MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Antrean panjang kendaraan di lintasan penyeberangan Pelabuhan Kayangan, Kabupaten Lombok Timur, menuju Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, mulai menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB).
Waktu tunggu yang dalam kondisi tertentu mencapai dua hingga tiga jam dinilai perlu segera dievaluasi agar tidak terus membebani masyarakat yang mengandalkan jalur laut tersebut sebagai penghubung utama Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Persoalan antrean ini tidak berdiri sendiri. Sejumlah faktor saling memengaruhi, mulai dari pengetatan verifikasi administrasi pelayaran, gangguan teknis pada armada kapal, hingga kondisi cuaca ekstrem berupa angin kencang dan gelombang tinggi yang membatasi kelancaran operasional penyeberangan.
Pemprov NTB pun berencana mempertemukan seluruh pemangku kepentingan untuk membedah persoalan tersebut sekaligus mencari solusi konkret.
Evaluasi akan difokuskan pada kesiapan armada, efektivitas pelayanan, proses administrasi keberangkatan, serta langkah antisipasi terhadap perubahan kondisi cuaca.
Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, mengatakan bahwa berdasarkan informasi Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pelayanan penyeberangan pada lintasan Kayangan–Poto Tano belum berjalan optimal dalam beberapa pekan terakhir.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pengetatan proses verifikasi manifest penumpang dan kendaraan oleh Syahbandar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP).
Pengetatan tersebut merupakan bagian dari peningkatan pengawasan keselamatan pelayaran oleh Kementerian Perhubungan.
Langkah ini semakin mendapat perhatian setelah sejumlah insiden kecelakaan kapal menjadi sorotan di tingkat nasional.
Dalam prosedur pelayaran, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) baru dapat diterbitkan setelah proses pemeriksaan dan verifikasi manifest diselesaikan.
Artinya, kesesuaian data penumpang maupun kendaraan harus dipastikan sebelum kapal memperoleh izin untuk meninggalkan pelabuhan.
Prosedur tersebut menjadi aspek penting untuk mencegah risiko keselamatan selama perjalanan laut. Namun, proses pemeriksaan yang lebih ketat juga berpotensi memperpanjang waktu pelayanan apabila tidak didukung sistem administrasi dan koordinasi yang efektif.
“Verifikasi manifest merupakan bagian penting dari pengawasan keselamatan pelayaran. Proses ini harus dilakukan secara cermat dan sesuai ketentuan. Namun, kita juga perlu mencari solusi agar pelaksanaannya berjalan lebih efektif sehingga tidak menimbulkan waktu tunggu yang terlalu lama bagi masyarakat,” ujar Ahsanul Khalik yang akrab disapa AKA.
Selain persoalan administrasi, kesiapan armada kapal juga menjadi faktor yang memengaruhi kapasitas pelayanan penyeberangan.
Sejumlah kapal yang telah masuk dalam jadwal operasional dilaporkan mengalami gangguan teknis atau trouble sehingga harus menjalani pemeriksaan dan perbaikan sebelum kembali beroperasi.
Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap ketersediaan armada yang dapat melayani pergerakan kendaraan dan penumpang.
Ketika kapal mengalami gangguan, kapasitas angkut berpotensi berkurang, sementara arus kendaraan yang hendak menyeberang tetap berlangsung.
Proses penyiapan armada pengganti pun membutuhkan waktu dan koordinasi tersendiri. Jika tidak diantisipasi dengan baik, gangguan pada satu atau beberapa kapal dapat memicu keterlambatan keberangkatan dan memperbesar penumpukan kendaraan di area pelabuhan.
Di luar persoalan teknis, kondisi cuaca dalam sekitar tiga pekan terakhir juga menjadi tantangan tersendiri. Angin kencang dan gelombang tinggi membuat operasional penyeberangan harus dilakukan dengan tingkat kehati-hatian lebih tinggi.
Dalam situasi seperti ini, keselamatan penumpang, awak kapal, serta kendaraan yang diangkut menjadi pertimbangan utama.
Operator dan otoritas pelabuhan tidak dapat memaksakan keberangkatan apabila kondisi perairan dinilai tidak memenuhi persyaratan keselamatan.
Kendati demikian, kondisi tersebut perlu diikuti dengan pengelolaan pelayanan yang lebih adaptif. Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai jadwal keberangkatan, kondisi operasional kapal, serta perkiraan waktu tunggu agar dapat mengatur perjalanan dengan lebih baik.
AKA menegaskan, Pemprov NTB memahami ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat akibat antrean panjang di lintasan Kayangan–Poto Tano.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup disikapi dengan melihat satu faktor saja, melainkan harus dievaluasi secara menyeluruh melalui koordinasi lintas lembaga.
Sebagai langkah tindak lanjut, Dinas Perhubungan NTB berencana menggelar pertemuan pada Senin mendatang dengan melibatkan Syahbandar pada KUPP, PT ASDP Indonesia Ferry selaku operator penyeberangan, serta Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP).
Pertemuan tersebut akan menjadi forum evaluasi untuk mengidentifikasi hambatan operasional sekaligus merumuskan langkah perbaikan yang dapat diterapkan oleh masing-masing pihak.
Sejumlah aspek yang akan dibahas mencakup kesiapan dan kecukupan armada, penanganan kapal yang mengalami gangguan teknis, efektivitas proses verifikasi manifest, hingga mekanisme koordinasi ketika cuaca ekstrem memengaruhi jadwal penyeberangan.
Evaluasi juga diharapkan dapat memperjelas pembagian peran setiap pihak, terutama dalam memastikan proses pelayanan tetap berjalan efektif tanpa mengurangi standar keselamatan pelayaran.
“Yang kita inginkan adalah solusi konkret. Keselamatan pelayaran harus tetap menjadi prioritas, tetapi kelancaran pelayanan dan kenyamanan masyarakat juga tidak boleh diabaikan. Karena itu, seluruh pihak akan kita ajak duduk bersama untuk mengevaluasi kondisi ini dan merumuskan langkah perbaikan,” tegas AKA.
Pemprov NTB berharap pertemuan tersebut tidak berhenti pada identifikasi persoalan, tetapi menghasilkan langkah pembenahan yang terukur dan dapat segera ditindaklanjuti.
Kesiapan armada perlu diperkuat, proses administrasi harus semakin efektif, sementara koordinasi antarinstansi perlu ditingkatkan untuk menghadapi berbagai kemungkinan gangguan operasional.
Lintasan Kayangan–Poto Tano memiliki posisi strategis bagi mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta aktivitas ekonomi yang menghubungkan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Karena itu, kelancaran penyeberangan bukan sekadar persoalan transportasi, melainkan juga menyangkut konektivitas dan pergerakan ekonomi daerah.
Di tengah kebutuhan mobilitas yang terus berjalan, masyarakat tentu mengharapkan layanan penyeberangan yang tidak hanya aman, tetapi juga memiliki kepastian waktu dan pelayanan yang semakin baik.
Melalui evaluasi bersama tersebut, Pemprov NTB berharap antrean panjang kendaraan dapat ditekan, kapasitas pelayanan semakin optimal, dan lintasan Kayangan–Poto Tano kembali memberikan layanan penyeberangan yang lebih lancar, aman, serta nyaman bagi masyarakat.(arz)
