Konflik Iran dan Israel Picu Naikkan Harga Minyak Mentah Dunia, Ini Permintaan LaNyalla pada Pemerintah Indonesia

- Jurnalis

Selasa, 16 April 2024 - 10:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

SURABAYA, LOMBOKTODAY.ID – Imbas konflik di Timur Tengah (Timteng) menyusul ketegangan militer antara Iran dan Israel, diprediksi akan menaikkan harga minyak mentah dunia. Bahkan kenaikan tersebut diperkirakan bisa jauh melampaui USD 82 per barel, sesuai asumsi yang dipatok APBN. Hal itu menjadi perhatian tersendiri Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Akibatnya, subsidi di sektor energi, terutama BBM akan meningkat, dan menjadi beban baru fiskal Indonesia. Sejumlah ekonom menilai, kenaikan harga BBM Subsidi akan sulit dielakkan bila kenaikan harga minyak mentah dunia berlangsung dalam waktu yang lama.

‘’Saya meminta pemerintah untuk tidak mengambil langkah menaikkan harga BBM Subsidi. Karena timing sangat tidak tepat bagi kondisi ekonomi masyarakat di lapisan bawah dan menengah. Karena Maret kemarin puasa, April lebaran, Mei anak sekolah ujian dan Juni pendaftaran sekolah, belum lagi Juli Idul Adha. Ini sudah menjadi beban berat bagi masyarakat. Jangan ditambah kenaikan BBM,’’ tukas LaNyalla, pada Selasa (16/4/2024).

Baca Juga :  Keren! Gubernur Gorontalo Belajar IPR ke NTB

Dikatakan LaNyalla momen Ramadan dan Lebaran, lazimnya masyarakat Indonesia meningkatkan spending belanja mereka. Apalagi mereka yang mudik, tentu ada cost transportasi yang relatif besar. ‘’Setelah kembali dari mudik, masyarakat dihadapkan kepada agenda pendidikan anak, mulai dari ujian akhir dan pendaftaran siswa baru atau kenaikan kelas. Jadi, pemerintah harus memperhatikan soal ini secara serius,’’ ungkap LaNyalla.

Baca Juga :  Satlantas Bersama Astra Motor NTB Rangkul Siswa MAN Lobar Edukasi #Cari_Aman

LaNyalla mengusulkan agar pemerintah, melalui Kementerian Keuangan (Memenkeu) melakukan penyesuaian atau pengalihan alokasi anggaran program kementerian yang masih bisa ditunda, untuk membiayai imbas kenaikan harga minyak dunia bila berlangsung dalam durasi yang lama.

‘’Kami menyadari bahwa lifting minyak Indonesia jauh di bawah kebutuhan, sehingga impor kita sudah di atas lifting. Tetapi tugas pemerintah mencari jalan keluar yang berorientasi kepada tujuan negara, salah satunya melindungi rakyat, terutama mereka yang harus dilindungi,’’ jelas LaNyalla.(Sid)

Berita Terkait

BPBD NTB Gerak Cepat Tangani Banjir Bandang di Bima
Wagub NTB Serahkan Rancangan KUA dan PPAS APBD 2026
Pemkab Lotim Bersama PT. Pupuk Kaltim Bikin Sembalun Jadi Pusat Bibit Kentang
KR BNN Didorong Jadi Lokomotif Pertumbuhan Indonesia Timur
Ekonomi NTB Tumbuh 2,82 Persen di Triwulan III, BPS Sebut Peran Industri Pengolahan
Motor Mogok Karena Aki Drop? Tenang, Ada Layanan Honda CARE Siap Datang ke Lokasi
Hadir dengan Penyegaran Terbaru, New Honda Genio Makin Bergaya Retro dan Fashionable
Selain Dukungan untuk Palestina, Gubernur Iqbal Dorong Syria dan Azerbaijan Berinvestasi di NTB

Berita Terkait

Jumat, 7 November 2025 - 17:07 WIB

BPBD NTB Gerak Cepat Tangani Banjir Bandang di Bima

Jumat, 7 November 2025 - 14:10 WIB

Wagub NTB Serahkan Rancangan KUA dan PPAS APBD 2026

Kamis, 6 November 2025 - 14:09 WIB

Pemkab Lotim Bersama PT. Pupuk Kaltim Bikin Sembalun Jadi Pusat Bibit Kentang

Kamis, 6 November 2025 - 13:08 WIB

KR BNN Didorong Jadi Lokomotif Pertumbuhan Indonesia Timur

Kamis, 6 November 2025 - 07:01 WIB

Ekonomi NTB Tumbuh 2,82 Persen di Triwulan III, BPS Sebut Peran Industri Pengolahan

Berita Terbaru

Penyerahan bantuan logistik untuk warga terdampak banjir bandang di Kabupaten Bima.

Ekonomi & Bisnis

BPBD NTB Gerak Cepat Tangani Banjir Bandang di Bima

Jumat, 7 Nov 2025 - 17:07 WIB

Wagub NTB, Hj Indah Dhamayanti Putri (dua dari kiri) saat menyerahkan Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 kepada Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda, di sela-sela Rapat Paripurna DPRD NTB, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jumat (7/11/2025).

Ekonomi & Bisnis

Wagub NTB Serahkan Rancangan KUA dan PPAS APBD 2026

Jumat, 7 Nov 2025 - 14:10 WIB

Ekonomi & Bisnis

KR BNN Didorong Jadi Lokomotif Pertumbuhan Indonesia Timur

Kamis, 6 Nov 2025 - 13:08 WIB