KLU, LOMBOKTODAY.ID– Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, mendorong Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk naik kelas dan mengambil peran strategis sebagai pemasok utama bahan pangan dalam program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTB.
Ajakan itu disampaikan saat kunjungan kerja ke KDMP Tegal Maja, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Rabu sore (25/2/2026). Dalam suasana dialog yang hangat, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program sosial, melainkan peluang ekonomi berskala besar yang harus dimanfaatkan masyarakat desa.
Menurut Gubernur Iqbal, kebutuhan bahan pangan seperti telur dan daging di NTB masih jauh dari kata ideal. Bahkan sebelum MBG berjalan, produksi telur lokal baru mampu memenuhi sekitar 30 persen kebutuhan daerah. Sisanya masih dipasok dari Pulau Jawa.
Dengan hadirnya MBG, permintaan akan melonjak drastis. Jika NTB tidak sigap, potensi perputaran uang justru akan mengalir ke luar daerah. “Tidak usah mikir bisnis yang lain. Fokus suplai untuk MBG saja. Ada hampir Rp6 triliun uang yang berputar di program ini. Potensi ekonominya besar sekali untuk daerah,” tegas Gubernur Iqbal.
Pada 2026 saja, dana yang akan beredar di NTB melalui program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu diproyeksikan mencapai Rp5,7 triliun—angka yang bahkan melampaui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB.
Bagi Gubernur Iqbal, ini adalah momentum emas. Koperasi desa harus menjadi game changer, bukan sekadar penonton. Untuk memperkuat langkah koperasi, Bank NTB Syariah telah menyiapkan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp30 miliar bagi koperasi dan pelaku UMKM.
Skema pembiayaan ini dirancang agar koperasi dapat mengembangkan usaha peternakan, memperluas kandang, hingga memperkuat rantai pasok pangan lokal. “Bank NTB sudah membuka keran KUR. Tinggal siapkan proposal bisnis yang matang agar modal bisa segera dicairkan dan program ini berjalan terarah,” jelas Gubernur Iqbal.
Ketua KDMP Tegal Maja, Martinom, menyambut baik arahan tersebut. Saat ini koperasi yang dipimpinnya baru menjalankan dua lini usaha: penjualan beras dan LPG. Namun potensi peternakan di desa dinilai sangat menjanjikan.
Belasan kandang ayam pedaging dan petelur telah berdiri, tetapi pengembangan masih terhambat keterbatasan modal. “Sejak awal kami sudah melirik potensi MBG. Jika ada dukungan pembiayaan lunak, kami siap memprioritaskan pembangunan kandang,” ujar Martinom.
KDMP Tegal Maja saat ini memiliki 26 anggota aktif. Namun animo masyarakat cukup tinggi—sekitar 200 orang menyatakan minat untuk bergabung. Tantangan berikutnya adalah penyediaan lahan untuk pembangunan gerai koperasi agar operasional bisa lebih optimal.
Program MBG dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun di NTB, dampaknya berpotensi jauh lebih luas: membuka lapangan kerja, menggerakkan sektor peternakan, hingga memperkuat ekonomi berbasis desa.
Di era kolaborasi dan ekonomi sirkular yang digaungkan generasi saat ini, pendekatan ini relevan: uang negara berputar di desa, dikelola koperasi, dan hasilnya kembali untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah peluang itu ada—melainkan seberapa siap desa menangkapnya.(Sid)
