JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Pengawasan ketat terhadap ribuan penyelenggara perjalanan ibadah umrah menjadi momentum bagi industri untuk berbenah.
Di tengah tuntutan kepatuhan regulasi dan perlindungan jemaah, BERSATHU mendorong perusahaan travel umrah tidak lagi sekadar mengejar pertumbuhan bisnis, tetapi juga memperkuat profesionalisme, transparansi, dan tata kelola perusahaan.
Pesan tersebut mengemuka dalam BERSATHU Executive Summit 2026 yang berlangsung pada 7–8 Oktober 2026 di Arosa Hotel Jakarta.
Mengusung tema “Growth • Partnership • Governance”, forum ini mempertemukan pemilik perusahaan, pengambil keputusan, praktisi industri, serta mitra strategis untuk membahas arah pengembangan bisnis umrah yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Momentum penyelenggaraan forum ini sejalan dengan langkah pemerintah memperketat pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah.
Kementerian Haji dan Umrah sebelumnya menyatakan akan melakukan verifikasi terhadap sekitar 3.900 travel umrah guna memastikan legalitas, kepatuhan, dan rekam jejak penyelenggara.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa pemerintah akan mengevaluasi penyelenggara yang dinilai bermasalah.
“Pasti, kami akan verifikasi ketat. Mana yang punya track record buruk akan kami blokir atau kami cabut izinnya,” tegas Dahnil.
Verifikasi tersebut dilakukan, antara lain, karena pemerintah masih menemukan penyelenggara yang belum memiliki izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), serta kasus yang berpotensi merugikan jemaah.
Bagi BERSATHU, arah kebijakan tersebut menjadi pengingat bahwa keberlanjutan industri umrah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menjual paket perjalanan, tetapi juga oleh kualitas layanan, kepatuhan terhadap aturan, dan kepercayaan masyarakat.
BERSATHU Tekankan Tata Kelola Travel Umrah
Sekretaris Jenderal BERSATHU, H. Sulton, mengatakan penguatan pengawasan pemerintah perlu disikapi sebagai kesempatan bagi pelaku industri untuk membenahi perusahaan secara menyeluruh.
Menurut dia, perusahaan travel umrah yang ingin berkembang harus memiliki fondasi bisnis yang kuat, mulai dari legalitas, manajemen, pelayanan, transparansi, hingga tata kelola organisasi.
“Kami melihat arah pembenahan yang dilakukan Kementerian Haji dan Umrah sebagai momentum yang baik bagi industri. Travel yang ingin tumbuh ke depan tidak cukup hanya kuat dalam penjualan, tetapi juga harus kuat dalam legalitas, pelayanan, manajemen, transparansi dan tata kelola,” ujar H. Sulton.
Ia menilai industri umrah tengah menghadapi perubahan yang semakin cepat. Persaingan bisnis kian ketat, perilaku konsumen terus berkembang, dan teknologi digital menjadi bagian penting dalam menjangkau calon jemaah.
Situasi tersebut menuntut perusahaan untuk menyeimbangkan target pertumbuhan dengan penguatan sistem internal.
Tanpa manajemen yang baik, peningkatan jumlah jemaah justru dapat menjadi tantangan ketika tidak diimbangi kesiapan operasional dan kualitas pelayanan.
“Kami tentu ingin anggota BERSATHU bertumbuh, mendapatkan lebih banyak jemaah dan semakin kuat secara bisnis. Tetapi growth saja tidak cukup. Pertumbuhan harus ditopang oleh governance yang baik dan partnership yang sehat. Karena pada akhirnya bisnis Haji dan Umrah adalah bisnis kepercayaan,” ungkapnya.
Strategi Digital Harus Berujung pada Kepercayaan
Penguatan kapasitas anggota juga menyentuh aspek pemasaran digital. Salah satu agenda utama summit adalah sesi “Umrah Growth System — From Content to Closing” yang menghadirkan Anas Al Fajri, B.A., Direktur Utama Taiba Medina Tour, bersama Naufal Ahmad Hanifian, praktisi Meta Ads.
Sesi tersebut membahas strategi membangun posisi dan keunikan merek (positioning dan unique selling proposition/USP), pengembangan konten, pembangunan kepercayaan, iklan kreatif, Meta Ads, pencarian prospek (lead generation), alur komunikasi melalui WhatsApp, hingga pelacakan konversi dan optimalisasi pemasaran.
