MATARAM, LOMBOKTODAY.ID — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi pascapelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif, Abul Chair, melalui keputusan Presiden Republik Indonesia. Momentum ini dinilai krusial untuk mempercepat kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, H. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa penetapan Sekda merupakan bagian penting dari penguatan tata kelola pemerintahan yang harus disikapi secara konstruktif.
“Sekda telah dilantik berdasarkan keputusan Presiden. Karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling menguatkan dalam membangun rumah besar kita bersama, yaitu NTB. Mari kita dukung Pak Sekda Abul Chair dengan seluruh kapasitas yang beliau miliki,” tegasnya.
Menurutnya, dinamika opini publik merupakan hal yang wajar dalam iklim demokrasi. Dukungan maupun kritik dinilai sama penting sebagai bagian dari kontrol publik agar arah pembangunan tetap berada di jalur yang tepat.
“Harapan dan kritik dari masyarakat sama-sama penting. Pemprov NTB menghargai seluruh pandangan sebagai bentuk partisipasi publik dalam mengawal pembangunan,” ujarnya.
Penetapan Sekda definitif ini juga menjawab dorongan masyarakat yang sebelumnya menginginkan posisi tersebut segera diisi secara penuh, guna memperkuat konsolidasi kepemimpinan birokrasi bersama para kepala perangkat daerah.
Dengan struktur kepemimpinan yang kini lengkap—mulai dari Sekda hingga jajaran perangkat daerah—Pemprov NTB melihat ini sebagai momentum strategis untuk meningkatkan efektivitas kerja dan mempercepat realisasi program pembangunan.
“Mesin birokrasi kita kini telah lengkap, dengan arah kebijakan yang jelas. Ini saatnya kita bergerak cepat, bekerja efektif, dan menghadirkan hasil nyata bagi masyarakat NTB,” lanjutnya.
Pemprov NTB juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga semangat kebersamaan serta menjadikan perbedaan pandangan sebagai energi positif dalam membangun daerah.
“Perbedaan harus menjadi kekuatan untuk saling melengkapi. NTB adalah rumah bersama. Mari kita utamakan kepentingan daerah dengan semangat kolaborasi dan saling menghargai,” katanya.
Sebagai bentuk keterbukaan, pemerintah juga memastikan ruang partisipasi publik tetap terbuka luas. Masyarakat didorong untuk terus mengawal jalannya pemerintahan melalui kritik, saran, dan masukan yang konstruktif.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal pembangunan NTB. Setiap masukan adalah bagian penting dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bersama,” tutupnya.(Sid)
