MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Patut diacungi jempol, akhirnya Provinsi NTB kini berhasil keluar dari peringkat 10 besar provinsi dengan kemiskinan tertinggi di Indonesia. Buktinya, tercatat per September 2024 lalu, NTB berada pada peringkat ke-12, yang sebelumnya pada tahun 2023 NTB berada pada posisi peringkat ke-8.
‘’Ikhtiar-ikhtiar kita dari tahun 2023 sampai 2024 bekerja bersama, Alhamdulillah, ada hasil signifikan, sehingga kita tidak masuk ke dalam 10 besar provins termiskin tersebut,’’ kata Sekda NTB, HL Gita Ariadi saat mengikuti Rapat Koordinasi Tingkat Nasional Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025, yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas RI secara daring, di Ruang Rapat Sekda NTB, Senin (17/3/2025).
Gita Ariadi menjelakan, bahwa di NTB persentase penduduk miskin pada September 2024 sebesar 11,91 persen, menurun 1,00 persen poin terhadap bulan Maret 2024 dan menurun 1,94 persen poin terhadap Maret 2023.
Itu sebabnya, NTB berada pada peringkat ke-12 provinsi dengan kemiskinan tertinggi di Indonesia. Sementara Provinsi Jawa Timur (Jatim) berada di peringkat pertama, dilanjutkan dengan Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Jawa Tengah (Jateng).
Gita Ariadi menjelaskan, agar upaya-upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024, harus memberikan inspirasi dan motivasi untuk bisa bekerja lebih keras, agar angka kemiskinan dapat turun lebih cepat. ‘’Dalam situasi seperti ini, kita tidak berharap ada goyangan, sehingga membuat nilai kita tidak semakin meningkat dan membuat posisi kita semakin menjauh,’’ jelasnya.
Kolaborasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB harus terus ditingkatkan, sehingga pergerakan pembangunan ekonomi semakin lancar dan masyarakat makmur dan sejahtera. ‘’Semoga kita akan ada keterpaduan langkah bersama untuk jihad mengatasi kemisikinan di daerah kita, kita fokuskan resource yang kita miliki untuk menggerakkan pembangunan ekonomi, sehingga kemakmuran dapat diwujudkan bersama,’’ harapnya.
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi NTB, Iskandar Zulkarnain menyampaikan bahwa beberapa strategi yang dilakukan dalam penanganan kemiskinan, yaitu peningkatan pendapat, mengurangi beban-beban pengeluaran dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
‘’Ke depan akan terus difokuskan pada kegiatan kemiskinan, karena program dari Gubernur NTB salah satunya tentang kemiskinan,’’ katanya.
Sementara, kolaborasi TKPKD terus dilakukan dengan menyelaraskan program-program kegiatan dari TKPKD kabupaten/kota se-NTB. ‘’Hal ini intens dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih atau penumpukan di masing-masing kabupaten/kota, sehingga lebih luas target dari program kerjanya,’’ ucapnya.(eef/gde)