Pembahasan ini mencerminkan kebutuhan perusahaan travel umrah untuk beradaptasi dengan perilaku calon jemaah yang semakin akrab dengan pencarian informasi melalui kanal digital.
Namun, BERSATHU mengingatkan bahwa efektivitas pemasaran tidak boleh hanya diukur dari banyaknya prospek atau tingginya angka penjualan.
Informasi yang disampaikan kepada calon jemaah juga harus bertanggung jawab dan tidak mengabaikan prinsip amanah.
“Digital marketing boleh semakin canggih, teknologi boleh semakin maju dan closing boleh semakin tinggi. Tetapi jangan pernah mengorbankan trust. Amanah kepada jemaah harus menjadi fondasi setiap pertumbuhan perusahaan travel,” tegas H. Sulton.
Perluas Kemitraan dengan Perbankan Syariah
Selain pemasaran, penguatan bisnis dibahas melalui agenda Partnership Session: Exclusive Business Lunch with CIMB Niaga Syariah.
Sesi ini mengangkat solusi keuangan untuk perusahaan travel, termasuk penggunaan corporate card dan instrumen pendukung pengelolaan keuangan perusahaan secara lebih profesional.
Kemitraan dengan sektor perbankan dinilai menjadi salah satu bagian penting dalam membangun ekosistem industri haji dan umrah. Kolaborasi yang lebih kuat dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan usaha, memperbaiki proses operasional, serta memperluas kapasitas perusahaan dalam menghadapi persaingan.
BERSATHU juga menilai pengembangan industri tidak dapat berjalan sendiri. Pemerintah, asosiasi, perbankan, maskapai, penyedia layanan, dan pelaku usaha perlu membangun sinergi agar pertumbuhan bisnis berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada jemaah.
Forum Asosiasi Perkuat Kepatuhan Anggota
Aspek kelembagaan turut menjadi perhatian melalui BERSATHU Association Forum. Forum ini membahas hukum perserikatan, hak dan kewajiban anggota, tata kelola organisasi, serta arah pengembangan asosiasi.
Agenda tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman anggota terhadap aspek hukum dan organisasi sekaligus memperkuat kapasitas asosiasi dalam mendampingi pelaku usaha.
H. Sulton menegaskan bahwa peran asosiasi tidak seharusnya terbatas pada penanganan persoalan setelah muncul. Asosiasi perlu mengambil langkah preventif melalui edukasi, pendampingan, dan penguatan standar profesional.
“Asosiasi jangan hanya hadir ketika anggota mempunyai masalah. BERSATHU harus hadir sebelum persoalan terjadi melalui edukasi, penguatan kapasitas, tata kelola, kolaborasi dan peningkatan standar profesional anggotanya,” ujarnya.
Siap Bersinergi dengan Pemerintah
Di tengah penguatan pengawasan terhadap travel umrah, BERSATHU menyatakan kesiapannya menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun ekosistem haji dan umrah yang lebih tertib, profesional, dan berorientasi pada perlindungan jemaah.
“Kami siap bersinergi dengan Kementerian Haji dan Umrah. Kami mendukung penguatan pengawasan dan tata kelola sepanjang orientasi akhirnya adalah menghadirkan industri yang sehat, memberikan kepastian kepada pelaku usaha yang taat dan yang terutama melindungi jemaah,” ungkap H. Sulton.
Melalui BERSATHU Executive Summit 2026, organisasi tersebut menargetkan penguatan kapasitas anggota yang tidak berhenti pada strategi pemasaran, tetapi juga mencakup kepatuhan regulasi, profesionalisme manajemen, dan pembangunan kemitraan berkelanjutan.
Menurut H. Sulton, pelaku usaha boleh bersaing untuk mendapatkan pasar, tetapi memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga reputasi industri haji dan umrah Indonesia.
“Kita mungkin berasal dari perusahaan yang berbeda dan berkompetisi di pasar yang sama. Tetapi kita mempunyai kepentingan yang jauh lebih besar yaitu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri Haji dan Umrah Indonesia,” katanya.
BERSATHU menyatakan akan melanjutkan program pengembangan kapasitas anggota, kemitraan strategis, edukasi regulasi, serta forum koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
“Kita tumbuh bersama, kita menguatkan industri bersama dan kita menjaga amanah jemaah bersama,” pungkas H. Sulton.(arz)
