KLU, LOMBOKTODAY.ID – Di tengah lanskap wisata yang memesona, ironi kemiskinan ekstrem masih membayangi sebagian warga Desa Sigar Penjalin, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Kontras inilah yang mendorong Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, turun langsung ke lapangan, pada Rabu (25/2/2026).
Kunjungan tersebut bukan sekadar agenda seremonial. Didampingi organisasi perangkat daerah (OPD) dan BAZNAS NTB, Gubernur Iqbal menyapa warga, menyerahkan bantuan sembako dan uang tunai, sekaligus memastikan kesiapan implementasi Program Desa Berdaya di salah satu desa prioritas tersebut.
Desa Sigar Penjalin berada di kawasan strategis pariwisata Lombok Utara. Pantai Sire dengan hamparan pasir putihnya, deretan vila dan hotel premium, lapangan golf, hingga kebun binatang mini menjadi magnet wisata kelas atas.
Namun di balik geliat ekonomi itu, masih ada keluarga yang hidup dalam keterbatasan. “Potensinya besar, tapi tadi saya melihat langsung masih ada masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Kondisinya memang berat, sehingga perlu intervensi yang kolaboratif dan terorkestrasi,” ujar Gubernur Iqbal di sela kunjungan.
Pernyataan itu menegaskan satu hal: pembangunan tak boleh hanya tampak di permukaan, tetapi harus dirasakan hingga ke dapur-dapur warga.
Program Desa Berdaya dirancang sebagai model intervensi komprehensif—menyasar desa sekaligus kepala keluarga (KK). Pendamping desa telah memetakan persoalan utama, termasuk tingginya angka anak muda yang belum memiliki pekerjaan tetap.
Targetnya jelas dan terukur: dalam satu tahun, setiap kepala keluarga memiliki sumber pendapatan yang pasti. “Harapannya, dalam setahun setiap kepala keluarga sudah mandiri, sudah punya income tetap sebagai tempat bergantung hidupnya. Itu inti penyelesaian kemiskinan,” tegasnya.
Pendekatan ini tak hanya fokus pada ekonomi. Aspek pendidikan, pengelolaan sampah, hingga penataan ruang desa juga masuk dalam desain intervensi. Tahun ini, Program Desa Berdaya menyasar 40 desa kategori miskin ekstrem dengan stimulus Rp500 juta per desa.
Gubernur Iqbal menekankan bahwa penggunaan anggaran harus berbasis kebutuhan riil masyarakat. Pemerintah desa dan tim pendamping diminta mengidentifikasi program yang benar-benar mampu menjadi pengungkit ekonomi lokal.
“Semua harus bottom up, berbasis identifikasi masyarakat desa itu sendiri. Tugas kepala desa dan pendamping menentukan apa yang bisa jadi pengungkit,” ujarnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa Desa Berdaya tidak didesain sebagai program yang berjalan sendiri. Sinergi menjadi kunci—melibatkan pemerintah pusat, kabupaten, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, hingga para pendamping sosial seperti PKH dan kader posyandu.
“Jangan pernah berpikir mau bekerja sendiri menyelesaikan masalah desa ini, tidak mungkin,” tegasnya saat memberikan arahan kepada para pendamping.
Bagi generasi muda desa—yang kini berada di persimpangan antara potensi dan keterbatasan—pendamping diharapkan hadir bukan sekadar sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai mentor dan jembatan kolaborasi.
Kepala Desa Sigar Penjalin, Zawil Fadli, menyambut baik langkah Pemerintah Provinsi NTB. Ia berharap intervensi dilakukan secara intensif dan berkelanjutan agar persoalan kemiskinan ekstrem di desanya dapat segera teratasi.
“Kami berharap warga kami yang miskin ekstrem bisa diintervensi melalui program-program berdaya, sehingga persoalan kemiskinan di desa kami bisa diselesaikan,” ujarnya.
Di era ketika generasi milenial dan Gen Z semakin kritis terhadap isu ketimpangan sosial, langkah blusukan berbasis data dan kolaborasi menjadi sinyal bahwa pembangunan inklusif bukan lagi sekadar jargon.
Desa Berdaya kini diuji: mampukah ia menjembatani jurang antara potensi wisata kelas dunia dan kesejahteraan warga lokal? Waktu satu tahun ke depan akan menjadi pembuktian.(Sid)
