SUMBAWA BARAT, LOMBOKTODAY.ID – Penanganan dugaan pemerasan terhadap sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kini menghadapi tuntutan keterbukaan.
Front Pemuda Taliwang (FPT) mendesak Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri segera membuka perkembangan penanganan perkara sekaligus mengungkap pihak-pihak yang diduga berada di balik praktik tersebut.
FPT menilai, pemeriksaan terhadap puluhan saksi yang telah dilakukan penyidik harus ditindaklanjuti dengan langkah hukum yang jelas.
Tidak hanya pihak yang diduga terlibat langsung, tetapi juga kemungkinan adanya aktor intelektual yang mengendalikan atau mengoordinasikan praktik tersebut.
Desakan itu disampaikan melalui surat resmi bernomor 201/FPT KSB/IX/2026 tertanggal 6 September 2026. Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Kortastipidkor Polri melalui Satuan Tugas Khusus Kortastipidkor Polri di Jakarta.
Koordinator Umum FPT, Irvan Zulfahmi, S.H., mengatakan permohonan klarifikasi tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat.
Menurutnya, perkara yang telah menyita perhatian publik di Sumbawa Barat membutuhkan transparansi dan kepastian hukum.
FPT menyebut perkara ini berkaitan dengan dugaan pemerasan dan permintaan sejumlah uang oleh oknum anggota Polres Sumbawa Barat terhadap sejumlah pejabat OPD hingga pejabat tinggi di lingkungan Pemkab Sumbawa Barat.
Berdasarkan pemantauan FPT terhadap perkembangan penanganan perkara sejak awal 2026, penyidik Kortastipidkor Polri disebut telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap puluhan saksi. Mereka berasal dari lima OPD, kalangan kontraktor, hingga kepala daerah.
Bagi FPT, rangkaian pemeriksaan tersebut menjadi perkembangan penting. Namun, publik dinilai masih membutuhkan jawaban mengenai arah penanganan perkara dan kemungkinan peningkatan status hukum pihak-pihak yang diduga terlibat.
“Perkara ini harus ditangani secara transparan dan tidak boleh berhenti hanya pada pemeriksaan saksi. Publik membutuhkan kepastian mengenai siapa saja yang bertanggung jawab, termasuk apabila terdapat aktor intelektual di balik dugaan praktik tersebut,” demikian substansi desakan FPT dalam surat permohonan klarifikasi tersebut.
Dalam suratnya, FPT secara khusus mengajukan tiga poin permohonan informasi dan klarifikasi kepada Kortastipidkor Polri.
Pertama, FPT meminta penjelasan mengenai perkembangan konkret hasil pemeriksaan terhadap puluhan saksi, termasuk pejabat OPD, pihak kontraktor, hingga kepala daerah yang disebut telah dipanggil penyidik.
Kedua, FPT mempertanyakan rencana pelaksanaan gelar perkara untuk menentukan perkembangan status hukum oknum anggota Polres Sumbawa Barat maupun pihak lain yang diduga menjadi aktor intelektual atau makelar kasus (markus).
Ketiga, FPT meminta penjelasan mengenai langkah strategis Kortastipidkor Polri untuk memastikan penanganan perkara berjalan objektif, bebas dari intervensi internal, serta tetap terbuka kepada masyarakat sesuai ketentuan hukum.
FPT memandang tiga poin tersebut penting untuk menjawab berbagai pertanyaan publik. Terlebih, perkara ini diduga melibatkan oknum aparat penegak hukum yang semestinya menjadi bagian terdepan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.
Dugaan praktik pengondisian proyek dan permintaan uang secara sistematis juga dinilai perlu ditelusuri secara menyeluruh.
Penegakan hukum, menurut FPT, tidak boleh hanya menyentuh pihak yang berada di permukaan apabila dalam proses penyidikan ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain.
Di sisi lain, dokumen yang menjadi perhatian dalam perkara ini turut mencantumkan sejumlah paket kegiatan pengadaan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
Beberapa di antaranya meliputi pengadaan mebelair untuk jenjang SD, SMP, dan PAUD Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; pengadaan sampan dan mesin ketinting Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Perikanan; serta pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2024.
Selain itu, terdapat pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT) Tahun Anggaran 2023 pada Satpol PP dan pembangunan gudang alat dan mesin pertanian (alsintan) Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pertanian.
Dokumen tersebut juga menyebut sejumlah kegiatan telah menjalani pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Salah satunya pengadaan sampan dan mesin ketinting yang disebut telah diperiksa melalui Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).
Meski demikian, pemeriksaan BPK terhadap sejumlah paket kegiatan tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana maupun memastikan seluruh proyek berkaitan dengan dugaan pemerasan.
Hubungan antara kegiatan pengadaan, dugaan permintaan uang, dan pihak-pihak yang terlibat tetap membutuhkan pendalaman serta pembuktian oleh aparat penegak hukum.
FPT mengapresiasi langkah Kortastipidkor Polri yang disebut telah memeriksa sejumlah pihak dalam perkara tersebut.
Namun, mereka mengingatkan bahwa proses hukum harus memberikan kepastian dan tidak berhenti pada rangkaian pemanggilan maupun pemeriksaan saksi.
Bagi FPT, penanganan dugaan keterlibatan oknum internal kepolisian menjadi ujian tersendiri bagi komitmen institusi dalam memberantas korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.
Karena itu, FPT berharap Kortastipidkor Polri segera memberikan jawaban resmi atas permohonan klarifikasi yang telah disampaikan.
Keterbukaan informasi dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan perkara tanpa harus berspekulasi mengenai arah penanganannya.
FPT juga menegaskan bahwa siapa pun yang nantinya terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa memandang jabatan maupun kedudukan.
“Jangan sampai perkara sebesar ini kehilangan kepercayaan publik hanya karena tidak adanya kejelasan perkembangan penanganan. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum,” menjadi penegasan sikap FPT.
Kini, publik menanti kejelasan langkah Kortastipidkor Polri. Bukan sekadar berapa banyak saksi yang telah diperiksa, melainkan sejauh mana proses hukum mampu mengungkap fakta, menentukan pertanggungjawaban, dan memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum.(arz)
