Pemprov NTB, penguatan NTB Satu Data karena itu bukan semata-mata soal membangun sistem informasi.
Ada perubahan budaya kerja yang ingin dibangun: pemerintah yang mengambil keputusan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Yang ingin kita bangun sesungguhnya bukan hanya satu data. Kita ingin membangun satu pemahaman, satu standar, satu proses, satu komitmen, dan satu semangat untuk menghadirkan data yang berkualitas bagi kemajuan Nusa Tenggara Barat,” kata AKA.
Ia berharap pengetahuan yang diperoleh peserta tidak berhenti di ruang Bimtek, tetapi langsung diterapkan di perangkat daerah masing-masing, terutama dengan memperbaiki kualitas data sejak dari sumbernya.
Dengan fondasi data yang semakin kuat, Pemprov NTB mendorong agar kebijakan pembangunan tidak hanya terlihat baik di atas kertas, tetapi juga semakin terukur, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.(arz)
