SUMBAWA, LOMBOKTODAY.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) resmi memulai babak baru dalam penguatan sektor peternakan.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal bersama Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot melakukan groundbreaking (peletakan batu pertama) pembangunan industri perunggasan terintegrasi (integrated poultry industry), di Desa Srading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, pada Jumat (6/2/2026).
Groundbreaking ini menjadi bagian dari agenda nasional yang digelar serentak di sejumlah wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku–Maluku Utara, Papua, Nusa Tenggara, hingga Jawa.
Langkah ini menandai komitmen pemerintah memperkuat ekosistem pangan berbasis potensi lokal di berbagai daerah.
Bagi NTB, pembangunan industri perunggasan terintegrasi bukan sekadar proyek fisik, melainkan strategi besar untuk memutus ketergantungan rantai pasok yang selama ini dikuasai korporasi besar.
Inisiatif ini juga diharapkan mampu menjawab tingginya kebutuhan bahan pangan, terutama untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam sambutannya, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, bahwa proyek ini adalah embrio kemandirian ekonomi di sektor peternakan NTB.
Menurutnya, peternak lokal memiliki potensi besar, namun kerap terjebak dalam permainan harga pakan dan bibit ayam (Day Old Chick/DOC) yang dikendalikan industri besar.
Ia menyoroti ironi yang selama ini terjadi: NTB merupakan salah satu produsen utama jagung nasional—sekitar 50 persen bahan baku pakan berasal dari daerah ini—tetapi hasil panen justru dikirim keluar daerah, diolah, lalu kembali ke NTB dalam bentuk pakan dengan harga lebih mahal.
“Masalah utama kita ada di hulu dan hilir yang belum kita kuasai. Dari pakan sampai DOC masih dikendalikan monopoli besar. Dengan hadirnya industri ini, target kita jelas: 100 persen kebutuhan bisa diproduksi sendiri di NTB,” tegas Iqbal.
Untuk mewujudkan kemandirian tersebut, Pemprov NTB melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) bersama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tengah mengembangkan riset formula pakan berbasis potensi lokal.
Beberapa inovasi yang disiapkan antara lain pemanfaatan tepung kelor sebagai superfood serta maggot hasil pengolahan sampah organik sebagai sumber protein alternatif. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor.
Kehadiran industri terintegrasi ini juga dinilai krusial untuk menjaga stabilitas harga pangan. Tingginya permintaan dari Program MBG—yang kini telah memiliki 627 dapur di seluruh NTB dan melampaui target awal—berpotensi memicu inflasi jika pasokan tidak dikelola dengan baik.
Dari sisi pembiayaan, Pemprov NTB menggandeng Bank NTB Syariah untuk membuka akses permodalan bagi pelaku usaha. Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) kembali digulirkan dengan alokasi Rp30 miliar untuk UMKM, Rp15 miliar bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), serta dukungan puluhan miliar rupiah bagi sektor peternakan dengan bunga ringan hanya 3 persen yang disubsidi pemerintah.
Dukungan juga diberikan dalam bentuk penyediaan lahan. Pemerintah provinsi dan kabupaten menyatakan siap memanfaatkan tanah negara demi kepentingan rakyat. Selain di Sumbawa, pengembangan serupa akan didorong ke Kabupaten Dompu untuk memperkuat ekonomi wilayah selatan NTB.
“Kami tegak lurus dengan visi Presiden. Apapun yang dibutuhkan, termasuk tanah milik provinsi, silakan digunakan selama untuk kepentingan rakyat dan negara,” ujar Gubernur Iqbal.
Secara teknis, proyek ini akan dikembangkan di tiga lokasi utama. Di lahan BPTHMT Srading seluas 42 hektare akan dibangun farm parent stock berkapasitas 120 ribu ekor serta fasilitas hatchery dengan kapasitas produksi 10 juta DOC per tahun.
Sementara itu, di Kecamatan Lopok disiapkan lahan 10 hektare sebagai pusat hilirisasi yang dilengkapi Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU), cold storage berkapasitas 75 ton, serta unit pengolahan daging dan telur.
Adapun di Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, akan dibangun pabrik pakan di atas lahan 10 hektare dengan kapasitas produksi mencapai 120 ribu ton per tahun.
Dengan terbangunnya ekosistem perunggasan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, NTB optimistis dapat memperkuat ketahanan pangan daerah, membuka lapangan kerja baru, serta menciptakan kemandirian ekonomi yang lebih baik.(Sid)
